Pemilu 2014 Terancam Kacau

Anggota KPU, I Putu Gede Artha

Jakarta– Masuknya kader partai politik (parpol) dalam penyelenggaraan pemilu dinilai makin memperkeruh persoalan pemilu yang sudah menumpuk.

Terutama independensi pelaksanaan pemilu yang selama ini menjadi persoalan mendasar dari pesta demokrasi lima tahunan itu.Sebab,kader parpol yang duduk dalam lembaga penyelenggara pemilu nantinya dipastikan tidak akan bisa terlepas begitu saja dari kepentingan partainya. Dengan demikian, akan terjadi tarik ulur kepentingan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengatakan, dengan masuknya kader parpol pada penyelenggaraan pemilu, hal itu berpotensi menjadikan pengambilan keputusan makin panjang dan berlarut-larut karena pertempuran berbagai kepentingan. Saat ini saja, ungkapnya, dalam kondisi keanggotaan nonparpol,sering terdapat perbedaan pemikiran dan debat panjang antarkomisioner dalam kasus tertentu.

Hal ini, menurut dia, berimbas pada independensi pelaksanaan pemilu. “Apalagi ada parpol dalam KPU, ini tentu ada masalah independensi. Lembaga KPU tetap harus diamankan,” tegas Putu di Jakarta kemarin. Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahyo Widodo.

Dia pun mematahkan teori Fraksi PKS di Komisi II DPR yang menyatakan bahwa kader parpol yang menjadi anggota lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu justru dapat lebih ketat melakukan kontrol di lingkup internal KPU-Bawaslu. “Yang terjadi nanti justru TST (tahu sama tahu), persekongkolan jahat, atau saling menyandera karena sama-sama melanggar. Jangan lupa, parpol sudah terkenal bersifat kartel.

Contoh terdekat DPR yang di dalamnya notabene orang-orang parpol. Apakah fungsi kontrol internal berjalan baik?”tanya Bambang. Dia juga menyesalkan klausul dalam UU Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa KPU harus selalu mengonsultasikan setiap keputusannya ke DPR.“Selain mencederai independensi lembaga penyelenggara pemilu, rawan pula persetujuannya berlarut-larut lantaran benturan kepentingan parpol-parpol di DPR,” jelasnya.

Sementara itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan menggagas gerakan penyelamatan KPU dan Bawaslu. Gerakan ini dimulai dengan rencana pengajuan uji materi UU Penyelenggara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).“Secepatnya,begitu ada penomoran kita langsung ajukan (gugatan).

Kini sedang mencari partai yang bersedia menjadi pemohon untuk gugatan,” tegas peneliti Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi. Menurut Veri,uji materi ini diajukan terutama atas aturan yang memperbolehkan kader parpol menjadi anggota KPU,Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). mn latief/armydian kurniawan/rahmat sahid/muhammad sahlan/sindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: