DPW Jabar Harap Tidak Ada ‘Adu Jago’ Di Muscab PKB Majalengka

May 31, 2011
Bandung–Keberhasilan PKB Majalengka menaikan perolehan kursi 100 persen pada Pemilu 2009 hendaknya terus dijaga dan ditingkatkan. Modal utamanya adalah dengan menjalin kebersamaan dan soliditas semua komponen partai. Untuk itu Muscab PKB Majalengka yang rencananya akan digelar 26 Juni 2011 mendatang diharapkan berjalan kondusif dan tidak terjadi ‘adu jago’.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris DPW PKB Jabar, Ahmad Lilik, S.Ag., saat dimintai komentarnya di sekretariat DPW PKB Jabar, jalan BKR Bandung Senin (30/5/11).
“DPC Majalengka dan DPAC harus mengupayakan agar dalam Muscab mendatang tidak terjadi ‘adu jago’, karena sedikit banyak akan timbul ekses kurang baik dalam membangun soliditas partai”, harapnya.
Dikatakannya, saat ini PKB Majalengka merupakan salah satu icon dan kebanggan PKB Jabar. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan PKB Majalengka menaikkan 100 persen kursi DPRD pada Pemilu 2009. Padahal di saat yang sama  PKB di daerah lain mengalami penurunan. Kang Lilik menilai, selama ini PKB Majalengka telah mampu menjaga keutuhan partai, terutama di saat terjadi konflik di pusat dan wilayah. Terbukti dengan tidak munculnya komponen-komponen partai yang mengatasnamakan PKB Gus Dur selama proses Pemilu 2009 yang lalu hingga sekarang. PKB Majalengka juga merupakan model rujukan bagi daerah lain dalam membangun harmonisasi antara PKB dan NU. Di Majalengka belum pernah terdengar gesekan-gesekan antara PKB dan NU.
Saat ini, lanjut Alumnus IAIN SG Bandung ini, PKB Jabar sedang melakukan penataan organisasi di tingkat DPC dan DPAC. Beberapa daerah yang dulu dikenal sebagai daerah rawan konflik sekarang sudah solid. Hal ini sangat penting untuk mempersiapkan pemenangan pemilu 2014 yang akan datang. Turunnya perolehan suara dan kursi PKB Jabar pada pemilu yang lalu lebih disebabkan oleh minimnya konsolidasi akibat gesekan-gesekan konflik di daerah pasca konflik di pusat. Ke depan, Lilik yakin PKB Jabar akan mampu mendulang target minimal 7 kursi DPR RI.
“Karenanya, saya berharap Muscab Majalengka tidak terjadi adu jago. Aklamasi dalam memilih ketua syura dan tanfidz adalah bentuk demokrasi sejati. Karena demokrasi itu tidak harus berbeda pendapat. Demokrasi yang baik adalah keputusan dengan musyawarah mufakat”, katanya.
Lalu siapa yang dijagokan DPW?
“Yang sudah baik harus dipertahankan”, jawab Kang Lilik diplomatis sambil tersenyum.
Advertisements

Survei LSI, PKB Urutan keempat

May 29, 2011
Jakarta–Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei terbarunya, Minggu (29/5/11). Dalam survei yang bertajuk Pemilih Mengambang dan Prosfek Perubahan Kekuatan Partai Politik ini, LSI menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada pada urutan keempat dengan perolehan suara 4,5 persen. Sementara urutan teratas masih diduduki Partai Demokrat dengan 18,9 persen. Urutan kedua dan ketiga dihuni PDIP dengan perolehan suara 16,7 Persen dan Partai Golkar 12,5 persen.
“Jika Pemilu digelar hari ini, Demokrat  mendapatkan suara 18,9 persen, PDIP 16,7 persen, Golkar 12,5 persen dan PKB 4,5 persen”, ujar peneliti utama LSI Saiful Muzani saat menyampaikan rilisnya di kantor LSI, Jl. Lembang Terusan Jakarta Pusat.
Di posisi kelima ada PKS dengan 4,1 persen, PPP 4 persen, Partai Gerindra 2,9 persen, PAN 2,4 persen disusul Hanura 0,9 persen, sisanya 29,6 persen tidak memilih.
“Golkar sebagai partai besar belum menunjukan kemajuan, menyamai dan apalagi melampaui hasil Pemilu 2009”, terang Mujani.
Survei dilakukan pada 1.220 responden acak di seluruh Indonesia. Survei lewat wawancara langsung dan setiap nara sumber telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah. Margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Birokrasi Perhambat Verifikasi

May 28, 2011

Majalengka–Jelang verifikasi partai politik yang akan dilakukan Kementerian Hukum dan Ham Agustus 2011 mendatang, semua partai politik calon peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Majalengka dibuat sibuk. Pasalnya, pihak parpol harus berjibaku memenuhi persyaratan verifikasi yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Parahnya, di Kabupaten Majalengka untuk mendapatkan persyaratan tersebut dihadapkan pada aturan birokrasi yang terkesan menghambat

Ketua Tim Verifikasi Internal DPC PKB Majalengka, Asep Nurjaman, S.Ag, mengatakan hal itu usai melakukan rapat koordinasi dengan para Ketua DPAC di sekretariat DPC PKB Majalengka, Jum’at (27/5/11).
Menurut Asep, demikian sapaan akrab alumnus ponpes di Pekalongan ini, kesan adanya upaya menghambat muncul dari sering berubahnya aturan yang diterapkan oleh pihak Kesbangpol Kabupaten Majalengka. Saat pertama kali pihaknya menyampaikan permohonan surat keterangan terdaftar pada Bulan Januari 2011, pihak Kesbangpol belum dapat memprosesnya dengan alasan belum menerima juklak/juknis dari atas. Kemudian sekitar bulan Maret pihak Kesbangpol meminta untuk melengkapi persyaratan, yaitu surat permohonan dari DPC yang dilampiri data potensi parpol, SK Kepengurusan DPC, surat pernyataan tidak merangkap dengan parpol lain, surat keterangan domisili sekretariat DPC dari kelurahan, dan surat Keterangan terdaftar DPAC dari pihak kecamatan sedikitnya 50% dari jumlah kecamatan yang ada.
Namun, saat pihaknya sudah memenuhi semua permintaan persyaratan tersebut, lanjut Asep, pihak Kesbangpol kembali meminta persyaratan lain, yaitu Surat Pernyataan Tidak merangkap dengan parpol lain dari pengurus DPAC dan surat status kantor sekretariat DPC. Padahal kedua persyaratan tersebut tidak tercantum dalam surat edaran Bupati Majalengka yang diterima pihak DPC.
“Terus terang saya merasa bingung dengan kondisi seperti ini. Harusnya pihak Kesbangpol sejak awal mengundang semua parpol dan pihak terkait semisal camat untuk mensosialisasikan semua aturan verifikasi sejelas-jelasnya. Agar tidak terjadi multi tafsir antara pihak Kesbangpol dengan parpol dan camat. Hal ini karena kamipun di internal partai sudah mendapat sosialisasi dari DPW dan DPP. Nyatanya ada beberapa perbedaan yang signifikan”, ujarnya.
Apalagi, sambungnya, syarat-syarat verifikasi yang sudah diserahkan parpol ke Kesbangpol harus diajukan terlebih dahulu ke Bupati. Pihak Kesbangpol katanya belum dapat menerbitkan surat keterangan terdaftar jika belum ada disposisi setuju dari Bupati. Baginya ini sungguh mengherankan, sebab di beberapa kabupaten/kota untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol tidak sejelimet di Majalengka. Cukup dengan surat permohonan dari parpol dilampiri SK Kepengurusan dan data potensi parpol surat itu sudah dapat diterbitkan.
Saat ditanya kesiapan verifikasi secara umum, Asep menerangkan pihaknya sudah menyelesaikan semua persyaratan verifikasi dari 26 DPAC. Hanya menunggu satu persyaratan untuk tingkat DPC, yaitu surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol.
“yah..kami tinggal menunggu surat dari Kesbangpol keluar. Setelah yang satu ini, kami akan serahkan seluruhnya ke DPW PKB Jabar”, pungkasnya.

Cabut Fasilitas Bagi Anggota DPR Bermasalah

May 26, 2011
JAKARTA– Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mengusulkan agar berbagai fasilitas wakil rakyat yang tersangkut kasus hukum segera dicabut. “Ini seharusnya diterapkan secara otomatis.


Namun sayangnya tidak terjadi. Karena itu, sebagai seorang anggota DPR, saya meminta pimpinan DPR untuk meninjau ulang fasilitas yang telah dan terus mereka (anggota DPR tersangkut kasus) nikmati,” ujar Malik kepada SINDO di Jakarta,kemarin.
Politikus muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan,beberapa anggota DPR yang terjerat masalah hukum sudah pasti tidak bisa bekerja maksimal. Bahkan mereka tidak mungkin berkonsentrasi menyuarakan aspirasi konstituen lantaran sibuk dengan kasus yang membelit.
Sementara itu,Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir mengatakan, dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sudah disebutkan mengenai pencabutan fasilitas bagi anggota DPR bermasalah. “Tentu fasilitas sebagai anggota DPR tidak akan diberikan lagi setelah yang bersangkutan diberhentikan. Fasilitas itu misalnya uang pensiun maupun fasilitas kesehatan,” tandasnya.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, BK akan menjatuhkan sanksi terhadap anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik dan tata tertib serta melanggar undangundang.“ Itu semua ada dan diatur dalam UU MD3,”ujarnya. (sumber: sindo)


FKB Akan Perjuangkan 10 % APBN 2012 untuk Desa

May 26, 2011
Jakarta- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menegaskan akan memperjuangkan kembali besaran alokasi anggaran untuk desa sebesar 10 persen dalam APBN 2012 mendatang.

Hal itu disampaikan Sekretaris FPKB di DPR RI M. Hanif Dhakiri menanggapi keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012.
FPKB, lanjut Hanif, akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menempatkan usulan alokasi anggaran yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga negara agar dapat diintegrasikan menjadi satu anggaran untuk desa.
Menurut Hanif yang juga Ketua DPP PKB, APBN 2012 idealnya dijalankan dengan tidak hanya mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) semata, tetapi juga memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya, yaitu, peningkatan lapangan pekerjaan (pro-job), pemberantasan kemiskinan (pro-poor), dan ramah lingkungan (pro- environment).
“Dengan demikian percepatan laju pertumbuhan ekonomi juga disertai perbaikan distribusi pendapatan (growth with equity), dengan indikator kesempatan kerja semakin banyak tersedia serta kemiskinan di Indonesia juga semakin berkurang,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (26/5/2011).
Kualitas pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus bisa mencerminkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator utamanya adalah menurunnya pengangguran terbuka dan berkuranganya tingkat kemiskinan di tahun 2012.
Dia membeberkan faktanya, tingkat pengangguran dan kemiskinan terbesar adalah di pedesaan. Pada Tahun 2004 persentase penduduk miskin di kota mencapai 12,13 persen, sedangkan penduduk miskin di desa mencapai 20,11 persen. Lalu lima tahun kemudian, pada tahun 2009, angka kemiskinan di kota menurun menjadi 10,72 persen dan angka kemiskinan di desa menurun menjadi 17,35 persen.
“Karena itulah pemihakan politik anggaran terhadap pembangunan desa harus jelas. FPKB akan terus fight untuk itu dan berharap fraksi lain mau mendukung. Itu kan unt rakyat kita semua,” pungkasnya. (sumber: inilah.com)


PKB Menerima Kunjugan Delegasi Tokoh Muslim dari Australia

May 25, 2011
JAKARTADelegasi tokoh muda Muslim Australia hari ini Selasa (24/5/11) mengunjungi Kantor DPP PKB Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat, untuk ambil bagian dalam program pertukaran bilateral yang dimaksudkan untuk memperkokoh pemahaman Islam dan isu-isu antar agama di kedua negara. 

Tokoh Musmin dari Australia di terima langsung oleh Hanif Dhakiri (Ketua DPP PKB), Luluk Nurhamidah (Wakil Sekjend DPP PKB), PPKB dan Garda Bangsa. PKB sudah lama menjalin kerjasama yang baik dengan Kedutaan Australia, beberapa kali PKB menerima kunjugan delegasi Muslim Exchange Program (MEP).


“kami sangat berterimakasih atas kunjugan tokoh muslim dari Australia, beberapa kali PKB selalu menerima kunjungan delegasi tokoh muslim dari Australia,” ujar Luluk saat menerima kunjugan.


Selama dua minggu di Indonesia (15-29 Mei 2011) mereka akan berkunjung ke Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung serta bertemu dengan para pemimpin masyarakat dan agama, akademisi dan perwakilan media. 


Delegasi ini juga akan menghadiri perayaan Waisak di Yogyakarta dan tinggal selama sehari dengan para pelajar dan guru Pesantren Daar el Qolam di Tangerang. 


Sejak Maret hingga Juni 2011, tiga delegasi Muslim Indonesia melakukan kunjungan balasan ke Australia dalam Program Pertukaran Tokoh Muda Muslim Australia Indonesia ini. Kelompok terakhir akan bertolak ke Australia pada awal Juni. 


Program pertukaran ini didirikan pada 2002 oleh Pemerintah Australia melalui Lembaga Australia-Indonesia (AII). AII memainkan peran yang unik dan vital dalam memupuk persahabatan dan memajukan pemahaman antara Australia dan Indonesia.

NU dan PKB Kian Mesra

May 25, 2011
JAKARTA– Hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kian mesra meski NU membatasi sikap sebagai ormas yang tak terjun ke kancah politik praktis.

“NU ini bukan parpol, melainkan ormas yang mendengungkan gerakan moral tentang Islam dan kebangsaan. Namun, secara historis PKB itu dilahirkan Tim Lima yang merupakan para tokoh NU,” ungkap Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj di Jakarta kemarin.


Said Agil menjelaskan, hubungan PKB dan NU memang penuh lika-liku dan pernah diwarnai konflik. Namun, konflik tersebut sudah dilupakan karena tidak menguntungkan siapa pun. Dia juga mengingatkan bahwa NU melihat banyak tantangan yang harus dihadapi bersama PKB, khususnya terkait radikalisme teologi hingga yang sudah menjadi teroris.


Sebelumnya Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa PKB adalah anak dari NU sehingga secara historis ideologi yang diperjuangkan PKB sejalan dengan NU. Meski demikian, PKB tidak akan membawa-bawa NU ke kancah politik praktis.


Namun, secara alamiah, para nahdliyin dan ulama pesantren memiliki ikatan emosional dengan PKB. Muhaimin juga mengakui tidak semua warga NU merapat ke PKB, bahkan PPP juga beberapa kali menginginkan kiai sepuh NU masuk ke partai tersebut. Namun, fakta menunjukkan banyak lembaga di bawah naungan NU yang di dalamnya diisi pengurus PKB. (sumber: sindo)