Data Aset Pemkab Amburadul

Majalengka–Radar Cirebon (28/4)Kemelut seputar hasil kajian Pansus LKPJ Bupati oleh Pansus DPRD terus bergulir menyusul ditemukannya sejumlah keganjilan dan ketidakberesan terkait alokasi anggaran pengadaan 31 sepeda motor di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BM dan CK) Kabupaten Majalengka yang tak jelas.
Sekretaris komisi A DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Saepudin ST, kepada Radar kembali menegaskan, hal itu akibat buruknya sistem pelaporan kearsipan aset milik Pemkab Majalengka pada LKPj tahun 2009-2010. Selain adanya temuan anggaran siluman sebesar Rp 780 juta lebih untuk pembelian 31 unit sepeda motor di Dinas BM&CK, pihaknya juga menemukan sejumlah kejanggalan yang lainnya.
Diantaranya, sambung politisi asal PKS ini, ada data perawatan aset kendaraan yang ada di BPPKB pada laporannya disebutkan inventaris kendaraan roda empat (R4) yang ada sebanyak 4 unit, namun kenyataanya terdapat 5 unit R4.
Selain itu, untuk pengarsipan kendaraan sepeda motor (R2) di dinas tersebut yang dilaporkan ke Pansus hanya 95 unit terdiri dari 35 unit motor lama dan 60 unit motor baru sedangkan di data yang sesungguhnya di dinas tersebut memiliki 126 unit R2. “Artinya ada 31 unit motor yang tidak dilaporkan pada kami. Dengan demikian, kami melihat sistem pendataan aset daerah di Kabupaten Majalengka saat ini kacau sekali dan diduga terjadi mark up data,” terangnya kepada Radar, kemarin (28/4).
Lebih lanjut sebut politisi asal Talaga ini, pihaknya akan terus melakukan pengkajian dan penelaahan terkait data yang ada terutama mengenai aset kendaraan yang disodorkan eksekutif. “Saya kurang paham apakah itu akibat kesalahan pengetikan atau lainya, yang jelas kami menemukan perbedaan data antara data di LKPj dengan data yang pada daftar aset daerah,” terangnya.
Lebih lanjut Asep mengatakan, termuan tersebut baru berupa pada aset-aset bergerak dan belum menyentuh pada aset tidak bergerak.
Ketua Pansusu III bidang Pembangunan yang menangani masalah pengadaan 31 unit sepeda motor, Aef Syaripudin S.Si menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu klarifikasi eksekutif terkait temuan pansus tersebut.
Selain itu, sebelum pihaknya memberikan kesimpulan temuan tersebut akan dikaji dengan pansus lainnya karena antara pansus saling berkaitan sehingga tidak bisa disimpulkan secara parsial.
“Kami menunggu hasil kajian serta evaluasi atau audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang nantinya akan disingkronkan dengan temuan pansus. Dan jika hasil temuan BPK sama dengan pansus maka akan dikembalikan ke Banggar apakah dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah atau digunakan untuk kegiatan lainnya.” terang Aep.
Namun demikian, yang menjadi pertanyaan pihaknya kali ini adalah sejauh mana konsekwensi eksekutif dalam menyikapi rekomendasi atau temuan BPK nantinya. Pasalnya sebut dia, pada LKPj tahun 2008 lalu saja sedikitnya ada 13 item temuan dan rekomendasi BPK belum dilaksanakan Pemkab Majalengka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: