RUU Pilkada : Hilangkan Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tabrak UU Parpol

JAKARTA – Keinginan pemerintah melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang hanya memilih kepala daerah tanpa wakilnya, perlu dikritisi. Terlebih lagi jika nantinya kepala daerah terpilih diberi kewenangan memilih wakilnya dari unsur birokrasi, maka hal itu akan semakin menimbulkan persoalan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi II DPR, Saifullah Maksum, menyatakan bahwa usulan pemerintah di RUU Pilkada yang hanya mengusung pemilihan kepala daerah saja akan bertabrakan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut Saifullah, UU Parpol sudah menyatakan bahwa Parpol memiliki fungsi rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Jadi kalau pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerahnya saja dan kemudian nanti kepala daerah terpilih memilih wakilnya dari birokrasi, jelas akan menimbulkan problem konstitusi. Alasan disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak cukup kuat menjadi alasan pemerintah,” ujar Saifullah, Minggu (27/2).

Menurutnya, meski usulan pemerintah itu masih dalam bentuk draft dan belum sampai di DPR namun PKB sudah menyatakan penolakannya. Saifullah justru mencium adanya agenda tersembunyi di balik usulan itu.

“Jelas pemerintah yang berkuasa ingin menyambungkan kader politik dengan birokrasi. Banyak jabatan politik terhambat karena tak nyambung dengan birokrasi sehingga kepala daerah terpilih diberi kewenangan memilih wakilnya dari birokrasi. Seharusnya jabatan politik dengan jabatan karier itu dibedakan,” cetusnya.

Karenanya, PKB tetap menginginkan sistem paket pada pilkada. Hanya saja, calon kepala daerah perlu diberi kewenangan untuk memutuskan calon pendampingnya. “Bahwa tawaran calon wakil dari parpol pasti ada, tapi nantinya calon kepala daerah yang ambil keputusan untuk memilih pasangan. Tetapi bukan saat setelah dia terpilih lantas memilih wakilnya dari birokrasi,” cetusnya.

Alasan lainnya, PKB menolak pemilihan secara terpisah lantaran hal itu akan menimbulkan problem konstitusi. Sebab jika kepala daerah terpilih meninggal dunia atau tersandung masalah hukum dan kemudian wakilnya naik menggantikan, maka hal itu sama saja fungsi parpol menjadi tergusur. “Itu sama saja memberi peluang birokrasi untuk lebih menguasai jabatan politik,” tudingnya.

Menyinggung alasan pemerintah bahwa pemilihan secara terpisah itu untuk mengatasi disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya, Saifullah mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa mempertegas kewenangan masing-masing dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam hal promosi jabatan. Karena faktanya, banyak wakil kepala daerah sama sekali tidak dilibatkan dalam promosi jabatan di daerahnya.

“Persoalannya kan biasanya karena masalah siapa jadi sekda atau siapa yang dijagokan sebagai kepala dinas. Itu bisa diatasi, misalnya kepala daerah untuk eselon II, sedangkan wakilnya untuk eselon III. Hak protokolernya juga harus dipertegas” imbuhnya.

Seperti diketahui dalam RUU Pilkada yang saat ini masih dimatangkan pemerintah, Kepala Daerah akan dipilih oleh DPRD. Kepala daerah adalah calon dari gabungan fraksi di DPRD ataupun parpol non kursi, serta dari jalur perseorangan. Sementara pemilihan untuk wakilnya akan diatur tersendiri dalam draft revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Diusulkan, nantinya kepala daerah terpilih akan memilih wakilnya dari unsur birokrasi. (sumber: jpnn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: