DPAC Kec. Cigasong

January 30, 2010

SUSUNA PERSONALIA

DEWAN PENGURUS ANAK CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

PERIODE 2007 – 2012

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua KH. Moh. Amin
Wakil Ketua KH. Khodir
Anggota Omo rasom
Anggota H. Rohman
H. Amar
H.M Subkhi
H. Naim
H. Ajat
H. Ajid

DEWAN SYURO

Ketua KH. Endang Iskandar
Wakil Ketua H. Alwi
Wakil ketua K Soim
Wakil Ketua KM Saprudin
K. Engkos Kosasih
Sekertaris Popon Suparba
Wakil Sekertaris Hasanudin
Wakil Sekertaris Dia Adiat
Wakil Sekertaris Abd. latif
Anggota K. Suhardi
K. Sofyan
K Eman
K. Dadang Suhendar
K. Mahpudin
K. Rohamna
K. Otong S.
K. Harja
K. Masduki

Rp 50 Miliar Untuk Pembebasan Lahan Bandara

January 30, 2010
KERTAJATI MAJALENGKA–Masyarakat di Kecamatan Kertajati Majalengka yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan ganti rugi lahan lokasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) boleh lega. Pasalnya, anggaran yang sempat tidak terserap tahun 2009 lalu sekitar Rp. 156 miliar dari total Rp. 160 miliar, kini akan dianggarkan kembali pada tahun 2010.

Bupati Majalengka, H. Sutrisno, menegaskan pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mengalokasikan lagi dana untuk pembebasan lahan BIJB pada tahun 2010 sebesar Rp. 50 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk pembebasan lahan seluas 530 hektare. Anggaran tersebut dialokasikan dalam APBD murni tahun ini dan ditargetkan akan dicairkan pada triwulan pertama.

Ditandaskan pula, pemerintah propinsi Jawa Barat pada perubahan APBD tahun 2010 akan mengalokasikan lagi sekitar Rp. 150 miliar untuk melanjutkan pembebasan lahan bandara tersebut. “Mudah-mudahan pada tahun 2010 ini lahan seluas 530 hektare untuk landasan bandara dapat terselesaikan”, harap bupati.
Dia menyebut, kebutuhan lahan untuk sisi udaranya saja mencapai 530 hektare dan sisi darat mencapai 1800 hektare. Bupati mengharap, agar masyarakat yang terkena pembebasan lahan segera mencari lahan untuk relokasi. “Kalaupun masyarakat mau untuk ditempatkan oleh pemerintah daerah, kami siap untuk memfasilitasinya. Kalau masyarakat mau bisa saja dibangun perumahan baru dan masyarakat yang terkena relokasi bisa membelinya dengan angsuran”, tandasnya.
(sumber : Radar Cirebon Sabtu 30/1)


Pemberkasan Lahan BIJB Capai 85%

January 29, 2010

KERTAJATI MAJALENGKA–Proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di kecamatan Kertajati Majalengka sampai saat ini masih dalam tahap pemberkasan pembebasan lahan. Menurut keterangan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka, Drs. Hendra Gumilar, di wilayah desa Kertajati sendiri tahapan pemberkasan pembebasan lahan telah mencapai angka 680 bidang dari total 781 bidang yang akan dibebaskan.
Hanya saja Hendra mengeluhkan kesulitan yang dialami dalam melakukan sisa pemberkasan. dikatakannya, kesulitan ini disebabkan karena sebagian lahan yang belum lengkap berkasnya adalah pemilik warga yang bukan bertempat tinggal di desa tersebut. “Rata-rata pemilik lahan yang belum lengkap berkasnya berasal dari luar kota, bahkan ada yang berasal dari Jakarta”, jelas Hendra.
Hendra mengaku telah melakukan proses ini sejak bulan oktober 2009. Diapun mengakui adanya keterlambatan dalam pemberkasan pembebasan lahan ini. Namun Hendra menolak jika pihaknya harus bertanggungjawab penuh dalam masalah ini. Dia mengaku sangat sulit untuk menghubungi pemilik lahan yang tidak berada di lokasi desa.
Kepala Desa Kertajati Mahfudin melalui sekretaris desa tuti Susilawati menjelaskan, pembangunan BIJB direncanakan akan dimulai pada tahun 2011. Dikatakannya, pembangunan BIJB Kertajati membutuhkan lahan sekitar 1.800 hektare dari dua desa yaitu desa Kertajati dan desa Bantarjati. “Desa Kertajati sendiri mengalami pembebasan lahan seluas 530 hektare”, ujar Tuti.
(sumber : Radar Cirebon, Jum’at (29/1)


Parpol Di Majalengka Rapatkan Barisan

January 28, 2010

Terkait Sikap Otoriter Bupati

MAJALENGKA- Sikap Bupati Majalengka, H. Sutrisno, yang cenderung otoriter membuat kalangan Partai Politik di Majalengka merasa gelisah. Kamis malam (28/1) bertempat di sekretariat PPP Majalengka, berkumpul para pimpinan Parpol untuk mensikapi hal tersebut. Tampak hadir H. Yomanius Untung Ketua Partai Golkar, Nasir, S.Ag. Ketua PKB, Ir. Dedi Supriyadi Ketua PKS, Anda Suhanda Ketua Partai Demokrat, H. Zack Zakaria dari PAN, Marjono dari Hanura, Junaidi dari Gerinda, Multazam dari PKNU dan tuan rumah H. Pepep Saeful Hidayat Ketua PPP.
Acara informal yang dimulai pukul 20.30 WIB ini menyoroti sikap dan kebijakan Bupati Majalengka yang dinilai tidak memberikan ruang luas kepada partai-partai politik di majalengka untuk mengukuhkan eksistensinya di masyarakat. Hal ini tercermin dari sikap tidak akomodatif dan kooperatif Bupati terhadap Hak Bagjet DPRD. Bupati selalu menolak usulan program kegiatan APBD yang diajukan oleh DPRD. Kalaupun dalam pembahasan menerima, selalu tidak konsisten dalam pelaksanaannya.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain, terhapusnya Bantuan Keuangan dari Gubernur Jawa Barat Tahun 2009 untuk lembaga keagamaan sebesar Rp. 5,065 Miliar dikarenakan Bupati tidak menyetujuinya, tidak direalisasikannya bantuan sarana keagamaan dari APBD 2009 sebesar Rp. 1 miliar. dilaksanakannya proyek-proyek APBD pada masa injury time sehingga hasilnya tidak memuaskan, dan lain-lain.
Pada pertemuan itu, para ketua dan pimpinan partai sepakat untuk menguatkan barisan di parlemen agar lembaga ini berwibawa dan tidak disepelekan oleh Bupati.


Pembahasan APBD 2010 Hasil Evaluasi Gubernur Ditunda

January 28, 2010

MAJALENGKA- Rapat Badan Anggaran DPRD Majalengka, Kamis (28/1)hanya berlangsung sekitar 15 menit. Rapat yang menggagendakan pembahasan penyempurnaan APBD 2010 setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Barat ini terpaksa ditunda. Ketua DPRD, H. Surahman, yang memimpin rapat tersebut menyatakan, keputusan penundaan pembahasan penyempurnaan APBD 2010 ini dikarenakan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2010 belum diserahkan kepada dewan.
Sebagaimana dimaklumi, APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan oleh DPRD pada tanggal 29 Desember 2009. Selanjutnya APBD tersebut dan Rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Gubernur kemudian dibahas kembali oleh DPRD dan Eksekutif untuk disempurnakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut.
Di tempat yang sama, Nasir, S.Ag., Wakil Ketua DPRD Majalengka menyayangkan eksekutif yang tidak menyerahkan Raperbup tersebut bersama-sama dengan dokumen hasil evaluasi. Padahal, menurutnya, Raperbup sangat dibutuhkan untuk memudahkan sinkronisasi antara APBD dengan Perbup. Sebab setelah adanya evaluasi dari Gubernur akan terjadi pergeseran dan penambahan pos-pos anggaran.”belum adanya dokumen Raperbup, maka Rapat Banggar ini tidak dapat diteruskan, padahal kita hanya punya waktu 7 hari kerja, saya sangat menyayangkan eksekutif tidak jeli dengan hal ini”, tegas Ketua DPC PKB Majalengka ini.


Gus Dur dianugerahi Bapak Demokrasi Papua

January 26, 2010

Jayapura, NU Online

Dewan Adat Papua, Senin, menganugerahkan gelar “Bapak Demokrasi Papua” kepada Presiden RI keempat. alm. KH Abdulrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut menyebut Gus Dur berjasa terhadap Papua dengan telah menggembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian Jaya dan mengambil pendekatan yang tidak militeristik melainkan lebih dialogis dan menghargai HAM.

Pemberian gelar yang ditandai dengan penyerahan cenderamata berupa dua ekor burung cenderawasih yang sudah mati dan ditaruh dalam kotak kaca itu diterima anak almarhum, Inayah Wahid. Penghargaan itu diberikan dalam acara memperingati 10 tahun kembali nama Papua yang digelar di gedung olahraga Cenderawasih Jayapura yang juga ditandai dengan peluncuran buku berjudul “Hai Tanahku Papua, Untukmu Pahlawan” yang diterbitkan Konsensus Nasional Papua.

Lilik CH Wahid, adik Gus Dur yang mendampingi Inayah, mengajak masyarakat Papua untuk bekerja keras guna mencapai kesejahteraan dan memperbaiki diri sendiri.

“Kita sudah capai berwacana dan beretorika, kini saat bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan,” ajak Lilik Wahid seraya berjanji Komisi I DPR RI, di mana sekarang dia bertugas, siap membantu Papua.

Sementara Inayah menyampaikan rasa terima kasih keluarganya atas penghargaan yang diberikan rakyat Papua kepada ayahnya. Dalamperingatan 10 tahun kembali nama Papua itu, ketua panitia Zadrak Taime sempat mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta sejenak guna mendoakan Kelly Kwalik yang tewas tertembak Desember 2009 lalu. (ant)


Guru Honorer Harus Diangkat PNS

January 26, 2010

Jakarta – Semua guru honorer harus diangkat menjadi CPNS. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI bersama Mendiknas M Nuh, Menag Surya Dharma Ali, Menpan EE Mangindaan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di DPR, Senin, 25 Januari.
Sementara itu, guru honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD juga harus diperhatikan. Terutama, menyangkut kesejahtaraan mereka.

Rapat gabungan yang dipimpin Ketua Komisi VIII Burhanuddin Napitupulu menyepakati persoalan guru honorer harus segera dituntaskan menyusul segera disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan guru honorer. Untuk mempercepat itu, segera dibentuk panita perja (panja) yang anggotanya gabungan dari Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X.

Tugas panja memberi masukan untuk RPP agar tidak ada diskriminasi terhadap guru honorer. Masa kerja Panja adalah satu bulan. Dalam rapat itu juga disepakati bahwa kesejahteraan guru juga menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah. Seperti, gubernur, bupati dan walikota.

“Guru yang sudah menjadi CPNS namun belum diangkat harus segera ditetapkan menjadi PNS tanpa adanya seleksi. Melainkan, cukup dengan verifikasi administrasi,” terang Burhanuddin.

Para wakil legislatif meminta persoalan kesejahteraan guru hendaknya menjadi fokus dalam pengangkatan guru PNS. Sebab, syarat pengangkatan guru PNS adalah berkualifikasi S-1 dan berusia maksimum 46 tahun.

Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi mengatakan, pengangkatan seorang guru harus memperhatikan faktor status dan kesejahteraan. “Kalau secara status tidak memungkinkan diangkat harus melihat aspek kesejahteraannya. Tidak harus menjadi PNS bisa juga menjadi pegawai tidak tetap,” ujar Taufik.

Dia menjelaskan, pengangkatan guru honorer menjadi masalah sejak terbitnya PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 tentang pengangkatan tenaga honorer nenjadi CPNS. Berdasarkan PP tersebut, sejak November 2005 tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer baru. Semua tenaga honorer yang bekerja di sekolah negeri akan diangkat menjadi CPNS paling lama Desember 2009.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding menambahkan, bahwa agenda penting lainnya yang dibahas oleh panja adalah pengangkatan CPNS untuk mengakomodasi hasil keputusan DPR pada pertemuan Juli 2008 dan Oktober 2009. Juga, akomodasi guru swasta yang tidak dibayar oleh APBN/APBD di sekolah negeri maupun swasta.

“Nasib guru swasta ini tetap tidak boleh dilupakan,” ujar politisi asal PKB ini menunjuk misalnya, nasib para pengajar honorer di madrasah mulai dari tingkat ibtidaiyah hingga aliyah. “Peran mereka juga tidak bisa diacuhkan begitu saja,” katanya.

Sementara itu, Mendiknas M Nuh menjelaskan, sebelum terbit PP 48/2005, dari 900 ribu guru, ada sekitar 104.000 guru yang belum diangkat menjadi PNS. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada yang tercecer. Juga terjadi pembengkakan jumlah tenaga honorer.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah guru bukan PNS di sekolah negeri pada akhir 2005 ada 371.685 orang. Namun, pada akhir 2009 naik menjadi 524.614 orang.
Nuh mengatakan, pengangkatan guru dibutuhkan untuk mengcover guru yang pensiun. Juga pemerataan distribusi guru ke daerah terpencil yang rasionya masih di bawah standar.

Kendati demikian, kata Nuh, pengangkatan guru harus tetap memperhatikan substansi. Seperti, harus berkualifikasi S1. Tujuannya, kata dia, untuk memenuhi standar kualitas guru.

Mantan rektor ITS itu juga sepakat agar gaji guru minimal harus sama dengan UMR. “Yang penting, persyaratan substansi guru harus dipenuhi. Jika belum S1 bisa bekerja sama dengan pemda untuk merampungkan pendidikan akademiknya,” jelas Nuh.

Sementara itu, menurut Menpan EE Mangindaan, pemerintah akan mengurangi pengangkatan tenaga kerja honorer pada 2010. Persentase penerimaan tenaga kerja honorer tersebut menurun dari 65 persen pada 2005 hingga 2009 menjadi 30 persen tahun ini.

Alasan penurunan tersebut, kata Mangindaan, karena sebagian besar tenaga kerja honorer telah diangkat menjadi pegawai tetap.(sumber:JPNN)mil