RUU Pemilu : Caleg Terpilih Berdasar Suara Terbanyak

Jakarta– Pemerintah mengusulkan agar aspek utama penentu calon anggota legislatif (caleg) terpilih bukan lagi berdasarkan nomor urut melainkan suara terbanyak. 
Hal ini tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, penentuan calon terpilih pemilu legislatif bukan lagi berdasarkan nomor urut, melainkan atas perolehan suara terbanyak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.22-24/ PUU-VI/2008. ”Ini menunjukkan kemajuan dalam kehidupan demokrasi. Anggota dewan betul-betul merupakan representasi dari rakyat,” katanya di Jakarta kemarin.

Secara tidak langsung, Gamawan hendak menegaskan bahwa pemerintah tetap ingin mempertahankan sistem suara terbanyak.Di DPR,setidaknya ada dua fraksi yang cenderung ingin kembali ke penerapan sistem nomor urut,yakni Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Soal angka parliamentary threshold (PT), Gamawan memahami bahwa hal ini akan menjadi salah satu materi kunci yang paling alot dibahas.Partai Demokrat, misalnya, mengusung 4%.Partai Golkar dan PDIP mendukung PT naik hingga 5%, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di angka 3–4%.

Sementara fraksi yang lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ingin mempertahankan PT sama dengan Pemilu 2009 yakni 2,5%. Pemerintah juga mengusulkan untuk memperbanyak jumlah daerah pemilihan (dapil) berdasarkan jumlah penduduk.

Untuk itu,alokasi kursi DPR yang semula 3–10 kursi, berubah diperkecil menjadi 3–6 kursi. Sementara itu,alokasi kursi dapil untuk DPRD juga dipersempit dari 3–12 kursi menjadi 3–10 kursi.Gamawan menyebut pengurangan alokasi kursi dapil ini akan meningkatkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen,menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, dan mempermudah pemilih dalam menentukan pilihannya.

”Secara teknis, surat suara tidak terlalu lebar serta tidak membingungkan pemilih.Terkait rangkaian penghitungan kursi, pemerintah berharap mekanisme sisa suara ditarik ke provinsi yang berlaku pada Pemilu 2009 tetap dipertahankan. Masih relevan untuk digunakan,” pungkas Gamawan. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Taufiq Hidayat mengatakan, pembahasan RUU Pemilu menjadi tak fokus karena hanya terpusat pada pembahasan PT dan dapil.

Apalagi, ada tuduhan dari beberapa kalangan bahwa usulan kenaikan PT adalah rencana partai-partai besar untuk menggusur partai lain dari parlemen. ”Ini kan untuk membenahi sistem. Dengan kenaikan PT, sistem presidensial kita akan berjalan efektif karena kepartaian yang sederhana,” tandas politikus Golkar ini.

Politikus PPP yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi menyatakan, fraksinya bisa saja memilih walk out jika partai-partai besar memaksakan kehendak dengan menaikkan PT hingga 4–5%. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, logika yang dibangun partai besar dalam upaya penyederhanaan partai tidak efektif dalam memperbaiki sistem kepartaian. “Inti dari penyederhanaan partai itu bukan jumlah parpol, tapi perbaikan kualitas partai politik dan kualitas parlemen,” katanya. radi saputro/ rahmat sahid/ hendry sihaloho/sindo      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: