Yudha Sawala Majalengka–Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2011 masih belum menunjukan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat. Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Majalengka, Ade Ganda Sasmita saat diminta komentarnya seusai rapat paripurna dewan, Senin (7/12).
Menurut Ade, Strukstur RAPBD 2011 masih lebih didominasi belanja tidak langsung yang mencapai 69%, sedangkan belanja langsung hanya 31%. Itupun lanjut Ade, belanja langsung masih lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dan pengadaan barang dan jasa daripada untuk belanja modal. Idealnya alokasi anggaran belanja langsung dalam RAPBD 2011 sudah meningkat di kisaran angka 35-40%. Dari angka tersebut harus lebih banyak digunakan untuk belanja modal daripada belanja pegawai dan pengadaan barang dan jasa.
“Meningkatkan belanja langsung 35-40% bukanlah hal yang mustahil, tentunya dengan syarat semua penentu kebijakan ini punya keinginan yang kuat untuk mencapainya. Saya ambil contoh, misalnya dengan menggunakan satuan harga grosir terendah dalam belanja barang dan jasa maka akan menghemat anggaran hingga 40%”, kata politisi asal lemahsugih ini.
Selama ini, ungkap wakil ketua DPC PKB Majalengka ini, pemerintah daerah masih menggunakan satuan harga dengan standar harga tertinggi, sehingga anggaran pengadaan barang, jasa dan modal cenderung boros. Sebuah barang yang di pasaran dipatok dengan harga Rp. 5 juta misalnya, di APBD dapat dianggarkan dengan harga Rp. 7,5 jt sampai 9 juta. Padahal harga barang tersebut jika dibeli di pasar grosir mungkin akan lebih murah Rp. 500 ribu sampai dengan 1,5 juta.
“Nah ini konsep fraksi PKB yang akan kami perjuangkan. Jika konsep ini diterapkan maka saya yakin akan terjadi penghematan sampai dengan 40% dalam belanja pengadaan barang, jasa dan modal, sehingga anggaran untuk kepentingan masyarakat akan lebih besar”, harap Ade. (AS)
PKB Majalengka 