Parpol Harus Kawal Kuota 30% Perempuan

January 24, 2012

Jakarta– Anggota Komisi II DPR Ida Fauziah mengakui, kualitas sebagian perempuan yang menjadi wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD masih perlu ditingkatkan agar dipandang sejajar dengan legislator pria.

Selain menjadi tantangan bagi mereka, peningkatan kapasitas dan kualitas keseluruhan anggota DPR/DPRD perempuan juga tanggung jawab parpol yang memasangnya saat pencalegan. “Tentu hal ini bagian dari tugas parpol. Jangan sembarangan memasang caleg, tapi harus ada proses persiapan sebelumnya. Kalau mau kuat, parpol memang harus memberi perhatian besar pada kader perempuan. Apalagi segmen pemilih perempuan juga banyak,”ungkap Ida di Jakarta kemarin.

Dia mengakui, hampir setiap partai sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik dan kapasitas kader perempuannya.Kelahiran regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen melalui UU Nomor 2/2011 tentang Parpol bahkan hasil kesepakatan parpol-parpol. Dalam UU itu secara eksplisit diwajibkan ada 30% perempuan dalam struktur pengurus harian parpol. Dalam Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu, ada penegasan bahwa di antara tiga nama dalam daftar caleg harus ada minimal satu caleg perempuan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga ketua umum Fatayat NU ini menambahkan, RUU Pemilu mendatang juga masih menjamin peluang bagi perempuan untuk dipilih sebagai anggota parlemen. Sebelumnya,politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan, fraksinya tidak merasa perlu mengusulkan sanksi bagi parpol-parpol yang mengesampingkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg mereka.
 mohammad sahlan/sindo


Parpol Bisa Gugat Hasil Verifikasi KPU

January 24, 2012

Jakarta– DPR dan pemerintah menyepakati klausul bahwa parpol bisa menggugat hasil verifikasi calon peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Perwakilan pemerintah dan DPR dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang- Undang (RUU) Pemilu juga menyepakati bahwa parpol pun bisa banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara jika tidak puas dengan putusan di tingkat PTUN. ”Soalpersyaratan,pendaftaran, verifikasi,dan keberatan telah disepakati menggunakan PTUN sebagai sarana upaya hukumnya,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Gde Pasek Suardika kepada SINDOkemarin.

Pasek mengungkapkan,dalam konsinyering yang dilakukan Panja DPR dan pemerintah akhir pekan lalu, pengajuan gugatan keberatan atas hasil verifikasi ada batasan waktu yang tegas. Dengan begitu, kepastian hukum tahapan pemilu tetap terjaga.Pembahasan lain seperti tahapan penyelenggaraan pemilu juga sebenarnya 30% sudah selesai meskipun belum utuh karena terkendala hitungan jadwal. ”Tahapan penyelenggaraan pemilu sudah disepakati, hanya semuanya itu menunggu hitungan pasti kapan UU selesai sehingga dimasukkan ke tim perumus,”ujarnya.

Sementara itu,Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LiMa) Ray Rangkuti menegaskan, penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu memang tidak boleh luput dalam pembahasan RUU Pemilu. Belajar dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, di setiap pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres,maupun pilkada terdapat berbagai pelanggaran yang penanganannya tidak tuntas. ”Bila pun tuntas, hak pemilih atau calon tidak bisa dikembalikan karena pemilu tetap berjalan bersamaan dengan proses klaim pelanggaran yang berlangsung lama sehingga hak mereka terabaikan,”sesal Ray.

Dia mengemukakan, ada tiga tahapan penting untuk dipertimbangkan dalam penegakan hukum penyelenggaraan pemilu. Di antaranya pemilih terdaftar dengan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap. Data ini perlu dicek secara terperinci oleh petugas pencatatan pemilu sebab pada Pemilu 2009 hampir 20% pemilih tidak tercatat. ”Hak-hak para calon peserta pemilu pun seperti caleg, parpol,dan capres-cawapres jangan sampai ada yang terabaikan. Dalam konteks penegakan hukum, hak seseorang mengajukan gugatan atas hasil penghitungan suara memang sangat penting,”tandasnya.

Sementara itu, Direktur Monitoring,Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri kembali mengemukakan rasa pesimistisnya bahwa RUU Pemilu dapat diselesaikan sesuai target pada Maret mendatang sebagaimana janji DPR. Ronald memprediksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan lebih dulu terbentuk ketimbang pengesahan RUU Pemilu.

”Sisa waktu DPR untuk merampungkan pembahasan RUU Pemilu sekitar dua bulan lagi. Sedangkan akhir Maret, DPR kembali memasuki masa reses. Dengan sisa waktu tersebut, kecil kemungkinan mereka (DPR) dapat menuntaskannya,” paparnya. Sementara itu, lanjut dia, Tim Seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu telah menyaring para calon anggota KPU-Bawaslu. Pada Maret mendatang diperkirakan sudah terpilih para anggota baru KPU dan Bawaslu.Padahal, KPU-Bawaslu tidak dapat bekerja tanpa ada UU Pemilu.

Dampak dari hal tersebut akan berpengaruh pada logistik, kapasitas, dan persiapan KPU-Panwaslu di daerah. ”Tidak mungkin mereka bekerja tanpa aturan main,”ujarnya. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi optimistis pembahasan RUU Pemilu selesai dua bulan ke depan. ”Karena pembahasannya cukup lancar,”katanya. rahmat sahid/ mohammad sahlan/ dyah ayu pamela/sindo



Nasir Dijagokan PKB dan NU

January 13, 2012

Majalengka – DPC PKB dan sejumlah Badan Otonom (Banom) NU, semakin memantapkan kakinya menghadapi Pilkada Majalengka 2013 nanti.
Hal itu terlihat dari kesiapan sejumlah kader PKB serta Banom NU untuk mendorong kader terbaiknya maju dalam pilkada.
Nama M Nasir, SAg yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Majalengka, dipastikan akan mendapatkan rekomendasi palng kuat di Majalengka.
Sekretaris DPC PKB Majalengka, Drs. Abdul Muin, menuturkan, kuatnya dorongan NU dan kader PKB terhadap sosok M Nasir tidak terlepas dari munculnya restu Ketua DPW PKB, Dedi Wahidi, kepada politikus jebolan Pontren Tambak Beras Jombang tersebut.
Sosok M Nasir, sambung dia, juga dinilai cukup layak untuk menduduki kursi  MI atau M2 Majalengka. “Sampai saat ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan tim pemenangan pilkada, serta khidmat para Ulama NU, sosok Nasir masih menjadi pilihan utama bagi PKB sebagai kader yang diunggulkan untuk maju menjadi calon bupati atau wakil bupati yang diusung PKB dan NU,” katanya, kemarin.
Sementara itu, saat ditemui, M Nasir berharap soliditas dan sinergitas antara NU dan PKB akan terus tumbuh secara harmonis agar bisa bekerja sama dalam memberikan warna pada pemerintahan Kabupataen Majalengka.”Kami juga mohon barokah doa dari para masyayikh agar kami pengurus dan kader PKB Majalengka tetap istiqomah berkhidmat untuk umat dan bangsa khususnya bagi warga NU Majalengka”, tuturnya. (pai/Radar Majalengka)

DPC PKB Lepas Delegasi Muktamar Thariqah NU ke Malang

January 10, 2012
Berdo’a bersama sebelum berangkat ke Muktamar
Majalengka–Perhatian dan kepedualian DPC PKB Majalengka terhadap pelaksanaan kegiatan ke-NU-an di Majalengka patut diacungi jempol. Di saat partai lain sibuk dengan urusan partainya sendiri, DPC PKB Majalengka sore tadi, Selasa (10/1/12) menyempatkan diri untuk ikut melepas delegasi pengurus cabang Jam’iyyah Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah An Nahdhiyyah (Jatman) Kabupaten Majalengka yang akan mengikuti kegiatan Muktamar Jatman di Malang Jawa Timur. Pelepasan delegasi  tersebut dilaksanakan di pondok pesantren Miftahul Huda Rajagaluh di tengah-tengah hujan deras yang mengguyur sejak siang.
Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir SAg, yang hadir langsung pada kesempatan itu menyatakan turut mendo’akan agar delegasi dari kabupaten Majalengka selamat di perjalanan dari mulai berangkat ke Malang hingga kembali ke Majalengka. Nasir juga mengharapkan Muktamar Jatman dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik dan maslahat untuk organisasi dan bangsa. “Kami juga mohon barokah do’a dari para masyayikh agar kami pengurus dan kader PKB Majalengka tetap istiqamah berkhidmat untuk umat dan bangsa khususnya bagi warga nahdhiyyin Majalengka”, ungkap Nasir yang didampingi sekretaris Drs. Abdul Muin dan wakil sekretaris bidang propaganda dan pemenangan pemilu Achmad Cece Ashfiyadi, SHi.
Sementara pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda yang juga Rois Jatman Kabupaten Majalengka, KH. Uju Jazuli, dalam taushiyahnya menyampaikan nasehat agar kegiatan Muktamar dapat diikuti oleh semua delegasi Majalengka dari awal hingga akhir. Khusus mengenai pelaksanaan persidangan terutama dalam sidang pemilihan, A Uju demikian panggilan akrabnya, mengajak semua delegasi agar menjunjung tinggi adab dan etika thariqah. “jangan samakan dengan kegiatan di organisasi lain yang suka ngeyel atau main otot-ototan, di Thariqah kita harus menjunjung tinggi akhlak”, tandasnya.
Di akhir acara, Nasir menyerahkan secara simbolis kunci mobil yang akan digunakan rombongan ke Malang dan bantuan uang transport kepada Ketua Jatman Kabupaten Majalengka KH. Abd. Rosyid, SAg. Pantauan pkbmajalengka.online, rombongan yang akan berangkat berjumlah 17 orang dengan menggunakan satu mobil elf dan satu mobil pribadi. Selain Rois KH. Uju Jazuli dan Ketua Jatman KH. Abd. Rosyid, SAg, tampak juga pengasuh ponpes Sabilul Mardiyah Sindangwangi KH. Zainuddin Dimyati, pengasuh ponpes Raudlatul Mubtadiin Cisambeng KH. Ahmad Fauzi, Pengasuh ponpes Mansyaul Mubtadiin rajagaluh KH. Zainul Muhsinin, pengasuh ponpes Asasul Huda Kasokandel KH. Didi Tarmidzi, Pengasuh ponpes al Mizan Jatiwangi Mas Zainal Muhyiddin SAg, pengasuh ponpes An Nawawi Leuwimunding Drs. Arifin Muslim dan sejumlah kyai yang lain.
Kegiatan Muktamar Jatman menurut informasi akan dilaksanakan tanggal 10-14 Januari 2012 di Pondok Pesantren Al-Munawariyah Malang. Pembukaan Muktamar rencananya akan dilakukan besok, Rabu (11/1/12) pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh Presiden SBY  (cece)  

Bupati Majalengka Tegaskan Menolak Propinsi Cirebon

January 10, 2012
Majalengka.- Bupati Majalengka kembali melakukan penolakan secara tegas terhadap pembentukan Provinsi Cirebon karena dianggap akan lebih menyengsarakan rakyat. Bahkan pemerintahpun dimungkinkan akan semakin kolaps.
Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka H.Sutrisno pada acara Ulang Tahun PDIP di Aula PDIP Jl.Pemuda Majalengka, Selasa (10/1) menyikapi kembali ramainya pembicaraan pembentukan Provinsi Cirebon di wiayah III Cirebon. “Bagi kita harga mati menolak pembentukan Provinsi Cirebon.” ungkap Bupati.
Soal adanya klaim dari Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon yang menyebutkan kalau Kabupaten Majalengka sudah ikut mendukung, menurut Bupati Majalengka biarkan, tidak perlu disikapi dengan serius. Yang pasti Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan ikut mendukungnya.
Ada banyak pertimbangannya tentang penolakan tersebut, di antaranya saja menurut Bupati adalah, pendapatan yang minim sementara banyak infrastuktur yang harus dibangun yang dananya tidak akan mencukupi untuk seluruh kebutuhan walapun mengerahkan seluruh potensi yang ada. Belum lagi persoalan personel yang demikian banyak dan butuh kesejahteraan, serta kondisi masyarakat yang tingkat kemiskinannya cukup banyak dan butuh oerhatian khusus.
“Bayangkan dengan APBD di wilayah tiga Cirebon yang hanya Rp 8 triliun, mana bisa membangun infrastuktur yang demikian banyak dan rusak. Ciayumajakuning itu infrastukturnya banyak yang rusak, jadi tidak mungkin bisa didanai dengan angka sebesar itu karena dana senilai Rp 8 triliun tesrebut termasuk untuk belanja tidak langsung. Makanya kalau kita berpisah dari Provinsi Jawa Barat akan semakin kolaps,” kata Bupati.
Hal yang sama juga diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Majalengka yang juga Ketua PD II PGRI Majalengka H.Aman Nurkamal. Menurutnya, tidak ada alasan yang kuat sehingga Majalengka harus memisahkan diri dengan Jawa Barat, terkecuali jika ingin menambah kesengsaraan dan beban bagi rakyat Majalengka. Karena tidak ada yang bisa diandalkan dari wilayah III Cirebon untuk mampu menghidupi dan memberikan kesejahteraan apalagi 5 hingga 10 tahun pertama pemerintahan dibentuk. (pikiranrakyat online/C-28/das)***

Kuatkan Ekonomi Islam, Salam World Gandeng NU

January 9, 2012

IstanbulCuaca kota Istanbul, Turki yang cerah, Sabtu (7/1), menjadi pertanda baik bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan Salam World. Keduanya memadu kerja sama yang saling menguntungkan bagi pengembangan budaya dan ekonomi Islam.

Nota kesepahaman (MoU) diteken langsung Chairman Salam World, Ustaz Abdul Vakhid Niyazov dan Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siradj di kantor pusat Salam World yang terletak di pinggir selat Bosporus.

“Setelah diawali dengan salat Dzuhur berjamaah dan perbincangan tentang seluk beluk Salam World, keduanya membubuhkan tanda tangan di depan para wartawan internasional maupun lokal,” ungkap Muhamad, seorang pejabat Salam World melalui surat elektronik dari Turki kepada NU Online, Ahad (8/1).

Menurut Muhammad, Ustaz Abdul Vakhid Niyazov asal Rusia yang belum lama ini berkunjung ke Indonesia dan bersilaturahim dengan sejumlah tokoh Indonesia mengungkapkan kegembiraannya atas penandatanganan MoU dengan PBNU 7 Januari lalu.

“Semua ini memberikan bobot yang makin mantap bagi Salam World yang rencananya diluncurkan medio tahun ini. Langkah kami makin tegak dengan bergabungnya NU dalam kerja sama yang saling menguntungkan,” ungkap Niyazov seperti dikutip Muhammad dalam rilisnya.

Sementara itu, Ketua umum PBNU Prof Dr KH Said Agil Siradj yang baru tiba di Istanbul Sabtu dini hari itu mengungkapkan antara Salam World dan Nahdlatul Ulama dapat berjalan seiringan karena memiliki tujuan dan basis yang sama. Keduanya bisa bergandeng tangan membangun peradaban dan menjadi jembatan umat Islam dalam kancah internasional. Meskipun dalam medan yang berbeda, namun keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi.

“Nahdlatul Ulama (NU) dapat menyebarkan ide-ide besarnya ke seluruh dunia melalui situs Salam World, sedangkan Salam World bisa mengajak warga NU yang jumlahnya jutaan menjadi penggunanya. Sikap toleransi, hidup rukun dan berkeadilan menjadi landasan kita,” ungkap Kiai Aqil

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Aqil menyatakan, setelah melalui pendalaman substansi konsep MoU dan juga melakukan modifikasi sesuai kebutuhan, maka Ketua PBNU tersebut menyatakan kesediaannya menjadi anggota Executive Board Salam World yang berpusat di Turki. Salah satu tugasnya adalah memberikan masukan bagi arah kebijakan perusahaan.

Sekretaris Jenderal PBNU, H Marsudi Syuhud menambahkan, MoU diniati dengan ketulusan dan saling percaya. Diharapkan dari sini akan berkembang kerja sama lain seperti di bidang ekonomi dan keagamaan.

Lebih lanjut Muhammad menjelaskan, Salam World merupakan situs jejaring sosial berbasis Islam dan berkonten halal pertama di dunia. Diharapkan, situs ini nantinya akan menjadi salah satu alternatif bagi para pengguna internet yang kadang merasa tidak aman dengan konten yang terlalu bebas. (NU Online)


Siapkan Musancab, PKB Majalengka Cari Ketua DPAC Yang Siap Nyalon Legislatif

January 6, 2012
Majalengka–Menjadi ketua Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC/tingkat kecamatan) PKB di Kabupaten Majalengka tidak lagi semudah periode lalu. Beberapa syarat yang cukup berat kini sedang dimatangkan oleh  DPC PKB Majalengka. Antara lain harus siap menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 yang akan datang. Demikian disampaikan Wakil Ketua Tanfidz DPC PKB Majalengka Bidang Penataan dan Pembinaan Organisasi, Dewi Raff’al Dini, SAg. kepada wartawan dalam jumpa pers di sekretariat jalan suha 204 Majalengka, Jum’at (5/1/12).
“Kami sedang menyiapkan juklak Musyawarah Anak Cabang (Musancab), di dalamnya antara lain disebutkan syarat-syarat menjadi calon ketua DPAC adalah siap menjadi Caleg PKB pada Pemilu 2014 nanti”, papar Dewi didampingi sekretarisnya, Nok Mamah, SPd.
Selain kesiapan menjadi Caleg, lanjut aktifis perempuan Majalengka ini, setiap calon ketua DPAC PKB harus menyusun rencana pemenangan pemilukada 2013 dan pemilu 2014 di kecamatannya,  kemudian menandatangani kontrak politik dan fakta integritas dengan Ketua DPC PKB Majalengka. Syarat lain adalah mendapat restu tertulis dari Ketua MWC NU kecamatan setempat dan tidak rangkap jabatan dengan kepengurusan di DPC PKB Majalengka. 
“Setiap calon ketua DPAC nantinya akan menjalani fit and proper test di hadapan Ketua DPC PKB Majalengka. Materinya sekitar pemenangan pemilukada 2013 dan pemilu 2014. Materi lainnya menyangkut integritas, moralitas dan loyalitas calon”, jelasnya.
Apakah ini berarti membuka peluang bagi  kalangan umum non PKB untuk menjadi Ketua DPAC PKB? “iya dong, PKB kan milik semua masyarakat. Warga masyarakat yang tadinya bukan PKB juga berhak menjadi calon Ketua DPAC PKB asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan terpilih dalam forum Musancab nanti”, tandasnya.
Ditambahkannya, menurut rencana kerja DPC PKB Majalengka, pelaksanaan Musancab DPAC PKB se-kabupaten Majalengka akan dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai dengan April 2012. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Ranting (Musranting) hingga bulan Juni 2012. “Ini sudah menjadi keputusan Mukercab kemarin”, pungkasnya. (asep)