DPRD Sampaikan 22 Rekomendasi LKPj Bupati

April 29, 2011

MAJALENGKA – DPRD Majalengka merekomendasikan 22 poin terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2010 hal yang harus dilakukan oleh Bupati Majalengka Sutrisno untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Ke-22 rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung, Rabu (27/4/2011) di Gedung DPRD Majalengka, Jl.KH.Abdul Halim- Majalengka.

Di antara rekomendasi tersebut, adalah terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerintahan. Dibidang pemerintahan bupati disarankan agar membuat regulasi tentang pola karier yang baik berdasarkan peraturan Bupati ataupun dengan peraturan daerah, selain itu peran dan fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) agar lebih dioptimalkan.

Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir dalam membacakan rekomondasi DPRD Majalengka terhadap LKPj Bupati tahun 2010 mengatakan, selain ke -22 rekomondasi tersebut, berdasarkan hasil pendalaman terhadap dokumen LKPJ , rapat dengar pendapat dengan Dinas/Instansi terkait, dan tinjauan lapangan ditemukan beberapa hal krusial, yakni pertama dalam melaporkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2010, Bupati tidak menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2009, terutama pada program dan kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi .

Atas hal tersebut, dewan merekomendasikan agar LKPj ditahun-tahun berikutnya, muatan materi dan substansi materi penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi betul-betul memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan pasal 39 ayat (5) Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kedua dalam LKPj, tidak dijabarkan capaian dari ke 7 misi pemerintah kabupaten Majalengka, Ketigamasih ditemukannya beberapa kekeliruan dalam substansi dokumen LKPj terutama menyangkut angka-angka capaian Indikator kinerja, dan Keempat dalam dokumen LKPj bupati melalui SKPD belum secara jujur dan terbuka melaporkan semua kekurangan yang terjadi selama periode Pemerintahannya sementara dalam rapat dengar pendapat dengan SKPD banyak kendala dan hambatan yang di sampaikan, ” beber Nasir.

Masih menurut Nasir, kempat hal tersebut dalam pembahasan internal yang dilakukan Pansus LKPj mengakibatkan belum secara tepat, objektif dan komprehensif terhadap dokumen LKPj.

Namun, berdasarkan hasil pembahasan beberapa kali di internal, pansus mengambil sebuah kesimpulan bahwa selama pemerintahan tahun 2010 pemerintah kabupaten Majalengka belum berhasil.

Ketidak berhasilan tersebut adalah terkait visi pemerintah Kabupaten Majalengka yang merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Majalengka 2009-2013, yaitu Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Nasir menegaskan, untuk mengukur ukur keberhasilan pencapaian visi tersebut sangat ditentukan oleh laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta pengembangan pembangunan sarana dan prasarana publik pada tahun 2010.

“Ketidak berhasilan Bupati Majalengka dalam tahun 2010 tersebut adalah dari 7 indikator makro, hanya 3 indikator yang berhasil sesuai dengan RPJMD, pertama Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2009 sebesar 95,03 persen menjadi 95,15 persen, kedua Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2009 sebesar 6,74 persen dengan jumlah penduduk 1,2 juta pada tahun 2010 menjadi 6,48 persen dengan jumlah penduduk 1,1 juta dan ketiga laju pertumbuhan penduduk tahun 2009 sebesar 0,8 persen pada tahun 2010 menjadi 0,4 persen, ” tegas Nasir.

Sementara 4 indikator lainnya seperti IPM yang hanya 70,58 poin di tahun 2010, tingkat kemiskinan yang masih tinggi sebesar 16,17 persen, laju pertumbuhan ekonomi 5,09 persen, PDBR Konstan dan PDBR perkapita tidak tercapai.



Kecurangan CPNS Masih Marak

April 25, 2011
Jakarta– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengakui maraknya indikasi kecurangan dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di berbagai daerah. 
Deputi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho mengatakan, mereka yang terlibat dalam kecurangan pada proses seleksi rekrutmen CPNS di daerah di antaranya kepala daerah, DPRD, pimpinan instansi, dan media.“Jadi kecurangan yang dilakukan memang berjamaah,” ujar Ramli kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Menurut Ramli, pihaknya kesulitan menangani praktik kecurangan berjamaah dalam rekrutmen CPNS yang diduga melibatkan oknum penyelenggara negara dengan posisi politik tertentu di daerah.Apalagi mereka terpilih mengisi jabatan saat ini berdasarkan hasil pilihan langsung rakyat. “Sulit diberi sanksi. Paling tidak, bila memang terbukti ada PNS yang lolos dari hasil kecurangan, kami anggap ada pelanggaran administratif sehingga harus dibatalkan.

Yang bersangkutan tidak diberi NIP (nomor induk pegawai),” jelas Ramli. Dia menyebutkan, dari 47 pengaduan kasus kecurangan dalam rekrutmen CPNS, sekitar 50% di antaranya masuk kategori memang terindikasi kuat. Sejumlah daerah yang hasil seleksinya dibatalkan harus melakukan rekrutmen ulang CPNS seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Tengah. Kemenpan dan RB saat ini juga telah menelusuri dugaan kecurangan seleksi 236 CPNS 2010 di Kubu Raya,Kalimantan Barat.

Untuk menekan kecurangan yang sama terjadi terus, pemerintah telah menggandeng Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknasuntuk membantu proses rekrutmen CPNS. Dengan sistem yang terkomputerisasi, nantinya diharapkan setiap peserta dapat menerima hasil tes sesaat setelah mengikuti ujian.Kemendiknas sudah menunjuk beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjajaki teknologinya.

”Kalau hasil tes langsung diumumkan hari itu juga, selain meminimalisasi kecurangan juga dapat mengakomodasi asas transparansi. Semua kalangan masyarakat dapat menyaksikannya,” terang Ramli. Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi CPNS dari Kemenpan dan RB Nurhayati mengakui memang diperlukan adanya perubahan sistem dalam proses seleksi CPNS. Salah satunya adalah sistem komputerisasi di mana hasil ujian langsung diumumkan sesaat setelah peserta mengikuti tes.

Dia mengakui, para pelaku kecurangan dalam rekrutmen CPNS berlandaskan motif uang.“Tapi menangkap pelaku memang bukan ranah kami.Itu sudah ranah penegak hukum seperti kepolisian,”katanya. Disinggung soal sentralisasi sistem rekrutmen, Nurhayati mengaku hal itu memang diperlukan sejauh menyangkut kompetensi dasar. Sedangkan untuk kompetensi bidang maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

”Pada seleksi 2004 lalu yang bersifat sentralistik, negara berhasil merekrut pegawai- pegawai yang bagus secara kualitas,”terangnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, maraknya indikasi kecurangan dalam seleksi CPNS tidak lepas dari kepentingan kepala daerah,orang-orang dekatnya, dan parpol yang mengusungnya. ”Banyaknya kecurangan dalam rekrutmen CPNS adalah salah satu persoalan pelik penerapan otonomi daerah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya,”tegasnya.

Menurutnya, meski pemerintah telah merangkul beberapa perguruan tinggi negeri dalam proses seleksi CPNS, hasil bisa berubah begitu sampai di meja sekretaris daerah (sekda). Beberapa pemerintah daerah yang menyadari hal ini,kata Hakam Naja, berharap agar proses rekrutmen kembali tersentralisasi. Karena itu, dalam revisi UU No 32/2008 tentang Pemerintahan Daerah, dibahas pula mengenai sistem seleksi penerimaan CPNS. (Sindo)


Cak Imin Tuntut Kenaikan Gaji TKI

April 25, 2011
JAKARTA– Pemerintah Indonesia akan menegosiasikan kembali kenaikan gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang saat ini digaji USD250. 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini gaji TKI di Arab Saudi mencapai USD250. Rencananya pemerintah akan meminta agar jumlahnya dinaikkan menjadi USD300–350. Muhaimin mengatakan hal ini saat masih berada di acara Pertemuan Konsultatif Ke-4 Menteri Negara-Negara Pengirim Pekerja Migran Se-Asia (Colombo Process,CP) pada 19- 21 April 2011 di Dhaka, Bangladesh.

Menurut Muhaimin, perbedaan upah tenaga kerja wanita dari Indonesia sangat jauh dibandingkan negara lain. Sebagai perbandingan, upah penata laksana rumah tangga dari Filipina saat ini mencapai USD450 per bulannya di negara penempatan yang sama. “Kami akan meminta kenaikan ini ditindaklanjuti,” tegas Muhaimin dalam siaran pers yang diterima SINDO di Jakarta kemarin.

Muhaimin mengungkapkan, Indonesia tidak meminta penyeragaman gaji yang tinggi seperti gaji tenaga migran asal Filipina.Sebab, latar belakang pendidikan kedua tenaga migran ini memang berbeda. Tenaga migran Indonesia, ujarnya, hanya tamatan sekolah dasar (SD) dan SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD. Sedangkan pekerja dari Filipina minimal setara SMA. Karena itu, seiring dengan penyesuaian upah tersebut,pemerintah akan memberi perhatian lebih pada kualitas dan keterampilan TKI.

Di antaranya, pelatihan minimal 200 jam bagi calon TKI, pengetatan pada pemeriksaan kesehatan agar mereka yang ditempatkan sehat,dan uji kompetensi. Colombo Process merupakan forum konsultasi regional para menteri negara pengirim tenaga kerja se-Asia yang beranggota Afghanistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Langka, Thailand, dan Vietnam.

Pertemuan keempat ini dihadiri oleh delapan dari 11 pejabat setingkat menteri dari negara anggotanya.Pada akhir pertemuan disepakati tentang pentingnya perlindungan tenaga kerja migran di ASEAN. Penyiapan pekerja migran sebelum diberangkatkan dianggap perlu,dan perlindungan sejak direkrut,bekerja di negara penempatan, serta saat tiba di Tanah Air juga menjadi hasil utama pertemuan.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) Rusjdi Basalamah mendukung rencana pemerintah yang akan mengusulkan penyesuaian upah TKI di Saudi.Menurut dia, kenaikan itu untuk lebih menghargai pekerja rumah tangga Indonesia. “Kami ingin penyesuaian upah tersebut dilakukan agar majikan yang mempekerjakan TKI benar-benar mampu secara ekonomi,”tandasnya. neneng zubaidah /Sindo


Kabupaten Bisa Pindah ke Provinsi Lain

April 25, 2011
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah rumusan baru yang akan merombak aturan mengenai pemekaran daerah. Jika selama ini hanya dikenal istilah pemekaran dan penggabungan daerah, maka ke depan ada istilah “penyesuaian” daerah.

Istilah ternyar ini memungkinkan sebuah kabupaten/kota untuk nyempal dari provinsi induk dan pindah ke provinsi lain yang berdekatan.  “Sebuah daerah yang selama ini bergabung dengan provinsi, tapi jauh dari induknya itu, bisa bergabung ke provinsi lainnya,” ujar Gamawan Fauzi saat membuka seminar khusus membedah desain besar penataan daerah di Jakarta, Rabu (20/4).


Dia memberi contoh Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang secara geografis lebih dekat dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). “Kalau berfikir efektifitas, jika masyarakatnya setuju, pemerintah daerahnya setuju, sudahlah bergabung ke Kalbar saja karena dengan induk (ibukota Provinsi Kepri, red), terlalu jauh,” ujarnya.


Tidak hanya untuk tingkat kabupaten/kota, untuk skup wilayah lebih kecil lagi juga dimungkinkan loncat ke provinsi tetangga. Gamawan memberi contoh status Pulau Berhala, yang hingga kini diperebutkan oleh Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri.  Untuk memutuskan gabung ke Kepri atau Jambi, warga di Pulau Berhala berhak menentukan pilihannya sendiri. “Masyarakat mau gabung ke mana, supaya penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien,” kata Gamawan.


Aturan baru lainnya terkait pemekaran adalah, pemerintah pusat bisa menggulirkan ide pembentukan daerah otonom baru. Selama ini, aspirasi pemekaran hanya dibuka untuk masyarakat daerah. Gamawan menjelaskan, aturan baru ini antara lain untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. “Misal di daerah perbatasan. Demi keamanan negara, usulan pemekaran bisa dari pusat,” terangnya.


Hal baru lainnya, sebelum menjadi daerah otonom, maka suatu daerah harus menjadi daerah persiapan terlebih dahulu selama tiga tahun, yang dipimpin oleh seorang kepala daerah persiapan.  Kepala daerah persiapan provinsi, kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh mendagri.  Pembentukan daerah persiapan ini tidak langsung dipayungi UU, melainkan cukup dengan peraturan pemerintah (PP).


Satu lagi persyaratan yang tergolong anyar, daerah layak menjadi daerah otonom jika luas lahanya 60 persen lahan efektif. (sam/jpnn)

Polres Majalengka Gelar Pisah Sambut Kapolres Baru

April 25, 2011
Majalengka – Setelah proses serah terima jabatan (Sertijab) di Polda Jabar pada 21 April 2011 lalu, tongkat komando Kapolres Majalengka dari AKBP Sony Sonjaya, S.Ik kepada AKBP Lena Suhayati, S.Ik. Kini giliran jajaran Polres Majalengka menggelar pisah sambut pimpinan mereka, Senin (25/4/2011) yang berlangsung di halaman Mapolres, Jl.KH.Abdul Halim- Majalengka.

AKBP Sony Sonjaya yang kini menjabat Kapolres Bandung menggantikan AKBP Hendro Pandowo, dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Majalengka yang telah banyak membantunya selama kurang lebih 10 bulan bertugas di Polres Majalengka.

“Selain itu saya juga berterimah kasih kepada perwira-perwira saya, yang telah bekerjasama dalam menjaga kamtibmas di wilayah Majalengka ini,” katanya dengan suara lantang.

Dengan kepindahan tersebut, dirinya berharap agar program-program seperti layanan SMS 9123 dan Call Center Polres Majalengka bisa dilanjutkan oleh Kapolres yang baru . “Saya yakin kapolres baru dibantu dengan perwira-perwira dan masyarakat akan membuat Majalengka akan semakin kondusif,” ujarnya.

Ditempat tugasnya yang baru, Sony Sonjaya yang dikenal inovatif dalam bidag IT itu akan lebih membuka aksebilitas informasi kepada masyarakat.

Informasi dan komunikasi dengan masyarakat, kata Sony, akan ditingkatkan dengan membuka layanan pesan singkat ke nomor 9123, dan membuka informasi melalui jejaring sosial Facebook, serta Website Polres. Dengan layanan informasi itu, masyarakat bisa lebih mudah untuk menyampaikan keluhan dan meminta bantuan kepada petugas kepolisian.

Sementara itu, Kapolres Majalengka AKBP Lena Suhayati, S.Ik mengatakan, akan meneruskan program-program yang telah dirintis oleh AKBP Sony Sonjaya, untuk itu istri dari Kompol Bagja Jayadi ini berharap para perwira di Polres Majalengka, masyarakat Majalengka khususnya agar dapat membantu jajaran kepolisian dalam menjaga wilayah Kabupaten Majalengka.

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/656/IV/2011 tanggal 1 April 2011, sejumlah Kapolres di jajaran Polda Jabar mengalami mutasi diantaranya adalah Kapolres Majalengka AKBP Sony Sonjaya, S.Ik yang dialihtugaskan ke Polres Bandung menggantikan AKBP Hendro Pandowo yang memangku jabatan baru sebagai Waka Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya.

Jabatan Kapolres Majalengka kini dipegang oleh AKBP Lena Suhayati yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Bindiklat Ro Pers Polda Jabar. (Majalengka Online)


Mendagri segera Pangkas Kewenangan Kepala Daerah

April 25, 2011
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, sulit untuk mengantisipasi keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Hampir di setiap pelaksanaan Pilkada, terdeteksi keterlibatan PNS, langsung ataupun tidak langsung.

Kepada JPNN di Istana Bogor, Senin (18/4), Gamawan mengatakan, instruksi yang dikeluarkan untuk melarang keterlibatan PNS dalam kegiatan politik khususnya Pilkada, tampaknya sejauh ini tidak ampuh. Dalam banyak kasus menurutnya, keterlibatan PNS dalam Pilkada terjadi karena faktor yang tidak bisa dihindari.


“Banyak dari mereka takut dinilai tidak mendukung kelompok tertentu, yang berkaitan dengan kepala daerahnya. Ada yang takut dapat sanksi, teguran, dan lainnya. Yang seperti ini terjadi hampir di setiap Pilkada,” ungkap Gamawan pula.


Untuk mengatur kembali kewenangan PNS sesuai dengan tanggungjawabnya itu, maka dalam waktu dekat kata Gamawan, tengah disiapkan rancangan peraturan baru lengkap dengan instruksi. Di mana salah satu yang terpenting di sana adalah meningkatkan peran dari seorang Sekretaris Daerah (Sekda).


“Ke depan kita rancang, pejabat karir tertingi selaku pembina, itu terletak di tangan Sekda dan bukan kepala daerah. Jadi tidak ada istilahnya kepala daerah seenaknya memecat atau memindahkan seseorang PNS, apalagi bila terkait masalah politik,” tegas Gamawan.


Usulan rancangan baru tersebut, kata Gamawan lagi, saat ini masih sedang digodok bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB). Diharapkan dalam waktu dekat, aturan baru tersebut sudah dapat segera diterapkan.


“Termasuk di dalamnya aturan tegas mengenai sanksi yang lebih riil. (Karena) Memang, selama ini, susah sekali mengatur keterlibatan PNS saat Pilkada,” tukas Gamawan. (afz/jpnn)

Pejabat Perlu Mawas Diri

April 23, 2011

Jakarta – Para pejabat negara perlu terus mawas diri. Berbagai kritik atas kinerja
pemerintahan yang belum maksimal selama ini hendaknya dijadikan bahan untuk memperbaiki diri demi meningkatkankinerja yang memihak masyarakat.


Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (18/4). Bangsa Indonesia saat ini mengalami proses transisi demokrat, semua proses politik berjalan secara terbuka dankontrol masyaraat kian kuat.


“Kita semua perlu mawas diri untuk perbaiki. Ini baian dari pembelajaran demokrasi. Kalau tidak begitu, momentum konsolidasi demokrasi ini akan mandek,”katanya.


Menurut Muhaimin, pengawasan terahadap para pejabat perlu ditingkatkan. Pemerintah pusat dan daerah diawasi oleh DPR dan DPRD, anggota DPR dan DPRD diawasi para pengurus partai. Semuanya kemudian diawasi oleh masyarakat.


PKB berusaha meningkatkan kapasitas pejabat dari partainya lewat Forum Kerja Sama Program Legislatif dan Eksekutif dari PKB se-Indonesia di Ancol, Jakarta Utara 17-19 April. Mereka menambahkan wawasan dengan berdiskusi dan memantapkan orientasi untuk kepentingan rakyat. “Kami ingin meningkatkan diri dan tiak ingin disebut sebagai parlemen gagal atau pemerintahan yang lamban,” ujarnya.


Sekertaris Jendral DPP PKB Imam Nahrawi mengungkapkan, ada sekitar 900 anggota DPR dan DPRD serta 56 kepala daerah dari PKB. Mereka ingin mempertegas agar semua kebijakan APBN, APBD, Undang-undang dan peraturan daerah secara nyata berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu sekaligus menjawab sorotan publik yang menganggap pejabat hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.


“Kami ingn mengawal keberpihakan pejabat kepada masyarakat. Para pejabat juga sebaiknya turun ke lapangan, menjumpai dan menyapa rakyat,” tuturnya. (sumber: kompas)