Daft RUU Pemilu : PT Berlaku Nasional

JAKARTA — Kendati tidak lolos parliamentary treshold (PT) di pemilu 2009 lalu, sejumlah partai politik tetap bisa eksis bahkan menjadi jagoan kandang di provinsi sampai kabupaten kota. Itu disebabkan PT belum berlaku nasional. Tapi di pemilu mendatang, PT sudah berlaku nasional atau berlaku hingga level DPRD. Para jagoan kandang ini dipastikan butuh penopang ketika menghitung sulit melampaui angka PT yang masih diperdebatkan hingga saat ini di DPR RI. Atau jika tidak, mati saja sekalian.

DPR sudah satu suara memberlakukan PT secara nasional. Jadi, hanya parpol yang perolehan suaranya secara nasional berhasil melampaui PT yang bisa mengikuti penghitungan kursi mulai DPR sampai DPRD provinsi, kabupaten dan kota.


“Ini untuk menjaga efektivitas pemerintahan,” kata Ketua Panja RUU Pemilu Legislatif Ida Fauziah di Gedung DPR, Kamis 31 Maret. DPR saat ini memang tengah mematangkan draf revisi RUU Pemilu Legislatif. Setelah rampung dan dinyatakan sebagai RUU inisiatif DPR, pembahasan baru akan dilakukan bersama pemerintah.


Dalam UU Pemilu yang lama dan berlaku pada pemilu 2009 lalu, PT hanya diterapkan untuk level DPR. Akibatnya, ada parpol yang tidak punya kursi di DPR, namun memiliki kursi di level DPRD.


Bila PT berlaku nasional, maka hanya parpol lolos PT atau pemilik kursi di DPR yang berpeluang mendapatkan kursi di level DPRD. “Ini juga konsisten dengan penyederhanaan parpol,” tegas politisi PKB yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), itu.


Untuk besaran PT sendiri, lanjut Ida, sembilan fraksi di DPR terbelah menjadi empat kelompok besar. PPP, PAN, PKB, dan Hanura meminta PT tetap sebesar 2,5 persen atau sama seperti pemilu 2009. Sedangkan, PKS siap naik dalam rentang 3-4 persen dan Partai Demokrat mengusulkan 4 persen.


“Kalau PDIP dan Golkar minta naik sampai 5 persen,” kata Ida. Sementara itu, Gerindra sejauh ini belum menentukan sikap pasti terkait besaran parliamentary treshold.


Dua isu lain yang masiih alot dalam perumusan draf RUU Pemilu Legislatif ini adalah soal persyaratan mengikuti pemilu dan penghitungan suara. Untuk bisa mengikuti pemilu, Partai Demokrat, Golkar dan PDIP meminta ada syarat fotocopy anggota partai dengan rasio satu per seribu penduduk di level kabupaten/kota. “Fraksi lain menolak,” tegas Ida.


Soal penghitungan kursi juga ada dua alternatif, yakni suara dibagi habis di dapil atau setelah memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), sisa suara langsung dibawa ke provinsi.


Ida berharap draf RUU Pemilu sudah bisa disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sebelum DPR memasuki masa reses 8 April mendatang. Dengan begitu, DPR bersama pemerintah bisa mulai membahasnya pada masa sidang mendatang. “Target kami persiapan pemilu itu setidaknya 2,5 tahun,” kata Ida. (sumber:fajaronline)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: