Fraksi PKB Minta SBY Lepaskan Golkar dan PKS

Jakarta—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kapasitasnya sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, seharusnya menata ulang koalisi pasca membelotnya dua partai anggota koalisi, yakni Partai Golkar dan PKS dari keputusan Setgab soal hak angket perpajakan. 
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Bachrudin Nasori di Jakarta, Jum’at (25/2/2011).
“Saya sih berharap SBY harus berani, karena sikap kedua partai itu (Golkar dan PKS) mengganggu koalisi yang sudah berkomitmen penuh,” katanya. 
Menurut Bachrudin, kalau SBY tidak tegas, hanya akan mengecewakan parpol-parpol yang telah seiring sejalan dengan kebijakan Setgab. “Kalau koalisi tidak tegas, tentu kita kecewa,” keluhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara implisit mengutarakan hasrtanya untuk menata ulang koalisi dengan mengevaluasi keberadaan Golkar dan PKS dalam setgab. 
Ia menyatakan, untuk pembangunan ekonomi agar berjalan dengan baik dibutuhkan kestabilan politik. Lantaran itu dibutuhkan koalisi yang sejati.
“Kita itu butuh koalisi yang sejati, yang berakhlak. Akhlak koalisi itu memegang komitmen sampai akhir,” ujar Anas. 
lebih jauh ia menambahkan, koalisi itu utamakan kerjasama, bukan kepentingan masing-masing pihak atau lebih hobi berbeda-beda.
Anas berharap, dalam sisa pemerintahan SBY yang kurang dari empat tahun lagi ini, akan tercipta koalisi yang solid, baik, kesatria dan sungguh-sungguh agar sama-sama enak.
“Dan barangkali sudah waktunya presiden untuk menyimpulkan. Itu yang ditunggu oleh kita semua dan rakyat yang sejelas-jelasnya tentang ini,” kata Anas. 
Desakan untuk mengevaluasi keberadaan Golkar dan PKS di Setgab tidak hanya datiag dari politisi PKB,PPP dan Demokrat, tetapi juga dari PAN.  
“Bila ada parpol yang tidak at home di Setgab, di mana seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat bila mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi. 
PKS Justru Menantang 
Menanggapi berbagai desakan agar keluar dari koalisi, PKS justru dengan lantang menantang SBY.  
Sekjend PKS, Anis Matta menegaskan partainya masih berkomitmen mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga tahun 2014. Namun jika SBY mengusir dari koalisi, PKS siap menjadi partai oposisi.
“Kalau SBY secara resmi meminta PKS keluar dari koalisi, PKS welcome saja dan kita tahu apa yang akan kita lakukan. Buat PKS kalau kita harus berbalik menjadi oposisi ya tidak masalah. Koalisi atau oposisi hanya sarana perjuangan,” tegasnya. 
Menurutnya, sejauh ini komunikasi antara PKS dengan SBY sebagai pimpinan koalisi sangat baik. Namun jika Presiden SBY mendengarkan desakan yang meminta PKS keluar dari koalisi, PKS pun siap menerima kenyataan.
“Selama ini komunikasi masih baik. Tetapi kalau mereka keluarkan PKS ya kita siap. Waktu zaman Ibu Mega saja PKS menjadi oposisi sendirian kenapa takut,” tegas Anis.
Bagaimana Nasib PKS dan Golkar Berikutnya? 
Keputusan terhadap nasib koalisi yang sudah tak sejalan dengan Demokrat akan ditentukan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yaitu Presiden SBY. 
Menurut Marzuki Alie selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, dirinya telah menyampaikan dinamika koalisi di DPR. 
“Pada akhirnya tetap Ketua Dewan Pembina sebagai founding father-nya partai yang nantinya akan mengambil keputusan dan menentukan sikap bagaimana nasib koalisi ke depan. Saya sampaikan kepada Pak SBY bagaimana dinamika sehari-hari koalisi di lembaga ini (DPR),” ujar Marzuki. 
Menurut Ketua DPR tersebut, SBY tidak akan mengambil keputusan yang bersifat pragmatis ataupun transaksional terkait masalah partai koalisi. 
“Saya yakin Pak SBY tidak akan mengambil keputusan yang sifatnya transaksional menyikapi koalisi ini,” tambahnya.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memperkirakan ada tiga skenario yang akan dilakukan oleh SBY terhadap Golkar dan PKS. Pertama, SBY bisa saja mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi. Tetapi, SBY harus memastikan terlebih dahulu partai mana yang akan diajak masuk koalisi.
“Kalau Golkar dan PKS dibuang, kekuatan koalisi di DPR hanya 46 persen. Itu jelas di bawah single majority koalisi dan kalau yang masuk hanya Gerindra itu hanya menambah kekuatan sekitar 5 persen saja,” jelasnya.  
Kedua, lanjut Burhanuddin, mengajak PDIP untuk menggantikan kekuatan PKS dan Golkar. Tetapi, hal ini sulit mengingat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bisa untuk bergabung dengan SBY.
Skenario ketiga, lanjut Burhan, membuang salah satu di antara Golkar dan PKS. Jika Partai Golkar yang dibuang, kekuatan koalisi akan jauh berkurang tinggal 51 persen, tetapi sebaliknya jika PKS yang dibuang, kekuatan koalisi hanya sedikit yang berkurang menjadi 64 persen.
Kita lihat saja nanti, apa langkah SBY berikutnya, yang jelas semoga kali ini SBY benar-benar tegas. 

(Sumber : fpkb-dpr)

jurnalparlemen.com, 24&25/2/20011, vivanews.com, 25/2/2011, mediaindonesia.com, 25/2/2011 dan detik.com, 25/2/2011) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: