PKB Tuding Pemerintah Abaikan Perangkat Desa

February 2, 2012

Jakarta – Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar perangkat desa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sayangnya, upaya itu belum mendapatkan respon dari pemerintah.

“Untuk perangkat desa sampai hari ini pemerintah belum mau mengakomodasi,” kata Marwan dalam saat acara launching buku “Laporan Kinerja Tahun Fraksi PKB DPR 2011” di Jakarta, Selasa (31/1).

Marwan mengatakan, sejak dua pekan terakhir ini dirinya mendapatkan banyak SMS dari perangkat desa yang menuntut untuk dijadikan PNS. Menurutnya, kini muncul kecemburuan dari perangkat desa hanya Sekretaris Desa (Sekdes) saja yang kini sudah dijadikan PNS.

“PKB mendorong mereka jadi PNS. Sekdes sudah menjadi PNS. Muncul kecemburuan  sekdes sudah jadi PNS, perangkat desa juga minta jadi PNS,” ungkap Anggota Komisi III itu.

SMS lainnya juga berdatangan dari para kepala desa, yang menuntut agar desa dibiayai oleh APBN. “Mereka menuntut supaya desa dibiayai APBN. APBN 10 persen terintegasi di desa sudah diusulkan,” katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, kalau menuntut 10 persen APBN untuk desa itu berat sekali. Dia mencontohkan, APBN saja sudah 20 persen harus dialokasikan untuk pendidikan.

“Kalau diambil lagi 10 persen dari Rp1.300 triliun, itu sudah habis. Hampir Rp400 triliun sudah diambil pendidikan. Kita integrasikan antara APBN dan APBD  provinsi kabupaten kota. Itu ide dasar mengenai kita memerjuangkan desa itu,” katanya.(boy/jpnn)


PKB Siap Turun Jalan Bela Nasib Honorer

February 2, 2012

Jakarta— Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja’far, menyatakan pihaknya siap turun ke jalan bersama guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Dia menyatakan pihaknya sudah kesal dengan Pemerintah yang lamban menangani masalah guru honorer ini.

“Kita siap turun,” jelasnya, di DPR, Selasa (31/1). Dia mengatakan masih banyak guru honorer yang nasibnya terkatung-katung. Selama ini guru honorer dibiarkan saja statusnya dan tidak dinaikkan menjadi PNS. Padahal, jelasnya mereka sudah berbakti selama bertahun-tahun.

PKB sempat turun ke jalan berdemonstrasi bersama ribuan massa terkait sekretaris desa yang nasibnya tidak jelas. PKB ketika itu mendesak Kemendagri agar sekdes di seluruh indonesia berstatus PNS. Setelah didemo berkali-kali, akhirnya sekdes diangkat menjadi PNS.

Marwan menyatakan hal yang sama juga akan dilakukan. Kali ini untuk memperjuangkan nasib guru honorer. (republika)


Seleksi CPNS Dibuka Lagi

January 30, 2012
Jakarta – Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrutmen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.
Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, kemarin (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. “Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat,” katanya. Selain itu, pemerintah juga khusus tahun ini membatasi formasi CPNS baru.
Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unuversitas itu menjelaskan, untuk seleksi CPNS baru tahun ini hanya untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat dan bidan. Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak diantaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).
Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru untuk beberapa posisi tadi, Eko belum bisa memebrikan kapan persis penyelenggaraannya. “Masih dalam proses,” kata dia. Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar rapat pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS baru tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi kebutuhan pegawai baru di daerah.
Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu.data laporan kebutuhan dari daerah. Informasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis beban kerja. “Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi, katanya.
Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Di luar posisi yang sudah ditetapkan tadi, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pekerjaan tahun depan. Perkembangan usulan CPNS baru bisa dipantau di website Kemen PAN dan RB.
Eko mengatakan memang banyak sekali dokumen laporan yang harus diserahkan daerah untuk bisa menjalankan seleksi CPNS baru. “Seluruhnya harus komple. RIdak boleh ada yang bolong,” katanya. Upaya ini dilakukan dalam rangka profesionalisasi aparatur sipil negara. Dia berharap, formasi PNS baru yang diusulkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Bukan usulan yang mengada-ada seperti periode sebelumnya.
Pelaksanaan rekrutmen CPNS baru tahun ini bisa jadi membuat 67 ribu tenaga honorer kategori I ketar-ketir. Pasalnya, mereka segera diangkat jika RPP Pengangkatan Honorer yang kabarnya sudah ada dilingkungan istana, diteken presiden SBY. Menanggapi ini, Eko mengatakan rekrutmen CPNS baru untuk formasi tertentu tidak termasuk dalam skenario pengangkatan honorer. “Ini berbeda. Formasi ini diluar rencana penerbitan PP untuk tenaga honorer,” tegasnya.
Dia menegaskan, rekrutmen CPNS baru tahun ini dijalankan dengan skenario tambahan formasi. Dengan demikian, di luar dari formasi yang sudah diplot untuk diisi tenaga honorer kategori I. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian kapan RPP tenaga honorer tadi akan diteken. (jpnn/Radar Cirebon) 

PKB Undang Kader PKBN Daftar Caleg

January 26, 2012
Jakarta – PKB membuka ruang terhadap kader Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pimpinan Yennu Wahid. Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar siap menyambut mereka yang ingin mendaftar sebagai caleg di partainya untuk Pemilu 2014 nanti.
“Kami undang partai lain berbasis NU, yang kebetulan tidak bisa ikut berkontentestasi dalam Pemilu nanti,” kata Muhaimin Iskandar, di sela acara pembukaan Muspimnas PKB, di kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin (24/1).
Pada kesempatan itu, Muhaimin memang tidak menyebut nama PKBN secara terbuka. Namun, agak sulit menghindari jika yang dimaksud Muhaimin tersebut bukan partai yang baru saja dinyatakan Kementerian Hukum dan HAM tidak memenuhi syarat untuk mendapat badan hukum sebagai peserta Pemilu 2014 nanti. “Intinya kami buka kesempatan bagi siapa saja yang ingin jadi caleg PKB,” tandasnya.
Dia menambahkan, kesiapan menerima kader partai lain tersebut, seiring dengan komitmen partainya untuk menampung sekaligus serius menjaring kalangan luar untuk dijadikan caleg. Kalangan profesional menjadi prioritas. Semisal, kelompok akademisi/pengajar, dokter, atau profesi lainnya. “Kami siapkan berbagai cara merekrut anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, maupun DPRD tingkat kabupaten/kota,” imbuhnya.
Termasuk, lanjut dia, kalangan artis dan seniman juga akan dibukakan ruang untuk menjadi caleg. Hingga saat ini, menurut Muhaimin, sudah ada sekitar 20 artis yang mendaftar. Namun, dia masih enggan membeberkan nama-nama artis tersebut. “Tentu akan kami seleksi satu per satu bagaimana kesiapannya. Kami sudah ada koordinator untuk artis,” sambung menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) tersebut.
Muspimnas PKB dilaksanakan di Puncak, Bogor, selama dua hari. Tema besar yang diambil dalam acara yang juga menghadirkan para pengurus PKB daerah seluruh Indonesia itu adalah “Memperkuat Perjuangan Basis untuk Pemenangan PKB.” Tentunya, bagi pemenuhan target perolehan suara pada Pemilu 2014 nanti yang sudah ditetapkan sebesar 15 persen, atau minimal 10 persen. (dyn/Radar Cirebon)

Didukung Para Kyai, PKB Optimis Raih 15-20 Persen

January 24, 2012

Jakarta – Pemilu 2014 masih beberapa tahun lagi. Sejumlah persiapan sudah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena mendapat dukungan dari kiai dan ulama kampung, PKB yakin dapat meraih target suara 10-15 persen.

“PKB mempersiapkan diri untuk Pemilu 2014 di mana kita memiliki target 10 dan maksimal 15 persen. Kita sangat yakin itu karena mesin partai sudah siap dan mendapat dukungan dari kiai dan ulama kampung,” ujar Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikan dia dalam konferensi pers Muspimnas PKB bertema ‘Memperkuat perjuangan basis untuk pemenangan pemilu 2014’ di Kantor DPP PKB JL Raden Saleh, Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Menurutnya, kiai dan ulama kampung konsisten mendukung PKB. Karena itulah kalangan itu menjadi bagian kekuatan partai yang mengidentikkan dengan warna hijau ini.

“Pemetaan kekuatan PKB ada di grass root berbasis NU dan pesantren, kalangan muda NU dan non-NU, serta perempuan. 3 Hal tersebut jadi garapan PKB,” sambung pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Terkait besaran parliamentary threshold (PT), menurutnya, angka PT harus terukur dan profesional agar tidak banyak suara hilang. Angka ideal PT, sambung Cak Imin, adalah 3-4 persen.

“Kalau terlalu tinggi bisa-bisa 30 juta suara hilang,” tambah pria yang juga Menakertrans ini. (detiknews.com)


Tunjangan Guru PAUD Akan Dinaikkan

December 12, 2011

Jakarta– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun depan akan memfokuskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini (PAUD).

Peningkatan kesejahteraan itu di antaranya dilakukan melalui pemberian beasiswa sarjana (S-1) dengan jumlah 19.000 orang. Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD NI) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, jumlah guru PAUD yang sudah mengikuti sertifikasi baru mencapai 262.000 atau sekitar 15% dari total guru PAUD yakni 450.000 orang.

Dengan pemberian beasiswa ini, peningkatan sertifikasi guru PAUD dapat terjadi pula. Para guru itu juga akan diajarkan pelatihan potensi guna mencapai kualitas yang sesuai peraturan. Sedangkan untuk guru PAUD swasta yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, Kemendikbud akan memberikan tunjangan sebesar Rp150.000 per bulan dari awalnya Rp100.000. “Honorarium mereka ratarata Rp300.000 per bulan. Kita dorong terus supaya mereka tidak menggantungkan pada sistem honorarium,” kata Hamid di Jakarta kemarin.

Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud ini juga menjelaskan, angka partisipasi PAUD saat ini baru 56%. Karena itu, Kemendikbud berupaya untuk menaikkannya minimal 4% per tahun. Hal ini untuk mengejar target Education for All (EFA) yang dicanangkan UNESCO, di mana 22,5 juta anak usia dini harus masuk lembaga PAUD. Hingga saat ini di Indonesia baru ada 16 juta anak usia dini yang masuk PAUD.

Itu pun masih digabung dengan siswa taman pendidikan keagamaan. Program untuk meningkatkan angka partisipasi ini, kata Hamid, salah satunya dengan mendirikan PAUD terpadu, di mana pada satu TK akan didorong untuk membuka kelompok bermain atau taman pendidikan keagamaan dan begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, program ini akan menambah 65.000 kelompok bermain baru. Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, diperlukan rencana strategi tentang standar pelaksanaan PAUD. Menurut dia, pelaksanaan PAUD saat ini masih berbeda antara satu dan yang lain. Selain itu, ada PAUD yang berbiaya mahal dan tidak dapat dijangkau semua kalangan. neneng zubaidah/sindo


F-PKB Dukung 10 Persen Dana APBN untuk Desa

December 6, 2011

JAKARTA – Sekretaris Fraksi PKB DPR, Hanif Dakhiri, mendesak pemerintah untuk mempercepat penyerahan draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa ke DPR. Karena, meskipun sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011, tapi hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan draft RUU tersebut. 

Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan, sebab belum ada kejelasan dari pemerintah kapan draft tersebut akan dikirimkan dan dibahas bersama dengan DPR. 

“Kami (Fraksi PKB) sangat khawatir nasib RUU Desa jadi terkatung-katung tanpa ada kepastian. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk mempercepat penyerahan draft RUU agar segera dapat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang,” ujar Hanif saat menerima delegasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). 

Selain itu, Hanif juga berharap agar pemerintah memasukkan usulan tentang alokasi anggaran terintegrasi 10 persen dari APBN dalam draft RUU. Sebab, hal ini sangat penting bagi desa dan akan membuktikan bahwa paradigma pembangunan pemerintah tidak hanya berorientasi ke kota melainkan sudah pro desa. 

“Dengan mengakomodasi ini, sama artinya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan, sebab lebih 50 persen kemiskinan berada di desa. Namun, jika pemerintah tidak memasukan usulan ini, maka F PKB akan memasukan usulan ini dalam DIM RUU versi FPKB,” tukas Hanif.

 Menurutnya, PKB mendukung gagasan untuk menyediakan dana desa yang diatur persentasenya dari total APBN, karena itu memang sudah menjadi keputusan resmi PKB waktu Mukernas Fraksi beberapa bulan lalu.

 Sebelumnya, Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara dipimpin langsung Ketua Presidiumnya, Sudir Santosa, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR yang mendesak agar RUU Desa segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. (okezone.com)