Ketum PBNU Minta PKB Hindari Politik Tak Berakhlak

January 31, 2011
Jakarta – Ketua Umum PB Nahdatul Ulama (NU) Prof. Dr. KH.Said Aqil Siradj meminta kader Partai Kebangkitan Bangsa di DPR, menghindari cara-cara tak berakhlak dalam mengkritisi pemerintah. Demikian disampaikan Kang Said saat memberikan taushiyah pada acara Rakernas Fraksi PKB Senin, 31 Januari 2011 di Hotel Kartika Canrda Jakarta.
Menurutnya, NU dan PKB pernah mengalami trauma pada masa lalu Ketika KH Abdurrahman Wahid (alm) menjadi presiden, dia dilengserkan dengan cara tidak baik. Gus Dur adalah eks Ketua PBNU dan juga pendiri PKB.

“Kita pernah punya presiden, setelah 22 bulan memimpin dilengserkan dengan cara amoral, makanya saya tidak mau cara-cara tidak berakhlak itu dilakukan PKB.” Kata Kang Said

Dia meminta PKB tetap solid. Meski jumlahnya ‘hanya’ 28 orang, namun PKB harus bisa mewakili konstituennya, yaitu, warga nahdiyin. “Bekerja, benar-benar untuk rakyat,” katanya. (dpp-pkb.or.id)

Advertisements

PKB Bentuk Dua Satgas Green Party

January 31, 2011
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin kuat mentasbihkan diri sebagai Green Party (Partai Hijau). Hal itu ditandai dengan pembentukan dua satgas baru yang mengemban misi  besar melestarikan lingkungan dan mengembangkan desa berbasis pembangunan.
Dua satgas tersebut yaitu Satgas Pelestarian Lingkungan Hidup serta Satgas Pemberdayaan Desa dan Aparaturnya. Kedua satgas ini merupakan metamorfosa dari Pokja Pelestarian Lingkungan yang telah terbentuk sebelumnya.

“Kenapa PKB pilih tema ini karena isu lingkungan hidup bukan lagi isu nasional. Tapi sudah menjadi isu global,” ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Jakfar dalam acara Raker PKB di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Dalam kaitan ini, PKB bertekad menjadikan 2011 sebagai tahun pengabdian untuk desa dan lingkungan hidup. Sebagai turunannya ke depan akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi 10 persen integrasi antara APBN dan APBD.

“Yang mana hal ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bangsa kita. Terutama untuk memberdayakan desa. Karena desa sebagai basis pembangunan,” tandasnya.(sumber : dpp-pkb.or.id)


Helmy Faishal : PKB Dapat Tempat di Hati Masyrakat

January 29, 2011
Makassar, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini telah mendapatkan tempat di hati masyarakat umum, bukan saja dari kalangan Nahdliyin yang telah bergabung namun kalangan diluar Nahdlatul Ulama pun telah bersama kita. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB, Helmy Faishal Zaini saat membuka acara Musyawarah Wilayah ke III PKB Sulawesi Selatan di Hotel Singgasana Makassar, Jum’at (28/01)

Lebih lanjut dikatakan oleh Menteri PDT pengganti Lukman Edi ini bahwa sudah saatnya PKB melakukan kerja-kerja yang signifikan guna membangun masyarakat diwilayah kerja masing-masing Wilayah dan Cabang. Besar harapan saya bahwa PKB Sulawesi Selatan akan menjadi penentu dalam roda pergerakan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Mengenai kandidat-kandidat yang muncul, menurut Menteri Termuda pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini bahwa kita harus mendemokrasikan PKB dengan cara mengakomodir semua kandidat yang muncul untuk bertarung secara fair dan elegan demi menghasilkan Muswil yang berkualitas. Jangan ada dikotomi kelompok-kelompok, kita semua adalah warga PKB yang ingin membangun PKB lebih besar dan bermartabat.

Sementara itu jumlah peserta yang memiliki suara yakni sejumlah 24 Cabang telah berada di Hotel Singgasana sejak persiapan kemarin. Dan juga beberapa kandidat calon Ketua PKB Sulawesi Selatan pun telah berada di arena Muswil ke III di Makassar. (saz)


RUU Pilkada: Gubernur Dipilih DPRD

January 28, 2011
Jakarta: Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang disusun Kementerian Dalam Negeri mengatur pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Jumat (28/1), mengatakan, dalam draf RUU yang akan diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM tersebut mencantumkan pemilihan gubernur melalui DPRD.

Namun, Djohermansyah menegaskan, hal itu masih draf awal dan pemerintah masih mendengar suara publik terkait dengan materi dalam RUU tersebut. Ketika ditanya soal pertimbangan pemerintah sehingga muncul usulan gubernur dipilih DPRD, Dirjen Otda menjelaskan kewenangan gubernur itu terbatas, lebih sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sementara, kewenangan lebih banyak diberikan pada kabupaten/kota.


Pertimbangan lainnya, katanya, adalah biaya pemilihan langsung gubernur yang terlalu mahal, sementara kewenangan gubernur terbatas. “Sayang uang besar untuk pemilihan gubernur, sementara yang diurus (kewenangan gubernur) tidak banyak,” katanya. “Pemilih itu karena diberi sesuatu kalau dia memilih,” ujarnya.


Belum lagi potensi konflik setelah pilkada juga harus dipertimbangkan, lanjut dia. Kenyataannya sejumlah pilkada di Indonesia justru menimbulkan konflik di daerah. Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan gubernur melalui DPRD juga tetap memiliki potensi terjadi suap. Untuk itu muncul pemikiran mempercepat waktu pemilihan sehingga tidak memberikan peluang terjadinya suap. 

    

Sementara itu, sejak wacana pemilihan gubernur melalui DPRD mengemuka di masyarakat, muncul pro dan kontra di publik. Sejumlah pihak menilai pemilihan gubernur di DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi.(ADO/Ant).Liputan6.com, 


Pegawai RS Delta Surya Dilarang Pakai Jilbab, GP Ansor Ancam Demo

January 26, 2011
SidoarjoAturan yang melarang pegawai perempuan memakai jilbab yang diberlakukan Rumah Sakit (RS) Delta Surya Sidoarjo memantik kecaman berbagai kalangan. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo juga mengancam akan mendemo, jika tidak segera mencabut aturan tersebut.

Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, M Agus Ubaidillah, menyatakan, desakan pencabutan aturan itu sebenarnya datang dari DPRD Sidoarjo. Berbagai elemen masyarakat, kata Agus, juga telah mendesak pihak rumah sakit agar segera mencabut aturan itu. 


“Jika pihak rumah sakit tidak menggubris, kami GP Ansor tidak segan-segan akan menurunkan massa mendemo RS Delta Surya,” ancam Agus.


Ditambahkan Agus, Ansor akan mengajak ormas Islam dan masyarakat Sidoarjo untuk akan turun jalan jika pihak rumah sakit tidak segera mencabut aturan larangan pakai jilbab. Untuk itu, dia berharap agar pihak rumah sakit jangan berlama-lama berpolemik terkait masalah ini.


“Saya kira bukan Ansor saja yang akan turun jalan, tapi ormas Islam lainnya. Jadi, segera cabut larangan berjilbab itu. Karena kami khawatir, nantinya masalah ini akan didomplengi isu SARA dan membuat Kabupaten Sidoarjo tidak kondusif,” tandasya. Agus juga berharap agar setiap orang tetap menjaga toleransi antar beragama dan memberikan hak bagi seseorang dalam menjalankan keyakinannya. 


Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Amir Aslichin, meminta pihak rumah sakit untuk tidak membuat aturan yang menyebabkan terampasnya hak-hak asasi seseorang dalam menjalankan agamanya. Sebab, dalam undang-undang sudah diamanatkan, setiap orang diberi kebebasan memeluk agama. 


“Kebijakan melarang pegawai memakai jilbab sangat salah. Sebab di Indonesia, kebebasan beragama dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.


Sekadar diketahui, aturan yang mewajibkan pegawai memakai seragam yang telah disediakan pihak rumah sakit (tidak berjilbab) sudah menjadi peraturan rumah sakit, dan sudah disahkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sidoarjo. Sehingga, aturan itu sudah diberlakukan beberapa tahun terakhir.


Kepala Dinsonakertrans, Sumarbowo mengatakan RS Delta Surya mempunyai peraturan yang disahkan oleh pihaknya. Namun, dalam aturan itu tidak ada pasal yang menyangkut larangan memakai jilbab. 


“Dalam aturan hanya disebutkan pegawai diwajibkan memakai seragam yang disediakan rumah sakit, kami tidak tahu kalau kemudian pihak rumah sakit melarang pakai jilbab,” pungkasnya. (hdy)




sumber :  NU Online


Rihlah Siyasah Pererat Shilaturrahmi Kader

January 25, 2011
Sindangwangi Majalengka–Fraksi PKB DPRD Majalengka kembali menggelar kegiatan Rihlah Siyasah (Wisata Politik). Minggu (23/01) bertempat di Pondok Pesantren Sabilul Mardhiyah Sindangwangi semua anggota fraksi dan keluarganya berkumpul. Hadir pula jajaran pengurus DPC PKB Majalengka, pengurus DPAC PKB se-dapil 5, kader dan simpatisan partai berlambang bola dunia ini.
Kegiatan dimulai pukul 09.00 wib dengan acara mancing bersama. Menariknya acara mancing kali ini diikuti oleh istri para anggota fraksi dan pengurus DPC PKB.  Tak pelak hal ini menjadikan suasana semakin meriah. Pasalnya suami masing-masing didaulat menjadi suporter dadakan. 
Sehabis dluhur acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan temu kader. Dialog berlangsung hangat dan kekeluargaan. Kondisi ini jauh berbeda dengan acara serupa jika dilakukan dalam acara rapat/pertemuan formal. Acara dipungkas dengan rapat fraksi terbatas dilanjutkan kunjungan lapangan ke beberapa tempat. Salah satunya ke pasar ikan di desa lengkong wetan dan Pasar Buah di desa Leuwilaja. 
Ketua Fraksi PKB, Ade Ganda Sasmita, kepada media ini mengatakan, Rihlah Siyasah merupakan kegiatan rutin fraksi PKB yang digelar di setiap kecamatan secara bergilir sebulan sekali. Tujuannya, lanjut Ade untuk mempererat shilaturrahmi antar keluarga anggota fraksi, pengurus PKB dan kader. Kegiatannya dikemas seperti sedang berwisata agar tidak jenuh dan lepas dari kesan formal.
“Kegiatan ini dimaksudkan agar anggota fraksi lebih dekat dengan konstituennya”, ungkap politisi asal Desa Kalapa Dua Kecamatan Lemahsugih ini. (Aan)

Jelang Verifikasi Parpol, PKB Majalengka Lakukan Konsolidasi Internal

January 20, 2011
Majalengka–Berlakunya hasil revisi Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sejak tanggal 17 Januari 2011 yang lalu disikapi serius oleh jajaran DPC PKB Majalengka. Bertempat di sekretariat, Kamis (20/01) DPC PKB Majalengka menggelar pertemuan dengan seluruh Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz beserta sekretaris DPAC PKB se-Kabupaten Majalengka.  
Pada kesempatan itu, Sekretaris DPC PKB Majalengka, Drs. Abdul Muin. menjelaskan pokok-pokok materi undang-undang parpol yang revisinya baru disahkan DPR. Antara lain, untuk menjadi peserta Pemilu 2014 seluruh parpol harus lolos verifikasi yang dilakukan kementerian Hukum dan HAM. Undang-undang yang baru ini juga menyebutkan, tidak ada perbedaaan antara parpol besar maupun kecil, parpol baru ataupun yang lama. Untuk lolos verifikasi, lanjut Muin, parpol harus memiliki kepengurusan di setiap propinsi, mempunyai sekurang-kurang 75 persen di tingkat kabupaten/kota pada propinsi bersangkutan dan memiliki sekurang-kurangnya 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan pada kabupaten/kota bersangkutan. Selain itu, harus ada keterwakilan minimal 30 persen perempuan pada semua tingkat kepengurusan.
“Prinsipnya, untuk PKB sesuai dengan instruksi DPP tidak boleh ada istilah sekurang-kurangnya. Kita akan berusaha maksimal agar kepengurusan di semua tingkatan mencapai 100 persen”, tegas Muin.
Sementara itu Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir, S.Ag., saat memberikan sambutan mengatakan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari instruksi DPP PKB melalui surat edarannya dan hasil rakor DPC dan DPW PKB Jabar. Nasir juga menegaskan, pada prinsipnya jajaran DPC PKB Majalengka akan selalu siap untuk dilakukan verifikasi.
“Pertemuan ini untuk memastikan semuanya sudah siap. Hanya beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain keterwakilan 30 persen unsur perempuan dalam kepengurusan DPAC yang masih perlu di revisi dan surat keterangan domisili sekretariat DPAC yang akan segera diajukan kepada pihak kecamatan masing-masing”, ungkap Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.