Draft RUU Pemilu : PT 3% Berlaku Secara Nasional

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya memutuskan ambang batas partai politik (parpol) untuk masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 3%. PT ini akan berlaku secara nasional baik DPR maupun DPRD. 

Angka ini bakal dimasukkan dalam draf Rancangan Undang- Undang (RUU) perubahan UU No 10/2008 tentang Pemilu. Draf nantinya akan disampaikan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan menjadi RUU inisiatif DPR. Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub mengungkapkan, angka itu diambil sebagai jalan tengah atas perbedaan pendapat fraksi-fraksi.

“Dengan terjadinya kesepakatan ini, Baleg dapat mengajukan draf RUU Pemilu ke rapat paripurna,” jelasnya seusai memimpin rapat pleno Baleg di Gedung DPR, Jakarta kemarin. Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura mengusulkan PT 2,5 %.Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3-4%,Fraksi Partai Demokrat 4%. Sedangkan Fraksi Partai Golkar dan PDIP 5%. Rapat pleno Baleg DPR kemarin berlangsung alot. Meskipun pimpinan Baleg sudah mengetuk palu menetapkan putusan PT 3%, sejumlah anggota fraksi dari Demokrat dan Golkar masih memprotes. “Itu kesepakatan siapa? Kami tetap usulkan 4%,”ujar Umar Arsal,anggota Baleg dari Fraksi Demokrat.

Dia meminta pimpinan tidak begitu saja membuat keputusan meski angka itu sekadar untuk draf. “Ini menyangkut pertanggungjawaban kami ke partai,”kata Umar. Protes juga dilontarkan anggota Fraksi Golkar Aliwongso Halomoan Sinaga. Dia bahkan mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengusulkan PT 3%. “Pendapat kami,PT tetap 5%,”tegasnya. Dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo mengaku tidak masalah apabila angka PT 3% dimasukkandalamdraf. Menurutdia, nantinya fraksi-fraksi masih dapat berargumentasi soal usulan mereka pada rapat paripurna atau setelah RUU itu dibahas bersama pemerintah. “PDIP sendiri tetap berpendapat 5%. Kalau hanya sebagai draf tidak apa-apa,”kata Arif.

Menyikapi protes tentang keputusan angka PT,Ayub berjanji memasukkannya sebagai catatan dalam draf. Terkait waktu pengajuan draf RUU itu ke rapat paripurna, dia menyatakan akan dijadwalkan dalam rapat pleno selanjutnya. Sementara itu,semua fraksi pada pekan lalu sudah menyepakati bahwa PT akan berlaku secara nasional, tidak hanya di tingkat pusat seperti diterapkan pada Pemilu 2009 lalu. “Kalau soal diberlakukan secara nasional saya melihatnya sudah tidak ada perdebatan. Tinggal angkanya saja,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Ida Fauziah. Politikus PKB ini mengungkapkan, semangat fraksifraksi memberlakukan PT secara nasional adalah untuk mengefektifkan lembaga legislatif mulai dari pusat hingga daerah di kabupaten/kota.

“Sekarang ini, banyak fraksi di daerah yang di pusat tidak ada,”ujarnya. Ketua Baleg DPR Ignatius Moelyono mengungkapkan, sudah seharusnya UU Pemilu diberlakukan sama hingga DPRD di kabupaten/kota. “Harus serentak, kalau tidak lolos ya semua tingkatan tidak lolos,”jelasnya. ●adam prawira/ rahmat sahid/Sindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: