PKB Minta Revisi UU Pemilu Fokus

Jakarta–Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPR, baiknya fokus alias tidak melebar kemana-mana, termasuk ke hal-hal teknis. 

Usulan disuarakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hanif Dhakiri. Kalau melebar, menurut dia, justru berpontensi merusak capaian-capaian positif yang sudah ada atau sekurang-kurangnya bisa memicu deadlock yang pada akhirnya membuat penyelenggara pemilu kehilangan waktu untuk persiapaan pelaksanaan pemilu.

“Pada sisi lain, rakyat juga akan makin asing dengan sistem pemiliu yang terlalu cepat berubah-ubah,” papar Hanif di Jakarta, kemarin.

Kata Hanif, bertolak dari pengalaman Pemilu 2009, yang paling menjadi masalah dan menghasilkan banyak gugatan adalah soal perhitungan suara tahap ketiga. Masalah ini terkait dengan metode konversi suara ke kursi.

“Menurut saya, ini masalah pokok yang harus diselesaikan dalam konteks revisi itu. Selebihnya adalah masalah teknis belaka seperti soal mencontreng atau mencoblos dan lain-lain yang nantinya lebih banyak merupakan kewenangan penyelenggaraan pemlilu,” ujarnya.

Jika soal metode konversi suara itu selesai, Hanif menyatakan bahwa sistem yang sekarang ini sudah cukup memadai, baik dari sudut pandang proporsionalitas maupun keterwakilan.

“Hampir tidak ada trend politik di dunia yang menggeser dari sistem proporsional ke sistem distrik. Rata-rata yang ada adalah sebaliknya, dari sistem distrik ke sistem perpaduan distrik dan proporsional, lalu terakhir ke sistem proporsional,” katanya.

Makanya lanjut Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini, dalam kerangka penyempurnaan sistem pemilu, perdebatan soal distrik atau proporsional, lalu soal dapil diperkecil atau diperbesar, alokasi kursi di dapil dikurangi atau ditambah, itu semua tidak relevan.

“Bahkan soal parlementary threshold (PT) dinaikan atau diturunkan juga tidak relevan. Angka 2,5 persen atau setinggi-tingginya 3 persen, itu sudah cukup untuk mendorong penyederhanaan parpol, terutama lagi jika PT itu diberlakukan secara nasional,”

Hanif menambahkan, pada akhirnya diperlukan konsesus politik mengenai batas waktu bagi Indonesia mengevaluasi sistem pemilunya. Menurutnya, secepat-cepatnya pada tahun 2019 atau idelanya pada tahun 2024, sistem pemilu bisa dievaluasi secara keseluruhan.

Untuk saat ini, menurut Hanif, sebaiknya perlu membatasi diri dan fokus saja pada perbaikan terhadap sistem yang sudah ada dan sedang berjalan.

“Kalau sedikit-sedikit kita gonta-ganti sistem, repubik ini tak akan pernah bisa matang dalam membangun sistem politik dan demokrasi,” tutur anggota DPR dapil Jawa Tengah X ini. (sumber: rakyatmerdeka)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: