Dewan Mulai Galang Tanda Tangan Interpelasi dan Angket

Yudha Sawala Majalengka–Penggunaan Hak Interpelasi dan Angket yang ditetapkan dalam Rekomendasi DPRD Majalengka terhadap LKPJ Bupati Tahun 2009 beberapa waktu yang lalu rupanya bukan isapan jempol belaka. Buktinya, Senin tadi (24/5) surat usulan penggunaan kedua hak tersebut mulai beredar di antara para wakil rakyat. Satu persatu mereka membubuhkan tanda tangan pada kolom pengusul.

Berdasarkan pantauan media ini, surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD itu terdiri dari dua surat. Surat pertama berisi usulan penggunaan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perijinan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan surat kedua berisi usulan penggunaan Hak Angket menyangkut Kebijakan Adendum kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan/infrastruktur tahun 2009. Hingga pukul 16.00 WIB kedua surat tersebut sudah dibubuhi 26 tanda tangan anggota dewan dari berbagai fraksi.

Menurut salah seorang inisiator Hak Interpelasi dan Hak Angket, Drs. Muhammad Jubaedi, Kedua surat usulan tersebut setelah ditandatangani oleh para anggota dewan akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan akan membahasnya dalam Badan Musyawarah DPRD pada akhir bulan ini. Namun, lanjut Anggota Fraksi PKB ini, Badan Musyawarah sudah tidak lagi membahas setuju atau tidak setuju terhadap usulan tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket sudah menjadi Keputusan DPRD pada saat penyampaian rekomendasi dewan terhadap LKPJ Bupati tahun 2009.

“Banmusy nantinya tinggal menggagendakan jadwal paripurna penyampaian Interpelasi Paripurna Jawaban Bupati dan Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket”, ungkap mantan Ketua Pansus LKPJ Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Majalengka Nasir, S.Ag, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku belum mengetahui adanya surat usulan Hak Interpelasi dan Hak Angket. Namun sebagai pimpinan lembaga legislatif ini, dirinya akan menindaklanjutinya jika surat itu sudah berada di tangannya.

“Sampai saat ini saya belum menerimanya. Kalau sudah tentu kami akan menindaklanjutinya di rapat Banmusy. Sesuai dengan tata tertib, penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket harus diusulkan oleh sedikitnya 7 anggota dewan yang bukan dari satu fraksi”, jelas Ketua DPC PKB Majalengka ini. (MN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: