Belanja Publik Rp 690 M

January 3, 2012
Majalengka-Setelah sempat beberapa kali deadlock, Banggar DPRD Majalengka akhirnya mengesahkan APBD 2012 di penghujung Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB.
Penetapan itu sendiri sempat melalui serangkaian perdebatan yang cukup panjang di kalangan internal Banggar. Bahkan masih terjadi tarik ulur antara TAPD dan Banggar.
Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir SAg, saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, dalam APBD 2012 tersebut, antara belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL), sudah berimbang.
Dimana, kata dia, untuk BTL ditetapkan Rp 936 miliar lebih untuk gaji PNS dan lainnya. Sedangkan BL, kata dia sebesar Rp 690 miliar yang diperuntukkan bagi belanja publik, seperti perbaikan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan lainnya.
“Secara aturan, alokasi anggaran BTL dan BL, sudah sangat ideal dengan perbandingan 65/35. Yang diharapkan akan mampu memberikan keseimbangan antara pembangunan dan pelayanan pemerintah pada masyarakat,” jelasnya.
Disinggung mengenai perbedaan pandangan soal Permendagri yang mengatur tentang Bantuan Hibah dan bansos, Nasir menjelaskan, eksekutif menyepakati penggunaan Permendagri No. 32 tahun 2011 sebagai acuan. Dimana, setiap penggunaan Bansos maupun Bangub harus jelas calon penerima dan pemberi bantuannya. (pai/Radar Majalengka)
Advertisements

Inilah Fraksi PKB dan Alat Kelengkapan Dewan Yang Baru

October 30, 2011
Majalengka–Perubahan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD Majalengka dari Fraksi PKB nampaknya betul-betul dilaksanakan DPC PKB Majalengka. Kepastian tersebut terungkap setelah DPC PKB Majalengka melayangkan surat pengajuan perubahan kepada Ketua DPRD Majalengka, Selasa (18/10/11). 
“Betul, kita sudah kirim surat, mudah-mudahan mulai Nopember perubahan itu sudah berlaku”, terang Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir, SAg., saat dimintai kejelasannya, Sabtu (29/10/11) di sekretariat DPC PKB Majalengka, jalan Suha 204 Majalengka.
Ditanya mengapa perubahan dilakukan bulan Nopember tidak awal tahun seperti biasanya,? Mantan Ketua PMII Sidoarjo ini menerangkan, agenda pembahasan RAPBD 2012 dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2012 akan dilakukan DPRD pada bulan Nopember. Karenanya, perubahan alat kelengkapan harus dilaksanakan pada bulan itu agar anggota fraksinya dapat mengikuti proses pengambilan keputusan secara utuh, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pengawasan. “ya supaya maching lah, mereka terlibat secara utuh dari mulai membahas perencanaan sampai pelaksanaan”, terang Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.

Inilah Susunan Keanggotaan Fraksi
Ketua Fraksi : Drs. Muhammad Jubaedi (sebelumnya Ade Ganda Sasmita AMa)
Sekretaris     : Ade Ganda Sasmita AMa (sebelumnya Aan Subarnas, SE)
Bendahara    : Aan Subarnas, SE. (sebelumnya Liling Ali Mukti, SSos)
Anggota       :  Liling Ali Mukti, SSos., Ali, dan Nasir, SAg.

Susunan Alat Kelengkapan Dewan
Wakil Ketua DPRD     :  Nasir, SAg. (tetap)
Wakil Ketua Komisi A : Ali (sebelumnya Drs. Muhammad Jubaedi)
Anggota Komisi B        : Ade Ganda Sasmita (sebelumnya Liling Ali Mukti SSos)
Anggota Komisi C       :  Drs. Muhammad Jubaedi dan Liling Ali Mukti SSos (sebelumnya Ali dan Ade GS)
Anggota Komisi D       : Aan Subarnas, SE (tetap)
Ketua Badan Legislasi :  Drs. Muhammad Jubaedi (sebelumnya Ali)
Ketua Badan Kehormatan : Ade Ganda Sasmita AMa (tetap)
Anggota Badan Musyawarah : Drs. Muhammad Jubaedi dan Ade Ganda Sasmita (sebelumnya Ali dan Jubaedi)
Anggota Badan Anggaran : Aan Subarnas SE dan Liling Ali Mukti SSos (tetap)

(Asep)


Fraksi PKB Dukung Pembangunan Perumahan Bagi PNS

September 29, 2011
Majalengka–Rencana pembangunan 1000 unit rumah untuk PNS berpenghasilan rendah di Kabupaten Majalengka mendapat dukungan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Majalengka. Hal itu sebagaimana ditegaskan anggota Fraksi PKB Drs. Muhammad Jubaedi saat ditemui media ini Kamis (29/9/11) di ruang fraksinya.
Fraksi PKB mendukung sepenuhnya atas rencana pembangunan perumahan untuk para PNS yang berpenghasilan rendah tersebut”, kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Majalengka itu.
Sikap fraksinya itu, lanjut Jubaedi, didasarkan pada hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Komisi A DPRD kabupaten  Majalengka. Menurutnya, Komisi A telah mengkaji rencana proyek tersebut baik secara internal maupun konsultasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI. Hasil konsultasi ke kemenpera, katanya, proyek tersebut merupakan proyek pusat untuk  perumahan bagi para PNS yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Majalengka berkewajiban menyediakan tanah, sementara dana pembangunan berasal dari pemerintah pusat. Berkenaan dengan penyediaan tanah, komisi A telah menyetujui penggunaaan tanah eks bengkok keluarahan Sindangkasih seluas 13 ha. Tetapi dengan catatan tanah tersebut tidak dihibahkan.
“Hasil kajian komisi A sudah dituangkan ke dalam nota komisi dan diserahkan kepada bupati melalui ketua dewan. Intinya kami setuju dengan pembangunan tersebut dengan catatan tanah eks bengkok tersebut tidak dihibahkan”, terang Jubaedi.
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemkab Majalengka adalah agar menyediakan tanah pengganti bagi tanah eks bengkok tersebut. Luas dan sifat produktifitas tanah harus tidak lebih jelek dari tanah eks bengkok. Hal ini karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanah negara tidak boleh berkurang. Di samping itu, pihaknya mendorong agar sumber mata air yang berada di lokasi pembangunan perumahan supaya tetap dilindungi. Pasalnya sumber mata air tersebut merupakan sumber air bagi masyarakat sekitar.
“Dua hal yang kami minta kepada pihak pemkab. Satu, penyediaan tanah pengganti yang luas dan sifat produktifitasnya tidak kalah jelek. Dua, sumber mata air yang ada di lokasi agar dilindungi”, pungkas politisi asal desa Wanasalam Ligung ini. (AS) 


DPRD Sampaikan 22 Rekomendasi LKPj Bupati

April 29, 2011

MAJALENGKA – DPRD Majalengka merekomendasikan 22 poin terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2010 hal yang harus dilakukan oleh Bupati Majalengka Sutrisno untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Ke-22 rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung, Rabu (27/4/2011) di Gedung DPRD Majalengka, Jl.KH.Abdul Halim- Majalengka.

Di antara rekomendasi tersebut, adalah terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerintahan. Dibidang pemerintahan bupati disarankan agar membuat regulasi tentang pola karier yang baik berdasarkan peraturan Bupati ataupun dengan peraturan daerah, selain itu peran dan fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) agar lebih dioptimalkan.

Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir dalam membacakan rekomondasi DPRD Majalengka terhadap LKPj Bupati tahun 2010 mengatakan, selain ke -22 rekomondasi tersebut, berdasarkan hasil pendalaman terhadap dokumen LKPJ , rapat dengar pendapat dengan Dinas/Instansi terkait, dan tinjauan lapangan ditemukan beberapa hal krusial, yakni pertama dalam melaporkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2010, Bupati tidak menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2009, terutama pada program dan kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi .

Atas hal tersebut, dewan merekomendasikan agar LKPj ditahun-tahun berikutnya, muatan materi dan substansi materi penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi betul-betul memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan pasal 39 ayat (5) Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kedua dalam LKPj, tidak dijabarkan capaian dari ke 7 misi pemerintah kabupaten Majalengka, Ketigamasih ditemukannya beberapa kekeliruan dalam substansi dokumen LKPj terutama menyangkut angka-angka capaian Indikator kinerja, dan Keempat dalam dokumen LKPj bupati melalui SKPD belum secara jujur dan terbuka melaporkan semua kekurangan yang terjadi selama periode Pemerintahannya sementara dalam rapat dengar pendapat dengan SKPD banyak kendala dan hambatan yang di sampaikan, ” beber Nasir.

Masih menurut Nasir, kempat hal tersebut dalam pembahasan internal yang dilakukan Pansus LKPj mengakibatkan belum secara tepat, objektif dan komprehensif terhadap dokumen LKPj.

Namun, berdasarkan hasil pembahasan beberapa kali di internal, pansus mengambil sebuah kesimpulan bahwa selama pemerintahan tahun 2010 pemerintah kabupaten Majalengka belum berhasil.

Ketidak berhasilan tersebut adalah terkait visi pemerintah Kabupaten Majalengka yang merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Majalengka 2009-2013, yaitu Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Nasir menegaskan, untuk mengukur ukur keberhasilan pencapaian visi tersebut sangat ditentukan oleh laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta pengembangan pembangunan sarana dan prasarana publik pada tahun 2010.

“Ketidak berhasilan Bupati Majalengka dalam tahun 2010 tersebut adalah dari 7 indikator makro, hanya 3 indikator yang berhasil sesuai dengan RPJMD, pertama Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2009 sebesar 95,03 persen menjadi 95,15 persen, kedua Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2009 sebesar 6,74 persen dengan jumlah penduduk 1,2 juta pada tahun 2010 menjadi 6,48 persen dengan jumlah penduduk 1,1 juta dan ketiga laju pertumbuhan penduduk tahun 2009 sebesar 0,8 persen pada tahun 2010 menjadi 0,4 persen, ” tegas Nasir.

Sementara 4 indikator lainnya seperti IPM yang hanya 70,58 poin di tahun 2010, tingkat kemiskinan yang masih tinggi sebesar 16,17 persen, laju pertumbuhan ekonomi 5,09 persen, PDBR Konstan dan PDBR perkapita tidak tercapai.



Fraksi PKB Nilai Kinerja Bupati Tahun 2010 Masih Lemah

April 5, 2011
MajalengkaFraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Majalengka menilai kinerja Bupati Majalengka tahun 2010 masih lemah. Pasalnya dari 7 (tujuh) komponen dalam indikator makro sosial ekonomi baru dapat tercapai 3 (tiga) komponen. Sedangkan 4 (empat) komponen lainnya walaupun terdapat peningkatan di banding tahun 2009 tetapi belum mencapai target sesuai dengan amanat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Majalengka.
“Ada 4 (empat) komponen dalam indikator makro yang belum tercapai, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Untuk Itu Fraksi PKB menilai kinerja Bupati selama tahun 2010 masih lemah”, ungkap Juru Bicara Fraksi PKB, Aan Subarnas, SE, pada sidang paripurna DPRD Majalengka, Selasa pagi (5/4/11).
Indikator Makro yang dituangkan dalam RPJMD, lanjut Aan Subarnas, merupakan amanat yang harus dicapai oleh Bupati. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan terukur dari pencapaian ketujuh komponen indikator makro tersebut. Untuk itu perlu upaya yang maksimal dan perhatian khusus dari Bupati Majalengka terhadap pencapaian indikator makro tersebut  pada tahun 2011. Terutama pada tiga sektor yang dinilai masih lemah, yaitu sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
Pada Pandangan Umum itu juga, Fraksi PKB menyoroti rendahnya kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka. Fraksi PKB mencontohkan pembangunan jalan Cigasong-jatiwangi, Jatiwangi-Ligung, Baribis-Kasokandel, Rajagaluh-Prapatan dan Prapatan-Budur. Menurut Fraksi PKB, Pembangunan jalan tersebut saat ini sudah banyak yang rusak, padahal baru dibangun beberapa bulan yang lalu.
“Untuk itu, perlu ada tindakan dan sikap tegas dari Pemerintah Daerah terhadap para rekanan yang dalam mengerjakan kegiatannya tidak sesuai dengan bestek dan tidak tepat waktu,” Kata Aan.
Namun demikian, Fraksi PKB juga memberikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Bupati, Wakil Bupati, Muspida dan seluruh jajaran eksekutif yang telah bekerja keras mengabdikan dirinya untuk membangun Majalengka ke arah yang lebih baik. Fraksi PKB memandang, geliat pembangunan di Majalengka sudah lebih baik dari sebelumnya. Terbukti dengan giatnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun desanya melalui program-program pemerintah. Wajah kota Majalengka juga sudah lebih cerah sehingga kini menjadi bagian dari kebangaan masyarakatnya. (Asep)

Nasir : Cara Persuasif Lebih Bisa Diterima Ahmadiyah

March 19, 2011
Majalengka–Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, SAg, menyambut baik kesadaran dan keikhlasan 11 pengikut Ahmadiyah di Majalengka yang resmi menyatakan diri kembali ke agama Islam dan menyatakan keluar dari Ahmadiyah. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran dari warga Ahmadiyah untuk kembali memeluk agama Islam  secara benar sesuai dengan tuntunannya.
Fakta tersebut, sambungnya, menunjukkan bahwa pola dialogis dan pendekatan ternyata mampu dan lebih bisa diterima oleh pengikut Ahmadiyah dibandingkan dengan memakai pola represif dan kekerasan.
“Ini membuktikan pola pendekatan persuasif dan dialogis lebih bisa diterima dibanding dengan pola represif yang kerap dilakukan kelompok tertentu akhir-akhir ini. Dalam sejarah Islam baik zaman Rasulullah maupun Wali Songo juga sudah terbukti, pola persuasif lebih mengena dalam berdakwah” terangnya.
Nasir juga menyambut baik terbitnya Pergub Jabar terkait larangan aktifitas Ahmadiyah. Namun Pergub tersebut harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pendekatan pro aktif oleh pemerintah dan aparat berwenang. Pasalnya, pergub itu dapat disalah artikan oleh kelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan kepada kelompok  Ahmadiyah.
“Pemerintah dan aparat harus melakukan pendekatan kepada Ahmadiyah agar mereka mematuhi Pergub tersebut. Jika mereka melanggar, pergub khawatir dijadikan justifikasi atas tindakan anarkis masyarakat terhadap Ahmadiyah”, kata politisi yang juga Ketua DPC PKB Majalengka ini.
Sebelumnya diberitakan, 11 jemaat Ahmadiyah di Majalengka menyatakan diri bertaubat dan keluar dari Ahmadiyah. Mereka kembali mengucapkan dua kalimat syahadat dibimbing langsung kepala Kemenag Kabupaten Majalengka Drs H. Athoillah MAg dan beberapa kyai di masjid Islamic center Majalengka. Dari kesebelas jemaat Ahmadiyah tersebut, 3 diantaranya adalah anak perempuan Ahmad Sahidi pimpinan Ahmadiyah Kabupaten Majalengka, yakni Tati Sri Mulyati, Teti Mulyati dan Tati Nurhayati.   (radar majalengka)

Nasir Apresiasi Kinerja Satpol PP dan Kepolisian

March 19, 2011
Majalengka–Tindakan tegas yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Majalengka dalam penegakan Perda dan masalah sosial mendapat  apresiasi positif dari kalangan wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, S.Ag. menyatakan hal itu di ruang kerjanya, Rabu (16/3).
Menurut Nasir, kinerja Satpol PP dan Kepolisian Majalengka saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Ketegasannya dalam menutup usaha Pertambangan Galian C di Kecamatan Sindangwangi beberapa hari yang lalu, penertiban warung tuak di Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji dan upaya persuasif dalam menangani Jamaah Ahamdiyah hatus didukung oleh semua pihak. Pihaknya akan terus mendorong agar Satpol PP dan Kepolisian dapat lebih pro aktif dalam menciptakan kondusifitas di Kabupaten Majalengka. Pasalnya hal itu akan menghindari terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi positif atas kinerja mereka. Kalau aparat sudah sigap dan tegas seperti ini Insya Allah tidak akan terjadi main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat” Ungkap Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka ini.