PKBN dan Partai SRI Terancam Tak Ikut Pemilu

Jakarta–Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kemarin melontarkan pernyataan mengejutkan, menanggapi perpanjangan masa verifikasi faktual terhadap dua partai baru oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga 25 November mendatang.

Menurut dia, meski Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada akhirnya ditetapkan berhak berbadan hukum partai politik (parpol), keduanya tidak akan memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014. Itu karena mereka terbentur aturan bahwa partai harus sudah berbadan hukum minimal 2,5 tahun sebelum pemilu.

Sementara itu, 25 November kurang dari 2,5 tahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2014. “Jadi,parpol baru yang bisa ikut Pemilu 2014 hanya Partai Nasdem yang sudah diumumkan memenuhi persyaratan UU Parpol.Sedangkan dua partai lain bisa saja lolos menjadi berbadan hukum parpol, tapi untuk menjadi peserta Pemilu 2019,” ujar Ray di Jakarta kemarin.

NasDem pun, lanjut Ray, terancam gagal ikut pemilu bila keterangan Kemenkumham mengenai hasil verifikasi faktual pada pekan lalu hanya bersifat pengumuman, bukan penetapan. Menurut dia, Kemenkumham perlu memberi penjelasan kembali soal ini agar tidak memunculkan kebingungan dan penafsiran bermacammacam.

Diberitakan sebelumnya, ada tiga partai yang diminta melengkapi syarat administrasi hingga 25 November. Selain PKBN dan Partai SRI, ada pula Partai Karya Republik (Pakar). Namun, Pakar yang dipimpin Ari Haryo Sigit menyatakan mundur dari verifikasi melalui surat resmi tertanggal 2 November 2011 ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Sementara itu,Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membantah peluang PKBN dan Partai SRI untuk ikut Pemilu 2014 sudah tertutup, meski nantinya lolos verifikasi faktual untuk berbadan hukum parpol. “Aturan yang menyatakan bahwa partai harus sudah berbadan hukum minimal 2,5 tahun sebelum pemilu, sudah tidak berlaku lagi. Ini berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi),” tegasnya.

Menurut mantan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu,putusan MK ini pada dasarnya membuka ruang agar verifikasi dilakukan dengan sangat menghormati hak berpolitik warga negara. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku, pihaknya belum bisa memahami kebijakan Kemenkumham yang memberi tambahan waktu verifikasi bagi PKBN dan Partai SRI.

“Bagi kami, batas waktu yang ditetapkan sejak awal sudah selesai. Pengumuman pekan lalu adalah final jika dilihat dari keputusan masa waktu verifikasi yang dibuat Kemenkumham sendiri.Artinya tegaskan saja,mana partai yang lolos dan mana partai yang tidak lolos,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PKBN Yenny Wahid mengatakan bahwa PKBN sebenarnya sudah melengkapi semua syarat UU Parpol.Tak ada yang terlewatkan. “Kalau kami dianggap masih kurang menyerahkan berkas, mungkin ada yang terselip di sana (Kemenkumham). Tidak masalah. Kami segera sampaikan salinannya sebelum 25 November 2011,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti benar-benar dilakukan selektif.Parpol yang mengikuti pemilu, kata dia, harus yang benar-benar siap secara organisasi dan infrastruktur. mohammad sahlan/ hendry sihaloho/ rahmat sahid /sindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: