Tahapan Pemilu 2014 Dimulai Juni 2012

Jakarta– Pemerintah mengusulkan agar tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dimulai Juni 2012.“Usul kami,tahapan dimulai sekurangkurangnya 22 bulan sebelum pemungutan suara. 
Dengan demikian, starting-nya Juni 2012,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Reydonnyzar Moenek di Jakarta kemarin.Usulan ini disampaikan Kemdagri dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang RUU Perubahan atas UU No 10/2008 tentang Pemilu.

DPR sebelumnya mengusulkan agar jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dimulai 30 bulan sebelum pemungutan suara. “Artinya ini baru usulan pemerintah, sehingga kepastian waktu dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 masih dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR,”ungkap Reydonnyzar.

Dia menjelaskan,ruang perubahan tentang waktu pelaksanaan tahapan pemilu sangat terbuka, terlebih UU No 10/2008 yang berlaku sekarang tidak mengatur secara tegas waktu dimulainya tahapan pemilu. Karena itu, revisi UU Pemilu diharapkan dapat mempertegas persoalan waktu dimulainya tahapan pemilu.

“Dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah, masalah jadwal tahapan pemilu merupakan salah satu dari 22 isu yang perlu diperhatikan,” tandasnya. Terkait tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilu, Reydonnyzar menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan sekurang kurangnya 16 bulan sebelum tahapan pemungutan suara atau sekitar Desember 2012.

Hal ini didasarkan pada rancangan pemerintah yang memperkirakan RUU Pemilu ditetapkan Maret 2012. Sementara itu,Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo menjelaskan, pemerintah dan DPR sebenarnya sepakat me-ngebut pembahasan revisi UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD,dan DPRD.RUU ini wajib tuntas pada April 2012 atau dua tahunsebelumPemilu2014.

“Kesepakatan kita memang disegerakan. Agenda krusial soal PT (parliamentary threshold) , dapil (daerah pemilihan), juga soal pengaturan kampanye harus dicarikantitiktemu segera,karena ini termasuk agenda mendesak,” ungkap Arif. Dia mengatakan, pembahasan RUU Pemilu dengan pemerintah kemungkinan besar terdiri atas empat tahapan besar yakni soal sistem pemilu, PT,dapil,dan cara penghitungan kursi.“Setidaknya akan ada empat kali raker dengan pemerintah,” katanya. mohammad sahlan/ radi saputro/sindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: