Fraksi PKB Sesalkan Sikap Bupati

Terkait Hangusnya Bantuan Gubernur Tahun 2009

YUDHA SAWALA MAJALENGKA–Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat Tahun 2009 untuk Kabupaten Majalengka sebesar lebih dari Rp. 8 miliar hampir dipastikan hangus. Bantuan tersebut semula diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan, bantuan operasional Ormas Islam, Bantuan untuk sejumlah yayasan dan LSM, dan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Tercatat dalam dokumen APBD Perubahan Tahun 2009 antara lain untuk pembangunan Islamic Center sebesar Rp. 750 juta, PCNU Majalengka Rp. 75 juta, PC. Fatayat NU Majalengka 25 juta, YPIB Majalengka 400 juta, pembangunan kantor pusat PD. BPR Sukahaji Rp. 1 miliar dan lain-lain.

Kepastian hangusnya bantuan tersebut terungkap pada saat digelar rapat kerja Badan Anggaran DPRD Majalengka dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kamis malam (4/2). Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Drs. H. Herman Sanjaya, MM., mengungkapkan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 yang sudah ditransfer ke Kas Daerah dan belum digunakan sebesar Rp. 9 miliar. Sedangkan bantuan yang belum ditransfer ke kas daerah pertanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 8 miliar.

Ketua Fraksi PKB DPRD Majalengka yang juga anggota Badan Anggaran DPRD, Ade Ganda Sasmita, A.Ma., saat ditemui media ini Jum’at (5/2) di ruang kerjanya mengaku tidak habis pikir atas hangusnya bantuan propinsi ini. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Majalengka apalagi saat anggaran dari APBD Majalengka tidak dapat menyentuh kebutuhan mereka.

Dijelaskannya, bantuan tersebut tidak dapat ditransfer ke kas daerah Majalengka karena Bupati tidak memberikan persetujuannya kepada Gubernur Jawa Barat. Alasan Bupati terkait ini karena lembaga-lembaga calon penerima bantuan diduga banyak yang fiktif, di samping tidak ada penanggungjawab atas usulan bantuan tersebut.

“Kami menyesalkan sikap Bupati ini, menurut kami semestinya saat bantuan tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Majalengka, Bupati secara pro aktif melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan sehingga dapat diketahui apakah lembaga itu benar-benar ada atau fiktif, kemudian Bupati segera menyampaikan surat persetujuan kepada gubernur bagi lembaga yang benar-benar ada. Jangan seperti sekarang, Bupati tidak memberikan persetujuan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu”, ungkap Kyai muda asal Lemahsugih ini.

Ade juga mensinyalir adanya perlakuan diskriminatif Bupati terhadap calon penerima bantuan gubernur ini. Faktanya, bantuan yang diusulkan oleh pengurus dan kader PDIP semuanya mendapatkan persetujuan Bupati dan kebanyakan dari bantuan itu sudah dicairkan. “Yah, ada semacam itu (diskrimatif, red). Dalam hal ini kami juga menerima laporan dari masyarakat, bahkan banyak diantaranya mendorong kami untuk menggunakan hak interplasi atau hak angket untuk mengungkap hal ini. Nanti akan kita bicarakan dengan fraksi yang lain”, pungkas Ade.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: