Wakil dari PNS Kebiri Kepala Daerah

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Malik Harramain tidak sepakat jika wakil kepala daerah ditunjuk dari pegawai negeri sipil.Menurut dia, hal itu dapat mengebiri kewenangan kepala daerah sehingga kepemimpinannya menjadi tidak efektif.
“Posisi kepala daerah akan dikerdilkan dan kebijakan yang dia usung akan berbenturan dengan birokrasi,” kata Malik kepada SINDOdi Jakarta kemarin. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memaparkan, pengisian jabatan wakil kepala daerah semestinya tetap melalui pemilihan kepala daerah (pilkada), tapi mekanisme pencalonannya diubah. Hal itu salah satunya dengan memberi kewenangan kepada calon kepala daerah untuk menunjuk pasangannya secara independen.

Penunjukan tersebut idealnya tidak lagi melalui mekanisme parpol sebagaimana yang terjadi selama ini. “Dengan sistem ini, saya yakin wakil kepala daerah nantinya akan tetap sejalan dan harmonis dengan kepala daerah hingga akhir masa jabatan mereka,”tuturnya.
Masalah pengisian jabatan wakil kepala daerah menjadi perdebatan dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada. Draf RUU Pilkada sudah disiapkan Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas bersama DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Dalam draf itulah ada klausul wakil kepala daerah tidak dipilih melalui pilkada melainkan ditunjuk kepala daerah terpilih dari kalangan PNS. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebelumnya mengatakan,pihaknya memang mengusulkan agar wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota tidak lagi dipilih dalam paket pilkada.

PNS yang ditunjuk menjadi wakil kepala daerah adalah PNS yang memenuhi persyaratan tertentu.Penunjukan tersebut dilakukan setelah kepala daerah dilantik secara resmi. “Secara aturan perundangundangan ini diperbolehkan. Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 hanya mengamanatkan pemilihan kepala daerah.Tidak ada keharusan pemilihan wakil kepala daerah, hanya dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur soal wakil dipilih secara politik dalam pilkada,” papar Gamawan.

MantanGubernurSumatera Barat ini menambahkan, pemikiran yang berkembang sempat sampai pada usul agar jumlah wakil kepala daerah disesuaikan dengan beban kerja daerah. Bagi daerah yang urusannya banyak,wakil kepala daerahnya bisa lebih dari satu. Sebaliknya, bagi daerah yang urusannya sedikit bisa tidak memiliki wakil kepala daerah. “Ini usulan dan masukan yang kami terima.Semua tergantung pembahasan bersama DPRnanti setelah rumusan draf RUU Pilkada dan Pemerintahan Daerah selesai kemudian diajukan ke DPR,”tandas Gamawan. (sumber: sindo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: