Nasir : Interpelasi Bukan Tentang Lingkungan Hidup, Melainkan Pengelolaan Perijinan Galian C

Yudha Sawala Majalengka–Banyaknya nada miring yang dilontarkan sekelompok masyarakat Majalengka terhadap penggunaan Hak Interpelasi Dewan mengundang Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, S.Ag angkat bicara. Menurutnya, tudingan minor kepada Dewan tersebut adalah hal yang wajar dalam era demokrasi seperti sekarang ini. Namun demikian, Nasir menduga mereka yang kontra terhadap interpelasi belum memahami substansi permasalahan yang dijadikan bahan interpelasi.

Kebanyakan pihak yang kontra terhadap Interpelasi, lanjut Ketua DPC PKB Majalengka ini, karena memandang kebijakan Bupati dalam masalah Galian C ini dari sisi penertibannya. Kebijakan Bupati yang membatasi ijin pertambangan Galian C dinilai sudah tepat karena sebagai upaya penyelamatan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

“Kalau penertiban galian C dimaksudkan sebagai upaya menyelamatkan kelestarian alam dan lingkungan hidup kami juga sepakat dan sangat kami dukung”, katanya.

Namun permasalahannya, Bupati tidak konsisten terhadap kebijakannya tersebut. Satu sisi Bupati tidak memberikan ijin perpanjangan galian C kepada 39 perusahaan dengan alasan penyelamatan lingkungan hidup, namun pada sisi lain Bupati memberikan ijin kepada 7 (tujuh) pengusaha untuk membuka pertambangan tersebut. Parahnya lagi, terhadap 39 pengusaha Galian C tersebut pihak Pemkab tidak memberikan jawaban yang tegas apakah ijinnya akan dikabulkan atau ditolak, alias digantung di tengah-tengah.

“Bupati telah membuat surat Edaran tertanggal 10 Pebruari perihal penertiban usaha pertambangan yang isinya antara lain agar permohonan ijin usaha pertambangan tidak diproses sebelum diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang baru. Namun pasca surat edaran tersebut, justru Bupati memberikan ijin kepada 7 pengusaha dari 46 yang mengajukan ijin. Dan yang 39 tidak diberikan jawaban yang jelas”, tuturnya.

Masih menurut Nasir, kriteria galian C yang diberikan ijin dan yang tidak juga masih tidak jelas, karena menurut keterangan dari 39 pengusaha yang ijinnya masih digantung mereka telah menempuh segala prosedur dan persyaratan yang berlaku, dari mulai ijin/rekomendasi pemerintah desa dan kecamatan, surat tidak keberatan dari lingkungan sekitar galian, kajian amdal dari instansi terkait sampai pada rencana reklamasi.

Jadi lanjut Nasir, interpelasi ini bukan berarti dewan tidak sepakat dengan kebijakan Bupati yang sedang melakukan penertiban galian C demi pelestarian alam dan lingkungan hidup, melainkan ingin mendapat penjelasan langsung dari Beliau mengapa kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara adil dan terbuka. Karena akibat dari kebijakan Bupati yang tidak konsisten ini masih ada galian C yang beroperasi tanpa ijin dan tanpa pengawasan, iklim usaha dan investasi menjadi terganggu dan yang pasti masyarakat yang membutuhkan pasir, batu dan tanah urugan harus membelinya dengan harga lebih mahal atau bahkan harus ke luar daerah Majalengka.

“Pemikiran sederhananya, kalau ga boleh ya semuanya jangan diberikan ijin, kalau boleh ya semuanya yang memenuhi syarat harus diberikan ijin, jangan terkesan dipilah-pilah dengan alasan yang tidak jelas, gitu aja kok repot” kata mantan ketua PMII Sdoarjo ini menirukan logat Gus Dur. (Nur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: