Tak Diakomodasi Setgab, PKB, PPP dan Gerindra Galang Koalisi Baru

JAKARTA-– Polemik mengenai penetapan ambang batas (parliamentary threshold, PT) melalui revisi UU Pemilu legislatif di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol pendukung pemerintah terus meruncing. Bahkan, PKB bersama PPP dan Gerindra tengah membangun koalisi baru untuk memperjuangkan UU Pemilu yang adil dan tidak diskriminatif.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB Menteng Jakarta, Minggu (10/4). Ia mengatakan perlu ada solidaritas dari partai-partai menengah dalam mewujudkan sebuah UU Pemilu yang fair dan tidak diskriminatif.


“Ini langkah awal PKB untuk mengajak partai-partai lain membangun solidaritas, komitmen baru, kalau perlu koalisi baru mendukung sistem pemilu yang adil, tak diskriminatif, dan fair,” katanya.


Ia menjelaskan, akhir-akhir ini di tengah pembahasan RUU Pemilu di DPR indikasi pemilu yang diskiriminatif memang mulai tercium. Dia mencontohkan indikasi yang timbul dari keinginan partai-partai besar untuk menutup suara partai kecil dalam parlemen dan keinginan memberangus potensi lokal.


Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Muhammad Romahurmuziy yang juga hadir dalam diskusi bertajuk ‘Menggagas Pemilu yang Lebih Demokratis: Bagaimana Membagi Kursi yang Adil’ tersebut mengatakan bahwa penggalangan koalisi baru tersebut merupakan manifestasi partai tengah, karena aspirasi yang tidak diakomodasi di Setgab.


“Ini menjadi manifestasi, karena di tingkat Setgab tidak membuahkan hasil. Pasalnya, selama ini, kalau suara saya dan Marwan (Ketua DPP PKB) tidak didengarkan oleh Syarief Hasan (Sekretaris Setgab), inilah jalan keluarnya,” jelas Romy.


Romy mengatakan, Demokrat dan Golkar tetap menginginkan ambang batas PT sebesar 4,5% hingga 5%. Hal ini, ujar Romi, lebih kepada hegemoni partai besar untuk mendapatkan kursi gratis dari parpol yang tidak lolos PT. “Nafsunya untuk membunuh parpol lain dan mendapatkan kursi gratis. Kita (partrai tengah) inginnya 2,5% hingga 3%,” ungkapnya.


Ia mencontohkan, dengan mengacu perolehan suara pada 2009, dengan PT 2,5% saja, jumlah suara yang hilang sudah sangat besar mencapai 20 juta atau sekitar 31 persen dari suara sah nasional. “Jangan memperdebatkan angka, tapi sistem pemilunya,”ujarnya.


Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja’far mengatakan penggagasnya (koalisi baru), yakni PKB, PPP dan Gerindra. Namun, komunikasi dengan PAN, PKS, dan Hanura sudah dilakukan di tingkat pimpinan fraksi. “Ini akan segera ditindaklanjuti di tingkat pimpinan partai,” jelasnya.


Marwan mengatakan akan ada beberapa masalah krusial yang menjadi perhatian nantinya, di antaranya yakni persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu (Pasal 8 huruf f), ambang batas perolehan suara (Pasal 202), dan konversi suara menjadi kursi (Pasal 205, 206, 207, 208, dan Pasal 210).


Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan inisiatif tersebut dilatarbelakangi karena kesamaan pandangan. Ia mengatakan, Gerindra memandang angka PT tiga persen merupakan angka toleransi yang cukup mumpuni. Selain itu, yang tak kalah penting pemberlakuan PT itu secara nasional.


“Pemberlakuan secara nasional juga penting karena pengalaman menunjukkan PT yang hanya di pusat membuat partai yang wakilnya hanya di daerah tidak bekerja maksimal,” tandasnya. (sumber: mediaindonesia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: