Bupati Majalengka, Ahmadiyah Urusan Pemerintah Pusat

Majalengka – Bupati Majalengka Sutrisno menegaskan, persoalan Ahmadiyah bukanlah urusan Pemerintah Daerah untuk itu pihaknya selaku Kepala Daerah tidak akan tertarik untuk mengusulkan peraturan daerah tentang larangan atau membubarkan Ahmadiyah seperti Kota/Kabupaten lainnya.

Saat ini Kabupaten Majalengka dinilai sangat kondusif, sehingga tak membutuhkan perda larangan Ahmadiyah, meskipun di Kabupaten Majalengka terdapat pengikut Ahmadiyah.

“Yang memiliki wewenang membubarkan itu bukan kepala daerah, tetapi pemerintah pusat, kalau pemerintah pusat membubarkan kita daerah akan mengikuti aturan itu, ” kata Sutrisno kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, pihaknya tidak akan ikut-ikutan seperti kota/kabupaten lainnya yang membuat larangan kepada Ahmadiyah apalagi sampai tidak memberikan KTP.

Ditanya apakah kelompok Ahmadiyah di Majalengka termasuk aliran Lahora atau Qodiyah ? Sutrisno mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun yang jelas, Pemkab Majalengka akan meminta masukan dari pihak Kementrian Agama (Kemenag) Majalengka apakah pengikut Ahmadiyah di Majalengka termasuk Lahora atau Qodiyan.

“Saya berharap suasana kondusif di Majalengka ini tetap terjaga sehingga semua pihak ikut merasakan kenyamanan dan ketertiban, ” tegasnya.(majalengka-online)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: