UU Penyelenggara Pemilu : Konflik Pemilu Kian Terbuka

Jakarta– Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai, potensi konflik di daerah semakin terbuka lebar dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Penyelenggara Pemilu oleh DPR.

Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, dengan disahkannya UU ini, independensi penyelenggara pemilu, terutama di daerah, sangat sulit dijaga lantaran mereka diseleksi oleh KPU Pusat yang penuh dengan kepentingan. “Kalau di level pusat,masih okelah, karena ada tim seleksi dari pemerintah dan penyaringannya juga melibatkan DPR.Yang jadi masalah besar justru seleksi KPU provinsi,kabupaten, dan kota hingga panitia pemungutan suara (PPS) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Mereka diseleksi secara berjenjang dari KPU pusat dan seterusnya. Tarik-menarik kepentingannya akan sangat kuat ketika disisipi kepentingan parpol,” tegas Endang kepada SINDO di Jakarta kemarin. Endang menyatakan,UU Penyelenggara Pemilu yang baru seharusnya mengatur lebih jelas tentang jaminan independensi penyelenggara pemilu di daerah.

Jangankan di level daerah, kata Endang, penyelenggara pemilu di pusat pun masih sangat sulit dilepas dari ikatan emosional partai,meski seleksinya lebih mudah dipantau. Senada diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahyo Widodo. Dia menyayangkan diperbolehkannya mantan anggota parpol mendaftar sebagai calon anggota lembaga penyelenggara/ pengawas pemilu tanpa rentang waktu.

Menurut Bambang, untuk menjamin netralitas lembaga penyelenggara/pengawas pemilu, idealnya anggota tidak menjadi anggota atau kader parpol lima tahun sebelumnya dan lima tahun sesudahnya.“Itu pun belum tentu 100% steril dari pengaruh parpol.Apalagi tanpa rentang waktu,”ujarnya kepada SINDOdi sela rapat koordinasi teknis pengawasan Pilkada Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju,kemarin.

Menurut Bambang, dalam konteks netralitas dan independensi, pembatasan rentang waktu bagi kader parpol untuk masuk KPU dan Bawaslu sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).Terlebih, ada titik yang ingin dicapai dalam perbaikan demokrasi pada pelaksanaan Pemilu 2014 dan pemilu- pemilu selanjutnya,yaitu meminimalisasi potensi kecurangan dan potensi kecurigaan.

MenurutBambang,argumen beberapa anggota Komisi II DPR bahwa independensi calon anggota KPU dan Bawaslu bisa diuji secara ketat oleh panitia seleksi(pansel), tidakakan menjawab potensi keraguan masyarakat. Bahkan,peluang transaksi politik dalam rekrut mencalon anggota KPU/Bawaslu sangat besar karena tahap akhir seleksi yakni fit and proper testjustru dilakukan DPR.

Pemantauan yang sangat ketat saat KPU dan Bawaslu melaksanakan tugasnya pun,kata Bambang, bukan solusi terbaik. Itu karena hasil proses politik akan menghasilkan keputusan dan tindakan- tindakan politik pula. ●muhammad sahlan/ armydian kurniawan/sindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: