PBNU : Dilarang Salati Jenazah Koruptor

YOGYAKARTA – Hasil rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung ancaman hukuman mati bagi para koruptor. PBNU bahkan menyerukan kepada para kiai NU untuk tidak menyalati jenazah para koruptor.

”Munas PBNU beberapa lalu telah menyikapi keputusan ini.Tentunya bila dia Islam, jenazahnya tetap harus disalati, tapi cukup sopirnya, satpamnya, atau penjaga rumahnya,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj seusai menutup rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Al Munawir, Krapyak,Yogyakarta,kemarin.


NU juga menegaskan, jika pemerintah selama ini belum berjalan sesuai amanat rakyat, NU menghendaki pemerintah tetap berjalan di garis-garis amanat prorakyat dengan menjalankan pemerintahan secara adil dan jujur yang semuanya harus bermuara untuk kesejahteraan rakyat. “Kami menghargai apa-apa yang dilakukan pemerintah saat ini, tapi kekurangannya masih banyak,”ucapnya.


Wakil Sekjen PBNU Mun’im DZ menambahkan pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya menjalankan amanat rakyat terutama menyangkut persoalan dana talangan Bank Century dan pemberantasan mafia pajak. “Semua ini menunjukkan bahwa kecenderungan korupsi masih besar.Di mana-mana ada korupsi,sampai katanya di PSSI juga ada korupsi,”ungkapnya. Kendati demikian, PBNU tetap mendukung upaya pemerintah menerapkan good government.


PBNU juga menghargai upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Kita respek, kan faktanya sudah ada sekian anggota DPR, sekian jenderal, sekian kepala daerah diseret ke meja hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.Tapi, kekurangannya masih ada,”katanya. Menurut dia, masalah kebijakan ekonomi prorakyat yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi tak bisa diselesaikan tanpa ada niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah.


Lebih jauh dia menambahkan, pemerintah saat ini terkesan masih setengah-setengah membangun ekonomi berbasis kerakyatan, meskipun upayanya sudah ada seperti menyediakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp16 triliun. “Tapi, kenyataannya sulit diakses oleh masyarakat kecil karena proses untuk turunnya dana itu masih harus ada persyaratan khusus,”tandasnya.


Melihat kondisi semacam itu,PBNU menilai bahwa kebijakan perekonomian pemerintah sampai saat ini masih kurang menyentuh orang kecil. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan penghilangan pasal hukuman mati dalam Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (sumber: sindo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: