Bosscha: Lebaran pada 31 Agustus 2011

August 29, 2011

Ngamprah, Bandung,Peneliti senior di Observatorium Bosscha – Bandung, Jawa Barat, Deva Octavian, menegaskan Idul Fitri 2011 atau 1 Syawal 1432 Hijriah akan terjadi pada 31 Agustus 2011.

Penentuan itu berdasar hasil dari pengamatan dan penerapan analisis ilmu astronomi. Oleh karena itu, ijtimak akhir Ramadhan 1432 Hijriah akan dilakukan pada pukul 10.04 WIB Senin, 29 Agustus.

“Tinggi bulan saat matahari terbenam 29 Agustus di seluruh wilayah Indonesia kurang dari dua derajat. Dari data tersebut, hilal tidak mungkin dilihat di wilayah Indonesia. Dengan begitu, 1 Syawal 1432 Hijriah terjadi pada 30 Agustus setelah maghrib. Jadi, masih ada Salat Tarawih pada 29 Agustus dan tidak ada tarawih pada 30 Agustus,” ujarnya.

Dengan demikian puasa pada 1432 Hijriah kali ini berjumlah 30 hari. Meski begitu, rencananya sidang itsbat penentuan 1 Syawal 1432 Hijriah akan dilakukan pada 29 Agustus.

“Makanya, tidak salah kalau yang menggunakan metode hisab dan rukyatul hilal dalam penentuan awal syawal akan berbeda. Sebab, 29 Agustus, hilal belum terlihat oleh mata karena dekat dengan matahari,” katanya.

35 petugas

Sebelumnya, peneliti Observatorium Bosscha – Bandung, Deva Octavian, mengatakan 35 orang akan diterjunkan dalam penentuan hari Lebaran atau 1 Syawal 1432 Hijriah. Personil sebanyak itu akan mengamati hilal pada 16 titik yang telah ditentukan.

Jumlah sebanyak itu merupakan gabungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Observatorium Bosscha, Rukyatul Hilal Indonesia, LAPAN, serta sejumlah perguruan tinggi. Sedangkan untuk pengamatan hilal akan dilakukan pada 29 dan 30 Agustus mulai pukul 16.00 WIB.

“Secara prinsip kerja dalam penentuan hari awal puasa dengan lebaran atau 1 Syawal tidak ada bedanya karena sama-sama mengamati hilal,” ujarnya.

Jumlah pengamat dan titik pengamatan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1432 Hijriah lebih banyak dari pada pengamatan hilal untuk menentukan awal Ramadhan yang hanya melibatkan 30 orang untuk 14 titik saja.

Dia sampaikan, Kemenkominfo memang sengaja memperbanyak jumlah titik pengamatan hilal, hal itu karena lebih mempermudah pengamatan dan menjamin ketepatannya. Karena bisa jadi, pengamatan yang dilakukan di suatu daerah terhalangi, tapi di daerah lainnya bisa dilakukan. (ANT-215)

Advertisements

August 28, 2011


Dewan Pengurus CabangPARTAI KEBANGKITAN BANGSAKabupaten Majalengka Periode : 2011-2016
Berdasarkan SK DPP Nomor : 8791/DPP-03/V/A.1/VIII/2011Ketua Umum : H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.; Sekretaris Jendral : H. Imam Nahrawi

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : KH. Moch. Endin Sholehuddin
Wakil Ketua : KH. Uju Djazuli
Wakil Ketua : K. Qosim Mubarok
Anggota : KH. Moch. Mukhlis
Anggota : KH. Muhyiddin
Anggota : KH. Endang Iskandar
Anggota : KH. Oyo Sediana
Anggota : KH. Abdul Jabbar
Anggota : KH. Sirojuddin Abbas
Anggota : Drs. KH. Isho Sholah Farwani
Anggota : KH. Anwar Qusyaeri
Anggota : KH. Ending Muhyiddin
Anggota : Abah Atmo

DEWAN SYURA

Ketua : KH. Badrussalam
Wakil Ketua : KH. Ahmad Fauzi
Wakil Ketua : KH. Muhyiddin (KH. Uban)
Wakil Ketua : KH. Afif Fathoni
Wakil Ketua : K. Udin Sanhuddin
Wakil Ketua : K. Ajun Ajhuri
Sekretaris : K. Diding Joharuddin
Wakil Sekretaris : Drs. Maksuni
Wakil Sekretaris : H. Sholehuddin, BA.
Wakil Sekretaris : Ust. Ade Mohammad Abduh
Wakil Sekretaris : Juju Juariyah, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris : Ust. Zainal Abidin
Anggota : KH. Zainuddin Dimyati
Anggota : KH. Ja’far Shiddiq
Anggota : KH. Zainul Muhsinin
Anggota : Ny. Hj. Irah Ghufron Shobur
Anggota : K. Asro
Anggota : K. Ja’far Shidiq
Anggota : Ny. Hj. Pi’ah Murtapi’ah
Anggota : KH. Khudhori
Anggota : K. Muhammad Dimyati
Anggota : Ny. Hj. Saro’ah Mahfudz
Anggota : K. Rumli Shiddiq
Anggota : Ny. Siti Maesaroh
Anggota : K. Syihabuddin
Anggota : Ny. Hj. Dodoh Ratna Azizah
Anggota : Ny. Eti Kuswati
Anggota : Ny. Hj. Ijah Hadijah


DEWAN TANFIDZ

Ketua : Nasir, S.Ag.
Wakil Ketua : Mas Zainal Muhyiddin, S.Ag.
Wakil Ketua : Drs. Muhammad Jubaedi
Wakil Ketua : Cecep Sholeh Somantrie
Wakil Ketua : Dewi Raff’al Dini R, S.Ag.
Wakil Ketua : Diding Rosyidin, S.Sos.
Wakil Ketua : Imam Royani AZ
Wakil Ketua : Ujang Arjohan
Wakil Ketua : Rini Suryani, S.Pd.
Wakil Ketua : Eman Sulaeman
Sekretaris : Drs. Abdul Muin
Wakil Sekretaris : Asep Nurjaman, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Aan Sutisna, SH.
Wakil Sekretaris : Dana Suganda
Wakil Sekretaris : Sri Widiarti, S.Pd.
Wakil Sekretaris : Achmad Cece Ashfiyadi, S.Hi
Wakil Sekretaris : Aan Subarhan, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris : Tuti Herawati
Wakil Sekretaris : Inoh Dede, A.Ma.
Wakil Sekretaris : Mei Widiyawati
Bendahara : Ade Ganda Sasmita, A.Ma.
Wakil Bendahara : H. Nurdin, S.Ag.
Wakil Bendahara : Tuti Mu’asarah
Wakil Bendahara : Zakiah Sholihat, S.Ag.
Wakil Bendahara : Ricca Ananti, S.Pd.




Muhaimin Lepas 1.300 Peserta Mudik Bareng PKB

August 26, 2011

JAKARTA – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara simbolis peserta mudik gratis bareng PKB di kantor DPP PKB jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2011).
Dalam pelepasan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras yang akrab disapa cak Imin mengimbau agar peserta mudik ini senantiasa berdoa agar selamat sampai tujuan.
“Hari ini kita memberangkatkan mudik bareng seperti tahun sebelumnya. Jangan lupa selama diperjalanan berdoa dan wirid smoga perjalannanya aman dan lancar samapi ke tujuan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator kegiatan mudik bareng PKB M Toha menambahkan even mudik bareng PKB yang dilaksanakan oleh DPP PKB dan anggota DPR Fraksi PKB ini diikuti oleh 1.300 orang dangan 23 bis. “Ini adalah tradisi tiap tahun yang akan dilakukan oleh PKB,” ujar anggota Komisi V DPR RI ini.
Adapun tujuan yang dilayani mudik bareng kali ini di antaranya jurusan Surabaya, Jogjakarta, Semarang Wonogiri dan Rembang dengan jalur yang berbeda.
“Ada yang lewat jalur selatan Purwokerto sampai Cilacap. Ada juga yang dari sini (Jakarta) kemudian Purwekorto, Banjarnegara, Magelang hingga Jogja. Ada yang dari sini Semarang, Magelang menuju Jogja. Ada yang lewat utara Semarang, Rembang, Tuban, Gresik dan Surabaya,” imbuhnya. ( Tribunnews.com)

Pengurus PKB Majalengka Tanda Tangani Fakta Integritas

August 21, 2011
Majalengka–Kondusifitas dan stabilitas internal partai merupakan modal dasar bagi DPC PKB Majalengka periode 2011-2016 untuk mempersiapkan pemenangan Pemilu 2014 mendatang. Tanpa keduanya, mustahil PKB Majalengka mampu meraih 9 kursi  sebagaimana amanat Muscab PKB Majalengka beberapa waktu yang lalu. Demikian diungkapkan ketua DPC PKB Majalengka Nasir, S.Ag saat digelar acara penandatangan fakta integritas pengurus DPC PKB Majalengka periode 2011-2016 di sekretariat DPC PKB Majalengka Jalan Suha 204 Majalengka, Ahad (21/8/11).
Menurut Nasir, untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas internal maka semua jajaran pengurus harus menandatangani fakta integritas. Fakta tersebut antara lain berisi pernyataan kesedian menjadi pengurus, kesetiaan kepada pimpinan PKB, baik pusat, wilayah maupun kabupaten, kesediaan menjalankan tugas dan kewajiban pengurus dan kesediaan mengundurkan diri dan atau diberhentikan sebagai pengurus jika tidak hadir tiga kali berturut-turut dalam kegiatan partai tanpa alasan yang jelas.
“Intinya, fakta integritas ini dimaksudkan untuk mendorong agar semua pengurus dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan untuk menghindari konflik internal”, kata Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.
Ditambahkan Nasir, selama ini pengurus yang tidak aktif dalam kegiatan partai biasanya tidak mau diberhentikan. Saat diberhentikan dia melakukan perlawanan dengan mengajak pengurus lain membuat kekuatan tandingan. Jika keliru dalam menyelesaikannya tidak mustahil akan terjadi konflik internal yang berkepanjangan. Situasi seperti ini jelas sangat mengganggu kinerja partai ke depan.
“Pengurus seperti itu jelas akan merugikan PKB, dia ini aktif di partai tidak mau, diganti orang lain juga ogah. Dengan fakta yang kita tandatangani ini akan memudahkan DPC untuk melakukan tindakan yang semestinya harus dilakukan”, jelas Nasir.
Pantauan Media ini, acara yang dikemas dengan tajuk ta’aruf dan buka bersama ini dihadiri oleh 49 pengurus dari 51 orang pengurus DPC. Hadir pula Ketua Dewan Syura DPC PKB Majalengka KH Badrussalam, para ketua DPAC PKB se-Majalengka dan pimpinan PCNU Majalengka. (abi)

Ketua DPC PKB Majalengka Nasir, SAg. mengumpulkan seluruh jajaran pengurus.


DPP PKB Sediakan Mudik Bareng Gratis

August 19, 2011

Jakarta–Untuk kesekian kalinya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyelenggarakan kegiatan mudik bareng. Kegiatan ini diperuntukan bagi masyarakat umum yang berada di Jakarta yang ingin mudik (pulang kampung) menjelang liburan Idul Fithri 1432 H.

Menurut keterangan yang dirilis di http://www.dpp-pkb.or.id, mudik bareng PKB ini akan dilaksanakan pada hari Jum’at 26 Agustus 2011 pukul 15.00. Bagi masyarakat yang berminat, dapat mendaftarkan diri langsung ke panitia di Sekretariat DPP PKB Jalan Raden Saleh Jakarta. Pendaftaran peserta rencananya akan ditutup pada hari Rabu 24 Agustus 2011. Dan perlu diingat, kegiatan ini merupakan bentuk real kepedulian sosial PKB, sehingga tidak dipungut biaya apapun. Bahkan rencananya para peserta mudik bareng akan diberikan makan oleh panitia.

Adapun route perjalanan mudik bareng PKB ini adalah sebagai berikut :
Jakarta-Rembang : Jakarta-Demak-Pati-Rembang
Jakarta-Jogja : jakarta-Purwokerto-Purbalingga-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Magelang-Jogja
Jakarta-Surabaya (Selatan) : Jakarta-Ngawi-Nganjuk-Madiun-Jombang-Mojokerto-Surabaya
Jakarta-Surabaya (Utara) : Jakarta-tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya
Jakarta-Cilacap : Jakarta-Tasik-Ciamis-Banjar-Majenang-Cilacap
Jakarta-Wonogiri : Jakarta-Solo-Wonogiri
Jakarta-Semarang : Jakarta-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Semarang
(abi)


PKB Parpol Pertama Yang Memenuhi Permintaan ICW

August 18, 2011

Jakarta, – Komitmen partai politik untuk terbuka dan mempertanggungjawabkan dana partai sangat lemah. Secara khusus, fenomena pelaporan keuangan yang kurang baik itu sekaligus memperlihatkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana partainya.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi menyebutkan, penilaian itu berdasar realitas sulitnya ICW meminta laporan pertanggungjawaban keuangan parpol yang berasal dari dana APBN. Sejak 28 Juni ICW telah melayangkan surat permintaan informasi, kemudian pada 28 Juli melayangkan surat keberatan. “Tertutup sekali,” sebut Apung, Rabu (17/8/2011) malam.

Catatan Kompas, pada Kamis (11/8/2011), sesuai permintaan ICW, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan laporan keuangan parpol menyangkut dana yang bersumber pada APBN. PKB merupakan parpol pertama yang secara konkret memenuhi permintaan ICW. Padahal, keharusan memberikan laporan itu yang sudah dinyatakan sebagai informasi publik seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Kebebasan Informasi Publik.

Pasca-Pemilu 2009, parpol peraih kursi DPR mendapatkan bantuan negara sebesar Rp 108 per suara sah yang diperolehnya. Pasca-Pemilu 2004, bantuan diberikan untuk parpol peraih kursi DPR dengan besar bantuan Rp 21 juta per kursi DPR per tahun. (sumber: KOMPAS.com)


DKN Garda Bangsa Adakan Pesantren Kilat Anti Teror

August 18, 2011

Jakarta– Maraknya aksi teror dengan mengatasnamakan Islam dewasa ini mengundang keprihatinan Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa). Bertempat di kantor sekretariat DPP PKB jalan Raden Saleh Jakarta, Organisasi sayap kepemudaan PKB ini mengadakan Pesantren Kilat Anti Teror, Kamis (18/8/11). Kegiatan ini diikuti oleh 300 pelajar setingkat SMU sewilayah Jakarta dengan menghadirkan nara sumber KH. Marzuki Mustamar, pengarang kitab “al-Muqtathofat li ahlil bidayaat”.


Dalam sambutannya, Ketua Umum DKN Garda Bangsa Hanif Dzakiri mengungkapkan, Islam Indonesia itu moderat dan anti kekerasan. Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan proses kebudayaan dalam masyarakat. Tidak benar jika ada sekelompok orang membawa panji-panji Islam tetapi mengobarkan kebencian dan memicu kekerasan bernuansa agama dalam masyarakat.
Pada dasarnya Islam itu dien wal ummah, religion and nation (agama dan bangsa). Bukan dien wal daulah, religion and state (agama dan negara). Dengan begitu, politik Islam semestinya tidak berkepentingan dengan negara Islam, melainkan kebaikan masyarakat secara keseluruhan (rahmatan lil ‘alamin).

“Jadi, Islam Indonesia itu ya Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Itu pasti moderat, toleran, anti-kekerasan dan menolak ide negara Islam. Yang mengusung panji-panji Islam tetapi tidak rahmatan lil ‘alamin saya kira bukan Islam Indonesia. Itu Islam yang lain, yang asing dalam konteks kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk,” kata Hanif

Lebih lanjut Hanif menerangkan, Nahdlatul Ulama (NU) beserta seluruh jejaring pesantren di tanah air merupakan jangkar nasionalisme Indonesia. Tradisi pemikiran dan keagamaan NU menjelaskan pada kita bahwa kita bisa menjadi orang Indonesia, sekaligus orang Islam.

“Anda bisa menjadi orang sunda, jawa, batak, melayu, betawi, aceh dan lain-lain, sekaligus menjadi orang Islam. Kejawaan seseorang tidak dipertentangkan dengan Islam. Demikian pula kesundaan, kebatakan dan lain-lain. Intinya, kita bisa menjadi orang Indonesia dan orang Islam sekaligus. Nggak harus jadi arab dulu baru bisa Islam,”katanya. (dpp-pkb.or.id)