Kode Etik, Anggota DPR Dilarang ke Kompleks Perjudian dan Pelacuran

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR, Rabu (16/2), mengesahkan rancangan aturan DPR soal kode etik. Dalam kode etik yang baru itu disusun aturan yang lebih eksplisit termasuk larangan bagi anggota DPR ke kompleks pelacuran dan perjudian.
Ketentuan larangan itu termaktub dalam Pasal 3 ayat 6. Dalam ayat itu disebutkan, anggota DPR dilarang memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, seperti kompleks pelacuran dan perjudian, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Anna Muawanah mengaku mendukung penuh pelarangan anggota Dewan ke kompleks pelacuran dan perjudian. “Bagus, saya sangat setuju. Anggota Dewan kan harus jadi panutan, baik perkataannya dan perbuatannya. Jadi kalau ada larangan ke pelacuran dan perjudian saya sangat mendukung,” kata Anna.

Meski begitu, Anna melihat, semestinya yang dilarang bisa lebih dari itu. “Mestinya ada larangan juga tidak boleh punya isteri lebih dari satu,” katanya.

Menurut Anna, pembatasan-pembatasan itu dinilai perlu untuk menjadi acuan bagi anggota Dewan untuk bersikap dan bertindak. Sebagai wakil rakyat di lembaga yang terhormat diharapkan anggota Dewan juga bisa menjaga nama baik dan kehormatan diri dan lembaganya.

Pasal 3 sendiri tak sekadar mengatur anggota DPR dilarang ke pelacuran. Tapi juga mewajibkan anggota DPR untuk melaporkan kekayaan pribadi dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud keluarga adalah suami atau isteri dan anak.

Selanjutnya di Pasal 3 ayat 5 disebutkan anggota DPR tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut atau tidak pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR.

Terkait perjalanan dinas, dalam Pasal 10 ayat 3 disebutkan anggota DPR tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri. (sumber: Suara Karya)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: