Pengurangan Jam Kerja PNS Jangan Sampai Mengganggu Pelayanan Publik

Jakarta – Adanya pemangkasan jam kerja pemerintah selama bulan ramadhan, sudah berlaku sejak tahun 2005 hingga saat ini. Pemangkasan jam kerja tersebut memiliki tujuan agar PNS yang beragama Islam dapat lebih meningkatkan kualitas ibadahnya.

Dengan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menteri PAN) nomor SE/16/M.PAN/10/2005, jam kerja PNS selama bulan ramadhan dipangkas. Bagi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja maka diatur dengan pola, hari Senin-Kamis jam kerja mulai pukul 8.00-15.00, waktu istirahat pukul 12.00-12.30. Sedangkan hari Jumat pukul 08.00-15.30, sedangkan waktu istirahat pukul 11.30-12.30.

Bagi Instansi yang memberlakukan enam hari kerja maka diatur sebagai berikut, Senin-Kamis pukul 08.00-14.00, dan waktu istirahat pukul 12.00-12.30. Sedangkan hari Jumat pukul 08.00-14.30, sedangkan waktu istirahat pukul 11.30-12.30 sedangkan hari Sabtunya setengah hari.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR RI Abdul Malik Haramain pun mengingatkan agar kebijakan pemerintah dalam hal mengurangi jam kerja PNS tersebut tidak mengurangi produktivitas kinerja PNS dalam melakukan pelayanan publik.

“Jika kebijakan tersebut, ternyata membuat produktivitas PNS juga terganggu, saya kira Komisi II DPR harus melakukan peninjauan ulang kebijakan tersebut. Karenanya, kebijakan ini harus diawasi,” ujar Malik.

Malik juga dapat memahami bahwa keluarnya Surat Edaran (SE) dari Menteri PAN ini memiliki keterkaitan yang didasari oleh pertimbangan kemanusiaan. Karena orang yang sedang berpuasa memiliki energy yang tidak sama dengan orang yang tidak berpuasa. Politikus PKB ini juga menegaskan bahwa produktivitas dalam kinerja yang tidak berbanding secara lurus dengan lamanya jam kerja.

“Namun demikian harus diingat, pengurangan jam kerja jangan sampai mengurangi produktivitas. Karena PNS melayani orang yang berpuasa termasuk yang tidak puasa,” ingat Malik.

Menurut Malik, kebijakan pengurangan jam kerja pada PNS tidak berlaku di DPR. Di akui oleh malik, bahwa kerja DPR selama puasa tidak akan ada perubahan dengan hari-hari biasanya. “Kita mulai rapat sejak jam 10.00 pagi, bahkan kadang sampai malam. Namun biasanya, kita hindari rapat malam karena untuk memberi kesempatan salat taraweh bagi yang menjalankannya,” katanya. (dpp-pkb.or.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: