Kepala Dinas BMCK Bantah Pengadaan Motdin

Majalengka–Radar Cirebon (1/5)Adanya temuan dari anggota DPRD Kabupaten Majalengka tentang pengadaan 31 motor dinas (motdin), dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) dilingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (sekarang, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, red) dibantah. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BM & CK) Drs. H. Subiakto BE menyatakan, pada tahun 2009 lalu tidak ada dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kimpraswil adanya pengadaan motor dinas (Motdin) sebanyak 31 unit tersebut.

“Di DPA kami tidak ada pengadaan motdin sebanyak 31 unit itu. Kami juga bingung kok tiba-tiba muncul pangadaan motdin,” kata H. Subiakto saat dikonfirmasi Radar di ruang kerjanya, kemarin.

Pria berkumis yang kerap menggunakan kacamata ini menuturkan bukan bermaksud saling melempar masalah, tapi perlu diluruskan sesungguhnya tidak ada pengadaan motdin itu. Ditegaskan, sejak januari hingga Desember 2009 memang dirinya tidak melaporkan adanya pengadaan motdin itu.

“Jangankan beli motor yang jumlahnya puluhan, beli laptop stu unit saja harus dilaporkan ke DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red).”katanya.

Lebih lanjut, dijelaskan dia dalam pembuatan LKPj tersebut memang dibuat tim. Dia juga mengaku sudah mencoba untuk menelusuri adanya kekeliruan tersebut. Dalam DPA di Dinas Kimpraswil (namanya baru Dinas BM & CK sejak tahun 2010, red), memang ada anggaran yang diperuntukkan untuk pemeliharaan kendaraan roda 4 (R4) dan roda 2 (R2). Antara lain anggaran itu untuk pembelian bahan bakar dan pelumas R4 sebanyak 7 unit dan R2 sebanyak 31 unit. Dan nilai anggaranya juga, sebutnya, hanya Rp. 119.790.000 tidak mencapai angka Rp 780 juta. Bahkan, lanjutnya, dari anggaran untuk pembelian suku cadang dan bahan bakar itu yang digunakan hanya Rp 114.990.000 atau 95,99 persen.

“Artinya kami telah melakukan efisiensi dalam pemeliharaan kendaraan R2 dan R4 yang memang setiap tahun rutin dianggarkan,” jelasnya.

Diungkapkannya, kalau munculnya pengadaan motdin sebanyak 31 unit itu karena ada kekeliruan dalam penulisan di LKPj. Dia menyatakan, kalau itu kesalahan ketik saja dan hal itu sudah disampaikan kepada panitia khusus (pansus). “Bukan bermaksud saling menyalahkan dan membela diri, tapi memang ini karena ada kekeliruan dan kesalahan dalam pengetikan,” ujarnya didampingi Sekretarisnya Ir. Agus Andri M.Si, sambil menunjukkan bukti LKPj tersebut.

Subiakto juga membantah kalau dirinya mangkir dalam rapat dengan Pansus DPRD Kabupaten Majalengka. Disebutkannya, saat rapat dengan dewan itu, dirinya tengah rapat dengan bupati, sehingga meminta wakilnya untuk menghadiri rapat dengan pansus dewan.

“Saya bukan mangkir dari pansus, tapi memang ada rapat dengan bupati. Sehingga saya harus bagi-bagi tugas dengan rekan,” katanya seraya menambahkan hal ini juga sudah sampaikan ke pihak kejaksaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: