RUU Pilkada : Hilangkan Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tabrak UU Parpol

February 28, 2011
JAKARTA – Keinginan pemerintah melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang hanya memilih kepala daerah tanpa wakilnya, perlu dikritisi. Terlebih lagi jika nantinya kepala daerah terpilih diberi kewenangan memilih wakilnya dari unsur birokrasi, maka hal itu akan semakin menimbulkan persoalan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi II DPR, Saifullah Maksum, menyatakan bahwa usulan pemerintah di RUU Pilkada yang hanya mengusung pemilihan kepala daerah saja akan bertabrakan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut Saifullah, UU Parpol sudah menyatakan bahwa Parpol memiliki fungsi rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Jadi kalau pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerahnya saja dan kemudian nanti kepala daerah terpilih memilih wakilnya dari birokrasi, jelas akan menimbulkan problem konstitusi. Alasan disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak cukup kuat menjadi alasan pemerintah,” ujar Saifullah, Minggu (27/2).

Menurutnya, meski usulan pemerintah itu masih dalam bentuk draft dan belum sampai di DPR namun PKB sudah menyatakan penolakannya. Saifullah justru mencium adanya agenda tersembunyi di balik usulan itu.

“Jelas pemerintah yang berkuasa ingin menyambungkan kader politik dengan birokrasi. Banyak jabatan politik terhambat karena tak nyambung dengan birokrasi sehingga kepala daerah terpilih diberi kewenangan memilih wakilnya dari birokrasi. Seharusnya jabatan politik dengan jabatan karier itu dibedakan,” cetusnya.

Karenanya, PKB tetap menginginkan sistem paket pada pilkada. Hanya saja, calon kepala daerah perlu diberi kewenangan untuk memutuskan calon pendampingnya. “Bahwa tawaran calon wakil dari parpol pasti ada, tapi nantinya calon kepala daerah yang ambil keputusan untuk memilih pasangan. Tetapi bukan saat setelah dia terpilih lantas memilih wakilnya dari birokrasi,” cetusnya.

Alasan lainnya, PKB menolak pemilihan secara terpisah lantaran hal itu akan menimbulkan problem konstitusi. Sebab jika kepala daerah terpilih meninggal dunia atau tersandung masalah hukum dan kemudian wakilnya naik menggantikan, maka hal itu sama saja fungsi parpol menjadi tergusur. “Itu sama saja memberi peluang birokrasi untuk lebih menguasai jabatan politik,” tudingnya.

Menyinggung alasan pemerintah bahwa pemilihan secara terpisah itu untuk mengatasi disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya, Saifullah mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa mempertegas kewenangan masing-masing dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam hal promosi jabatan. Karena faktanya, banyak wakil kepala daerah sama sekali tidak dilibatkan dalam promosi jabatan di daerahnya.

“Persoalannya kan biasanya karena masalah siapa jadi sekda atau siapa yang dijagokan sebagai kepala dinas. Itu bisa diatasi, misalnya kepala daerah untuk eselon II, sedangkan wakilnya untuk eselon III. Hak protokolernya juga harus dipertegas” imbuhnya.

Seperti diketahui dalam RUU Pilkada yang saat ini masih dimatangkan pemerintah, Kepala Daerah akan dipilih oleh DPRD. Kepala daerah adalah calon dari gabungan fraksi di DPRD ataupun parpol non kursi, serta dari jalur perseorangan. Sementara pemilihan untuk wakilnya akan diatur tersendiri dalam draft revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Diusulkan, nantinya kepala daerah terpilih akan memilih wakilnya dari unsur birokrasi. (sumber: jpnn)

Advertisements

Galian C Liar Masih Beroperasi Sat Pol PP Enggan Sebutkan Data

February 26, 2011
Majalengka–Masih banyaknya galian C yang membandel dengan terus membuka usahanya walaupun belum mengantongi izin yang syah, disebut-sebut akibat lemahnya pengawasan dan ketidak tegasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menindak para pengusaha galian yang nakal.
Galian C Liar : Sejumlah galian C liar di Majalengka masih beroperasi ,Pemkab Majalengka tidak mampu menutupnya.Kenapa ???
Ketidak seriusan Satpol PP dalam menindak para pengusaha yang nakal tersebut terlihat dari masih banyaknya ditemukan perusahaan galian C yang tidak memiliki surat ijin masih tetap dibiarkan beroperasi. Bahkan saat Sinarmedia meminta data ke kantor Satpol PP terkait jumlah pengusaha galian C yang liar pihak Satpol tak mau menyebutkan hingga terkesan  menutup-nutupinya.
Kepala Satpol PP Kab. Majalengka, Drs. Agus Permana, MM mengakui masih banyaknya galian C di Majalengka yang belum mengantongi izin. Bahkan sejak tahun 2009 sampai 2010 pihak Satpol PP telah banyak melakukan penertiban terhadap pengusaha galian C yang nakal, seperti persyaratan administrasi yang belum lengkap, ada juga masa izin sudah habis namun tetap beroperasi.
“Galian C yang ditutup kebanyakan tidak mengantongi izin, ada juga karena permasalahan administrasi yang masih belum lengkap, bahkan pengusaha galian yang sudah mengantongi izin tapi sudah kadaluarsa masa izinnya tetap kami tutup,” kata Agus saat ditemui Sinarmedia diruang kerjanya belum lama ini.
Saat ditanya soal berapa jumlah galian C yang liar dan tidak memiliki izin, Kasatpol PP  tidak mau menyebutkanya secara rinci. Selain itu Agus juga tidak bisa menjelaskan alasan yang jelas perihal masih beroperasinya salah satu galian C yang cukup besar berada di Kec. Sukahaji milik Lim Piter padahal berdasarkan informasi yang diperoleh Sinarmedia di kantor BPPTPM  perusahan galian C tersebut sudah tidak boleh lagi beroperasi karena masa ijinya telah habis.
“Galian tersebut termasuk yang kami tutup, tapi jika memang masih beroperasi, kami akan meninjaunya. Dan saat ini pun kami bersama tim sedang menangani galian C lain yang kami duga belum ada izinnya, akan tetapi masih saja beroperasi,” tegasnya.
Hal senada dengan Kasatpol PP, Kepala bidang penegakkan Perda, Drs. Yoyo mengatakan jumlah galian C yang sudah ditutup dalam setahun ini, sudah banyak. Diantaranya yang di Palabuan dan Kawunghilir dan masih banyak lagi.
“Pokoknya, kami sudah mendatanya. Datanya ada di Kasie. Saya tidak hafal karena itu bukan urusan saya.” Jelasnya.
Sementara itu data yang diperoleh Sinarmedia, pada tahun 2010 pemerintah kabupaten Majalengka hanya mengabulkan permohohonan ijin dari 12 pengusaha galian C  sementara empat perusahaan galian C  lainnya yang mengajukan permohonan ijin belum juga keluar ijinnya.Salah satu perusahaan yang belum dikabulkan ijin perpanjanganya adalah perusahaan galian C milik Lim Piter namun berdasarkan pemantauan sinarmedia perusahaan ini masih nampak beroperasi. (Erik/red )

Marwan Ja’far : Impor Beras Ancaman bagi Kedaulatan Pangan

February 26, 2011
Jakarta, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Jafar menyatakan rencana impor beras merupakan ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional. Penyempurnaan regulasi, penguatan infratsruktur pertanian dan penyelesaian faktor penghambat kedaulatan pangan harus diprioritaskan pemerintah.
“Ini bakal mengancam kedaulatan nasional sekaligus harga diri sebagai bangsa. Karenanya harus diperjuangkan bersama. Caranya, dengan menyempurnakan regulasi, menguatkan infrastrukur pertanian dan menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat kedaulatan pangan,” kata Marwan Jafar saat diskusi bertema “Kedulatan Pangan vs Impor Beras” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/2/2011)

Menurut Marwan, di tengah tingkat konsumsi yang masih sangat tinggi serta prediksi produksi padi nasional yang merosot pada tahun 2011 akibat perubahan, berkurangnya lahan pertanian diperkirakan bakal menyebabkan kemerosotan hasil panen hingga 30 persen.

Hal tersebut yang dinilai Marwan merupakan alasan dari pemerintah untuk kembali membuka kran impor beras demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri setelah pada 2008 dan 2009 impor beras ditiadakan. Sedangkan pada tahun 2010 pemerintah telah melakukan impor beras sebesar 1,2 juta ton dan untuk tahun 2011 diprediksikan akan mencapai 1,75 juta ton.

Padahal di satu sisi, ujar Marwan, pemerintah menginginkan adanya swasembada pangan sebagai bentuk perwujudan dari negara agraris yang semestinya diprioritakan maka jelas hal tersebut akan mengancam ketahanan pangan.

“Masalah impor beras telah menjadi masalah nasional yang serius, sebab terkait dengan  kedaulatan nasional sekaligus harga diri sebagai bangsa. Di satu sisi pemerintah menginginkan swasembada pangan, sementara pada saat yang bersamaan pemerintah juga melakukan impor pangan. Tentu ini sangat kontradiktif. Karenanya, persoalan ini harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.

“Oleh karena itu kami ingin membantu pemerintah dan para petani serta seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencari solusi komprehensif. Hal tersebut sangat penting demi menciptakan kedaulatan pangan, baik melalui peningkatan produksi pangan dan menghentikan berbagai impor pangan, khususnya beras,” imbuhnya. (sumber: fpkb.or.id)


Fraksi PKB Minta SBY Lepaskan Golkar dan PKS

February 25, 2011
Jakarta—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kapasitasnya sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, seharusnya menata ulang koalisi pasca membelotnya dua partai anggota koalisi, yakni Partai Golkar dan PKS dari keputusan Setgab soal hak angket perpajakan. 
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Bachrudin Nasori di Jakarta, Jum’at (25/2/2011).
“Saya sih berharap SBY harus berani, karena sikap kedua partai itu (Golkar dan PKS) mengganggu koalisi yang sudah berkomitmen penuh,” katanya. 
Menurut Bachrudin, kalau SBY tidak tegas, hanya akan mengecewakan parpol-parpol yang telah seiring sejalan dengan kebijakan Setgab. “Kalau koalisi tidak tegas, tentu kita kecewa,” keluhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara implisit mengutarakan hasrtanya untuk menata ulang koalisi dengan mengevaluasi keberadaan Golkar dan PKS dalam setgab. 
Ia menyatakan, untuk pembangunan ekonomi agar berjalan dengan baik dibutuhkan kestabilan politik. Lantaran itu dibutuhkan koalisi yang sejati.
“Kita itu butuh koalisi yang sejati, yang berakhlak. Akhlak koalisi itu memegang komitmen sampai akhir,” ujar Anas. 
lebih jauh ia menambahkan, koalisi itu utamakan kerjasama, bukan kepentingan masing-masing pihak atau lebih hobi berbeda-beda.
Anas berharap, dalam sisa pemerintahan SBY yang kurang dari empat tahun lagi ini, akan tercipta koalisi yang solid, baik, kesatria dan sungguh-sungguh agar sama-sama enak.
“Dan barangkali sudah waktunya presiden untuk menyimpulkan. Itu yang ditunggu oleh kita semua dan rakyat yang sejelas-jelasnya tentang ini,” kata Anas. 
Desakan untuk mengevaluasi keberadaan Golkar dan PKS di Setgab tidak hanya datiag dari politisi PKB,PPP dan Demokrat, tetapi juga dari PAN.  
“Bila ada parpol yang tidak at home di Setgab, di mana seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat bila mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi. 
PKS Justru Menantang 
Menanggapi berbagai desakan agar keluar dari koalisi, PKS justru dengan lantang menantang SBY.  
Sekjend PKS, Anis Matta menegaskan partainya masih berkomitmen mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga tahun 2014. Namun jika SBY mengusir dari koalisi, PKS siap menjadi partai oposisi.
“Kalau SBY secara resmi meminta PKS keluar dari koalisi, PKS welcome saja dan kita tahu apa yang akan kita lakukan. Buat PKS kalau kita harus berbalik menjadi oposisi ya tidak masalah. Koalisi atau oposisi hanya sarana perjuangan,” tegasnya. 
Menurutnya, sejauh ini komunikasi antara PKS dengan SBY sebagai pimpinan koalisi sangat baik. Namun jika Presiden SBY mendengarkan desakan yang meminta PKS keluar dari koalisi, PKS pun siap menerima kenyataan.
“Selama ini komunikasi masih baik. Tetapi kalau mereka keluarkan PKS ya kita siap. Waktu zaman Ibu Mega saja PKS menjadi oposisi sendirian kenapa takut,” tegas Anis.
Bagaimana Nasib PKS dan Golkar Berikutnya? 
Keputusan terhadap nasib koalisi yang sudah tak sejalan dengan Demokrat akan ditentukan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yaitu Presiden SBY. 
Menurut Marzuki Alie selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, dirinya telah menyampaikan dinamika koalisi di DPR. 
“Pada akhirnya tetap Ketua Dewan Pembina sebagai founding father-nya partai yang nantinya akan mengambil keputusan dan menentukan sikap bagaimana nasib koalisi ke depan. Saya sampaikan kepada Pak SBY bagaimana dinamika sehari-hari koalisi di lembaga ini (DPR),” ujar Marzuki. 
Menurut Ketua DPR tersebut, SBY tidak akan mengambil keputusan yang bersifat pragmatis ataupun transaksional terkait masalah partai koalisi. 
“Saya yakin Pak SBY tidak akan mengambil keputusan yang sifatnya transaksional menyikapi koalisi ini,” tambahnya.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memperkirakan ada tiga skenario yang akan dilakukan oleh SBY terhadap Golkar dan PKS. Pertama, SBY bisa saja mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi. Tetapi, SBY harus memastikan terlebih dahulu partai mana yang akan diajak masuk koalisi.
“Kalau Golkar dan PKS dibuang, kekuatan koalisi di DPR hanya 46 persen. Itu jelas di bawah single majority koalisi dan kalau yang masuk hanya Gerindra itu hanya menambah kekuatan sekitar 5 persen saja,” jelasnya.  
Kedua, lanjut Burhanuddin, mengajak PDIP untuk menggantikan kekuatan PKS dan Golkar. Tetapi, hal ini sulit mengingat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bisa untuk bergabung dengan SBY.
Skenario ketiga, lanjut Burhan, membuang salah satu di antara Golkar dan PKS. Jika Partai Golkar yang dibuang, kekuatan koalisi akan jauh berkurang tinggal 51 persen, tetapi sebaliknya jika PKS yang dibuang, kekuatan koalisi hanya sedikit yang berkurang menjadi 64 persen.
Kita lihat saja nanti, apa langkah SBY berikutnya, yang jelas semoga kali ini SBY benar-benar tegas. 

(Sumber : fpkb-dpr)

jurnalparlemen.com, 24&25/2/20011, vivanews.com, 25/2/2011, mediaindonesia.com, 25/2/2011 dan detik.com, 25/2/2011) 

Bupati Majalengka, Ahmadiyah Urusan Pemerintah Pusat

February 25, 2011
Majalengka – Bupati Majalengka Sutrisno menegaskan, persoalan Ahmadiyah bukanlah urusan Pemerintah Daerah untuk itu pihaknya selaku Kepala Daerah tidak akan tertarik untuk mengusulkan peraturan daerah tentang larangan atau membubarkan Ahmadiyah seperti Kota/Kabupaten lainnya.

Saat ini Kabupaten Majalengka dinilai sangat kondusif, sehingga tak membutuhkan perda larangan Ahmadiyah, meskipun di Kabupaten Majalengka terdapat pengikut Ahmadiyah.

“Yang memiliki wewenang membubarkan itu bukan kepala daerah, tetapi pemerintah pusat, kalau pemerintah pusat membubarkan kita daerah akan mengikuti aturan itu, ” kata Sutrisno kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, pihaknya tidak akan ikut-ikutan seperti kota/kabupaten lainnya yang membuat larangan kepada Ahmadiyah apalagi sampai tidak memberikan KTP.

Ditanya apakah kelompok Ahmadiyah di Majalengka termasuk aliran Lahora atau Qodiyah ? Sutrisno mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun yang jelas, Pemkab Majalengka akan meminta masukan dari pihak Kementrian Agama (Kemenag) Majalengka apakah pengikut Ahmadiyah di Majalengka termasuk Lahora atau Qodiyan.

“Saya berharap suasana kondusif di Majalengka ini tetap terjaga sehingga semua pihak ikut merasakan kenyamanan dan ketertiban, ” tegasnya.(majalengka-online)

Lumpur Lapindo Menyembur Hingga Tahun 2037

February 25, 2011
London – Semburan lumpur yang lebih dikenal dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang membuat lebih dari13 ribu keluarga kehilangan rumah diperkirakan terus menyembur hingga seperempat abad mendatang. Semburan tersebut akan terus memuntahkan gas yang mudah terbakar, seiring dengan semakin dalamnya danau lumpur yang terbentuk.
Demikian dilaporkan dalam penelitian para ilmuwan dari Durham University, Inggris, seperti dilansir AFP, Jumat (25/2/2011).

Tekanan bawah tanah yang ada di bawah semburan, membuat lumpur akan terus disemburkan hingga tahun 2037 mendatang. Sementara itu, gas akan terus merembes melalui lumpur tersebut selama puluhan tahun bahkan hingga seabad mendatang.

“Perkiraan kami, akan memakan waktu selama 26 tahun bagi erupsi tersebut untuk turun ke level yang wajar, dan turun kondisinya menjadi gunung berapi (volcano) yang proses mendidihnya lambat,” terang Ketua Tim Peneliti, Richard Davies. Semburan lumpur Lapindo terjadi pada 29 Mei 2006 dan belasan orang tewas.

Pada puncaknya nanti, diperkirakan  setiap harinya akan menyemburkan lumpur yang volumenya mencapai 40 kali volume air pada kolam renang olimpiade. Namun saat ini baru mencapai level 4 kali lipat.

Semburan lumpur ini telah membanjiri 12 desa dengan kedalaman 15 meter. Sebanyak 42 ribu warga setempat pun terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Penelitian yang dipimpin oleh profesor ilmu bumi pada Universitas Durham ini, dilakukan dengan menggunakan simulasi komputer. Simulasi ini didasarkan pada data-data dari 2 sumur gas yang ada di wilayah yang sama, dan juga didasarkan pada data refleksi seismik yang menggambarkan struktur geologi pusat semburan.

“Di tengah-tengah danau ini terdapat sebuah lubang ventilasi selebar 50 meter. Selain itu, ada juga 166 lubang ventilasi lainnya yang muncul selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Lubang ventilasi ini telah muncul di pabrik, jalan, bahkan rumah warga. Beberapa dari lubang tersebut telah menyala menjadi api, menyusul adanya korban luka akibat api yang muncul,” jelas Davies.

Tenaga yang tersimpan dalam pusat semburan ini memang akan menjadi ancaman jangka panjang. Namun secara bertahap efek merusaknya akan berkurang.

“Anda tidak bisa kembali ke wilayah tersebut. Bahkan mungkin saja dampak volcano ini akan naik. Saya telah melihat kerusakan paling dramatis di wilayah ini. Namun ini bukanlah akhir, lubang ventilasi masih akan terus terbentuk,” ingatnya. Studi ini dimuat dalam Journal of the Geological Society di London.

Pemerintah Indonesia menyebut semburan lumpur akibat gempa yang terjadi beberapa hari sebelumnya di kawasan Yogyakarta, sekitar 280 km dari pusat semburan.

Namun sejumlah ahli di luar negeri menuding perusahaan pengeboran Lapindo Brantas yang gagal untuk memasang pipa pelindung di sumur mereka.  Akibatnya, dari dalam sumur menyembur lumpur disertai gas. (sumber: detik.com)


LBM PBNU Putuskan Rokok Tetap Mubah

February 24, 2011

Jakarta, Lembaga Bathsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) memutuskan hukum rokok mubah dan makruh. Penetapan hukum mubah dan makruh ini dihasilkan melalui Bahtsul Masail LBM PBNU pada hari Rabu (23/2) di Jakarta.

Bathsul Masail ini menghadirkan para pakar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya Malang. Selain membahas mengenai hukum rokok, bahtsul masail juga membahas mengenai pemasangan Tower BTS (Base Transceiver Station) di Masjid.

“Berdasarkan kesaksian dari para narasumber yang bertugas sebagai tahqiiqul manath (nara sumber verifikasi), LBM PBNU memutuskan hukum rokok sebagai mubah dan makruh,” tutur KH Arwani Faisal, Wakil Ketua LBM PBNU, Kamis (24/2). 

Lebih lanjut Arwani Faishal menjelaskan, hukum mubah dan makruh ini tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki kondisi tubuh berbahaya terhadap rokok. Bagi mereka yang memiliki bahaya pada tubuhnya jika merokok maka menjadi haram jika merokok.

“Bahtsul Masail ini merupakan bahtsul masail resmi PBNU yang pertama yang membahas mengenai rokok. Sebelumnya hukum rokok di masyarakat NU didasarkan pada bathsul masail-bathsul masail lokal dan fatwa-fatwa ulama Nahdliyin di masing-masing daerah,” terang Arwani. (min/NU Online)