PKB : Otomatis Jadi Gubernur, Sultan Harus Rela Keluar dari Parpol


Jakarta – Dalam Draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaaan (RUUK) Jogjakarta yang sempat beredar, disebut-sebut posisi Sultan Hamengkubuwono X hanya akan ditempatkan sebagai Pengageng.
Sebagai Pengageng, Sultan akan tetap diposisikan sebagai orang nomor satu dengan sejumlah kewenangan. Namun, Sultan harus rela melepaskan keanggotaannya dari partai politik. Larangan untuk Pengageng menjadi pengurus partai politik tercantum dalam pasal 20 Draf RUU Keistimewaaan Jogjakarta tersebut.
Menurut pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, konsep seperti itu lebih baik. Karena dengan melepas keanggotaan partai politik, Sultan akan berdiri di atas semua golongan. “Letak masalahnya memang ada di Sultan (Hamengkubuwono X). Sebaiknya Sultan berdiri di atas semua golongan. Karena itu lebih baik Sultan mengundurkan diri dari keanggotaannya di parpol,” ujar Yunarto, Sabtu (4/12).
Seperti diberitakan, dalam RUU Keistimewaan Jogjakarta yang dirumuskan pemerintah Sultan akan diposisikan sebagai Pengageng yang memiliki hak istimewa. Namun untuk menjadi gubernur harus dipilih secara langsung.
Menurut Yunarto, bukan hanya sebagai Pengageng saja, Sultan perlu melepas kenggotannya dari partai politik. Jika pun nanti setelah Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta ditetapkan dan posisi Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIJ, lebih baik Sultan keluar dari parpol. “Akan ada anomali ketika ada tuntutan Sultan sebagai pemimpin tapi dia juga anggota parpol. Seakan-akan Golkar mendapat kado gratis,” tutur Yunarto.
Saat disinggung apakah hal itu tak mengebiri hak politik Sultan? “Dalam konsep sebagai Pengageng tersebut, Sultan tetap punya hak politik, tapi dia tidak boleh menjadi anggota partai,” kata Yunanto.
Meski masyarakat Yogyakarta tidak merasa terganggu dengan keanggotan Sultan di parpol, kata Yunarto, tapi keberdaaannya sebagai anggota Golkar akan terus menerus menjadi masalah bagi Sultan sendiri. “Sultan harus lepas dari Golkar agar tidak ada celah bagi aktor politik mana pun untuk menyerang dirinya,” tandas Yunarto.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Sri Sultan Hamengkubuwono X layak ditetapkan langsung menjadi Gubernur DIJ dengan syarat tidak menjadi pengurus partai politik.
Anggota Fraksi PKB Malik Haramain berpandangan, dengan demikian posisi Sultan merangkap sebagai gubernur DIJ benar-benar netral di atas semua kelompok dan golongan. “Ini jalan terbaik, sultan otomatis jadi gubernur tapi tidak boleh ikut partai politik apapun. Dengan demikian sultan menjadi pengayom seluruh rakyat Jogja,” ujar Malik.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, rancangan aturan ini sama sekali tidak mengebiri hak-hak politik sultan. Melainkan memurnikan posisi Sultan sebagai Pengageng Jogjakarta. “Sultan hanya tidak boleh menjadi pengurus parpol untuk menjadi gubernur, kalau untuk jadi calon presiden lain lagi aturan mainnya. Jadi tidak mengengkang hak politik,” ujar Malik.(sumber:dpp-pkb-or.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: