Nasir : Interpelasi Bukan Tentang Lingkungan Hidup, Melainkan Pengelolaan Perijinan Galian C

August 7, 2010

Yudha Sawala Majalengka–Banyaknya nada miring yang dilontarkan sekelompok masyarakat Majalengka terhadap penggunaan Hak Interpelasi Dewan mengundang Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, S.Ag angkat bicara. Menurutnya, tudingan minor kepada Dewan tersebut adalah hal yang wajar dalam era demokrasi seperti sekarang ini. Namun demikian, Nasir menduga mereka yang kontra terhadap interpelasi belum memahami substansi permasalahan yang dijadikan bahan interpelasi.

Kebanyakan pihak yang kontra terhadap Interpelasi, lanjut Ketua DPC PKB Majalengka ini, karena memandang kebijakan Bupati dalam masalah Galian C ini dari sisi penertibannya. Kebijakan Bupati yang membatasi ijin pertambangan Galian C dinilai sudah tepat karena sebagai upaya penyelamatan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

“Kalau penertiban galian C dimaksudkan sebagai upaya menyelamatkan kelestarian alam dan lingkungan hidup kami juga sepakat dan sangat kami dukung”, katanya.

Namun permasalahannya, Bupati tidak konsisten terhadap kebijakannya tersebut. Satu sisi Bupati tidak memberikan ijin perpanjangan galian C kepada 39 perusahaan dengan alasan penyelamatan lingkungan hidup, namun pada sisi lain Bupati memberikan ijin kepada 7 (tujuh) pengusaha untuk membuka pertambangan tersebut. Parahnya lagi, terhadap 39 pengusaha Galian C tersebut pihak Pemkab tidak memberikan jawaban yang tegas apakah ijinnya akan dikabulkan atau ditolak, alias digantung di tengah-tengah.

“Bupati telah membuat surat Edaran tertanggal 10 Pebruari perihal penertiban usaha pertambangan yang isinya antara lain agar permohonan ijin usaha pertambangan tidak diproses sebelum diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang baru. Namun pasca surat edaran tersebut, justru Bupati memberikan ijin kepada 7 pengusaha dari 46 yang mengajukan ijin. Dan yang 39 tidak diberikan jawaban yang jelas”, tuturnya.

Masih menurut Nasir, kriteria galian C yang diberikan ijin dan yang tidak juga masih tidak jelas, karena menurut keterangan dari 39 pengusaha yang ijinnya masih digantung mereka telah menempuh segala prosedur dan persyaratan yang berlaku, dari mulai ijin/rekomendasi pemerintah desa dan kecamatan, surat tidak keberatan dari lingkungan sekitar galian, kajian amdal dari instansi terkait sampai pada rencana reklamasi.

Jadi lanjut Nasir, interpelasi ini bukan berarti dewan tidak sepakat dengan kebijakan Bupati yang sedang melakukan penertiban galian C demi pelestarian alam dan lingkungan hidup, melainkan ingin mendapat penjelasan langsung dari Beliau mengapa kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara adil dan terbuka. Karena akibat dari kebijakan Bupati yang tidak konsisten ini masih ada galian C yang beroperasi tanpa ijin dan tanpa pengawasan, iklim usaha dan investasi menjadi terganggu dan yang pasti masyarakat yang membutuhkan pasir, batu dan tanah urugan harus membelinya dengan harga lebih mahal atau bahkan harus ke luar daerah Majalengka.

“Pemikiran sederhananya, kalau ga boleh ya semuanya jangan diberikan ijin, kalau boleh ya semuanya yang memenuhi syarat harus diberikan ijin, jangan terkesan dipilah-pilah dengan alasan yang tidak jelas, gitu aja kok repot” kata mantan ketua PMII Sdoarjo ini menirukan logat Gus Dur. (Nur)


Jadwal Imsakiyah Ramadlan 2010 Untuk Wilayah Kabupaten Majalengka

August 7, 2010


Bagi anda umat Islam Kabupaten Majalengka yang memerlukan Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1431 H./2010 M. untuk wilayah Kabupaten Majalengka dan wilayah lain di Jawa Barat silahkan klik di sini


Bamusy DPRD Sepakati Undang Bupati Terkait Interpelasi

August 2, 2010

Yudha Sawala–Rapat Badan musyawarah (Bamusy) DPRD Majalengka akhirnya menyepakati jadwal Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penggunaan Hak Interpelasi tentang persoalan perijinan Galian C. Dalam Rapat Banmusy yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, S.Ag. tersebut, agenda interpelasi akan dilaksanakan pada tanggal 9 agustus 2010 berupa penyampaian interpelasi kepada Bupati dan tanggal 12 Agustus 2010 berupa jawaban dan penjelasan Bupati terhadap interpelasi.

Menurut Nasir usai rapat Banmusy yang berakhir pukul 15.30 tersebut, Pimpinan DPRD selanjutnya akan menyampaikan undangan tertulis kepada Bupati untuk dapat menghadiri secara langsung Rapat Paripurna Istimewa itu. Jika nantinya Bupati berhalangan hadir maka dapat mewakilkannya kepada pejabat yang ditunjuk.

“Sesuai dengan Tata Tertib Dewan, Bupati dapat hadir secara langsung atau boleh mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk. Namun kami berharap agar Bupati dapat hadir secara langsung”, tutur Ketua DPC PKB Majalengka ini.

Ditanya tentang apa yang akan dilakukan dewan setelah mendapat penjelasan dari Bupati nantinya, politisi asal Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding ini hanya tersenyum.
“Ya kita lihat aja nanti, jawaban Bupatinya kayak apa”, ujarnya diplomatis. (AS)


Cak Imin: Kader PKB Dilarang Bolos & Gabung ke Nasdem

August 2, 2010

Sidoarjo – Partai Kebangkitan Bangsa akan bersikap tegas terhadap kadernya yang menjadi anggota legislatif baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten yang kedapatan tidak masuk kerja atau bolos.
Tidak hanya itu Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga melarang kadernya bergabung dengan ormas Nasional Demokrat (Nasdem).

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam acara konsolidasi fraksi PKB DPR RI dapil I Jatim, DPRD Jatim dan DPRD Kab/kota se Jatim di Hotel Utami Jalan Raya Juanda yang diikuti kurang lebih 420 legislator itu.

Cak Imin sapaan akrap Muhaimin Iskandar, menyinggung sekarang ini PKB menjadi Partai Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Suara yang didengungkan oleh PKB tak terkecuali hanya untuk kemaslahatan umat atau kebaikan umat secara keseluruan.

“Itulah sejatinya tujuan politik PKB dalam membangun negara Indonesia ini,” terang Imin, Sabtu (31/7). Ia menambahkan semoga pada 2014 PKB semakin jaya dan menjadi pemenang pemilu.

Selain itu, Muhaimin dengan tegas meminta kepada kader partai PKB untuk tidak gabung dalam ormas Nasdem seperti yang dilakukan beberapa kader NU yang menjadi panutan PKB.

PKB yang dipimpinnya masih terbuka oleh siapapun. Begitu juga dengan islah, dia juga berharap bisa berjalan secara alami dan tidak harus menunggu muktamar dan sebagainya.

“Silakan bergabung, PKB terbuka untuk siapa saja,” tandas dia.

Selain itu Cak Imin juga mengingatkan agar seluruh kader PKB tidak boleh malas masuk kerja. Kader PKB harus gigih dalam memperjuangkan rakyat. “Jika ada kader yang terbukti tidak masuk kerja hingga tiga kali tanpa alasan yang tidak jelas, maka bisa diusulkan untuk di PAW,” tegasnya.

Menurutnya, kalau tidak masuknya kerja karena suatu halangan yang mendesak dan tidak bisa dipungkiri, maka partai akan mentolelirnya. Namun jika itu sengaja dibuat atau dasarnya malas untuk membela kepentingan rakyat, maka sanksi partai yang akan dijatuhkan.

Namun keponakan Gus Dur itu yakin bahwa kader PKB yang duduk sebagai wakil rakyat, dinilainya pasti tidak akan malas untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan rutin untuk selalu masuk kerja di gedung dewan. “Saya yakin kader PKB bukanlah tipe pemalas,” tutur Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu. (Source: Inilah.com, bj/bar).

sumber : dpp-pkb