Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

PKB Tuding Pemerintah Abaikan Perangkat Desa

Jakarta – Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar perangkat desa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sayangnya, upaya itu belum mendapatkan respon dari pemerintah.

“Untuk perangkat desa sampai hari ini pemerintah belum mau mengakomodasi,” kata Marwan dalam saat acara launching buku “Laporan Kinerja Tahun Fraksi PKB DPR 2011” di Jakarta, Selasa (31/1).

Marwan mengatakan, sejak dua pekan terakhir ini dirinya mendapatkan banyak SMS dari perangkat desa yang menuntut untuk dijadikan PNS. Menurutnya, kini muncul kecemburuan dari perangkat desa hanya Sekretaris Desa (Sekdes) saja yang kini sudah dijadikan PNS.

“PKB mendorong mereka jadi PNS. Sekdes sudah menjadi PNS. Muncul kecemburuan  sekdes sudah jadi PNS, perangkat desa juga minta jadi PNS,” ungkap Anggota Komisi III itu.

SMS lainnya juga berdatangan dari para kepala desa, yang menuntut agar desa dibiayai oleh APBN. “Mereka menuntut supaya desa dibiayai APBN. APBN 10 persen terintegasi di desa sudah diusulkan,” katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, kalau menuntut 10 persen APBN untuk desa itu berat sekali. Dia mencontohkan, APBN saja sudah 20 persen harus dialokasikan untuk pendidikan.

“Kalau diambil lagi 10 persen dari Rp1.300 triliun, itu sudah habis. Hampir Rp400 triliun sudah diambil pendidikan. Kita integrasikan antara APBN dan APBD  provinsi kabupaten kota. Itu ide dasar mengenai kita memerjuangkan desa itu,” katanya.(boy/jpnn)

PKB Siap Turun Jalan Bela Nasib Honorer

Jakarta— Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja’far, menyatakan pihaknya siap turun ke jalan bersama guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Dia menyatakan pihaknya sudah kesal dengan Pemerintah yang lamban menangani masalah guru honorer ini.

“Kita siap turun,” jelasnya, di DPR, Selasa (31/1). Dia mengatakan masih banyak guru honorer yang nasibnya terkatung-katung. Selama ini guru honorer dibiarkan saja statusnya dan tidak dinaikkan menjadi PNS. Padahal, jelasnya mereka sudah berbakti selama bertahun-tahun.

PKB sempat turun ke jalan berdemonstrasi bersama ribuan massa terkait sekretaris desa yang nasibnya tidak jelas. PKB ketika itu mendesak Kemendagri agar sekdes di seluruh indonesia berstatus PNS. Setelah didemo berkali-kali, akhirnya sekdes diangkat menjadi PNS.

Marwan menyatakan hal yang sama juga akan dilakukan. Kali ini untuk memperjuangkan nasib guru honorer. (republika)

PKB Majalengka Serahkan Kado Mobil Kepada PCNU

Majalengka—PeringatanHari Ulang Tahun (Harlah) ke-86 Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi berkah bagijajaran PCNU Kabupaten Majalengka. Pasalnya, dalam momen Harlah tahun inimereka mendapatkan kado istimewa dari DPC PKB Kabupaten Majalengka, yaituberupa mobil operasional. Bertempat di secretariat PCNU Majalengka, Jalan rayaMajalengka-Cirebon KM 16 Sukahaji, kado mobil jenis kijang kapsul LGX tahunpembuatan 2004 ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Syura DPC PKBMajalengka KH. Badrussalam kepada Rois Syuriyah PCNU Majalengka KH. AbanBanani, Selasa (31/1/12).

Hadir pada kesempatanitu Ketua DPC PKB Majalengka ,Nasir Sag, sekretaris Drs. Abdul Muin, KetuaFraksi PKB Drs. Muhammad Jubaedi beserta seluruh anggota fraksinya, wakil KetuaUjang Arjohan, Imam Royani AZ., Wakil Sekretaris Asep Nurjaman Sag, Ahmad CeceAshfiyadi SHI, Aan Subarhan SPdI  dansejumlah pengurus lainnya. Sementara dari jajaran PCNU Majalengka Nampak hadirKetua plt Drs. Iwan Bulyawan MMPd, sekretaris Drs. Dedi Mulyadi MM, Katib KH.Yusuf Karim, Wakil Rois KH. Sirojuddin Abbas, KH. Endin Sholehuddin, WakilKatib KH. Hasan Ajhuri, Wakil Ketua Drs. Ade Junaidi SPd, Drs. H.CeceSaifuddin, sekretaris GP Ansor Majalengka Drs. Muhammad Ridwan, dan pengurusMWC NU se-kabupaten Majalengka.

Dalam sambutannyausai istighotsah dan tahlil akbar, Ketua DPC PKB Majalengka Nasir Sag,mengatakan pemberian kado mobil operasional ini merupakan bentuk khidmat PKBMajalengka kepada NU. “Pemberian mobil ini bukan berarti kami sudah kelebihanuang, melainkan semata-mata karena didorong oleh keinginan kami untuk selalumenjadi anak yang sholeh dan berkhidmat kepada NU”, katanya, “Kami relamenempati  secretariat kontrakan asal NUpunya kantor tetap, kamipun rela tidak punya mobil operasional asal NU punya”,lanjutnya.

Lebih lanjut politisiyang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Majalengka ini menyampaikan harapan agarwarga NU mampu berpikir cerdas dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu2014 yang akan datang. Menurutnya, jika PT disepakati 4 persen maka Pemilu 2014 menjadi pertaruhan bagi NU danwarganya dalam mempertahankan eksistensi wadah politiknya. Apakah dari sekianpartai politik yang menaungi aspirasi politik warga NU dapat bertahan atautidak. Karenanya, Nasir mengharapkan agar suara warga NU tidak menyebar kepadabeberapa partai. Cukup satu partai yang harus dipertahankan sebagai wadahaspirasi politik. “Jika suara warga NU menyebar ke berbagai partai dan tidaksolid ke PKB maka dikhawatirkan pasca pemilu 2014 nanti tidak ada lagi partaipolitik yang menjadi wadah aspirasi politik warga NU”, tandasnya.

Sementara itu pltKetua PCNU Majalengka, Drs. Iwan Bulyawan M.MPd, dalam sambutannya menyampaikanrasa syukur dan terimakasihnya atas kado mobil yang diberikan DPC PKBMajalengka. Pihaknya berjanji akan terus mendo’akan dan membantu PKBMajalengka. “sebagai orang tua, kami akan selalu dekat, ngasuh danmembantu anaknya yang sholeh”, ungkapnya. (aan)

Seleksi CPNS Dibuka Lagi

Jakarta – Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrutmen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.

Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, kemarin (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. “Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat,” katanya. Selain itu, pemerintah juga khusus tahun ini membatasi formasi CPNS baru.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unuversitas itu menjelaskan, untuk seleksi CPNS baru tahun ini hanya untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat dan bidan. Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak diantaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).

Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru untuk beberapa posisi tadi, Eko belum bisa memebrikan kapan persis penyelenggaraannya. “Masih dalam proses,” kata dia. Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar rapat pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS baru tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi kebutuhan pegawai baru di daerah.

Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu.data laporan kebutuhan dari daerah. Informasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis beban kerja. “Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi, katanya.

Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Di luar posisi yang sudah ditetapkan tadi, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pekerjaan tahun depan. Perkembangan usulan CPNS baru bisa dipantau di website Kemen PAN dan RB.

Eko mengatakan memang banyak sekali dokumen laporan yang harus diserahkan daerah untuk bisa menjalankan seleksi CPNS baru. “Seluruhnya harus komple. RIdak boleh ada yang bolong,” katanya. Upaya ini dilakukan dalam rangka profesionalisasi aparatur sipil negara. Dia berharap, formasi PNS baru yang diusulkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Bukan usulan yang mengada-ada seperti periode sebelumnya.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS baru tahun ini bisa jadi membuat 67 ribu tenaga honorer kategori I ketar-ketir. Pasalnya, mereka segera diangkat jika RPP Pengangkatan Honorer yang kabarnya sudah ada dilingkungan istana, diteken presiden SBY. Menanggapi ini, Eko mengatakan rekrutmen CPNS baru untuk formasi tertentu tidak termasuk dalam skenario pengangkatan honorer. “Ini berbeda. Formasi ini diluar rencana penerbitan PP untuk tenaga honorer,” tegasnya.

Dia menegaskan, rekrutmen CPNS baru tahun ini dijalankan dengan skenario tambahan formasi. Dengan demikian, di luar dari formasi yang sudah diplot untuk diisi tenaga honorer kategori I. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian kapan RPP tenaga honorer tadi akan diteken. (jpnn/Radar Cirebon) 

PKB Undang Kader PKBN Daftar Caleg

Jakarta – PKB membuka ruang terhadap kader Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pimpinan Yennu Wahid. Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar siap menyambut mereka yang ingin mendaftar sebagai caleg di partainya untuk Pemilu 2014 nanti.

“Kami undang partai lain berbasis NU, yang kebetulan tidak bisa ikut berkontentestasi dalam Pemilu nanti,” kata Muhaimin Iskandar, di sela acara pembukaan Muspimnas PKB, di kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin (24/1).

Pada kesempatan itu, Muhaimin memang tidak menyebut nama PKBN secara terbuka. Namun, agak sulit menghindari jika yang dimaksud Muhaimin tersebut bukan partai yang baru saja dinyatakan Kementerian Hukum dan HAM tidak memenuhi syarat untuk mendapat badan hukum sebagai peserta Pemilu 2014 nanti. “Intinya kami buka kesempatan bagi siapa saja yang ingin jadi caleg PKB,” tandasnya.

Dia menambahkan, kesiapan menerima kader partai lain tersebut, seiring dengan komitmen partainya untuk menampung sekaligus serius menjaring kalangan luar untuk dijadikan caleg. Kalangan profesional menjadi prioritas. Semisal, kelompok akademisi/pengajar, dokter, atau profesi lainnya. “Kami siapkan berbagai cara merekrut anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, maupun DPRD tingkat kabupaten/kota,” imbuhnya.

Termasuk, lanjut dia, kalangan artis dan seniman juga akan dibukakan ruang untuk menjadi caleg. Hingga saat ini, menurut Muhaimin, sudah ada sekitar 20 artis yang mendaftar. Namun, dia masih enggan membeberkan nama-nama artis tersebut. “Tentu akan kami seleksi satu per satu bagaimana kesiapannya. Kami sudah ada koordinator untuk artis,” sambung menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) tersebut.

Muspimnas PKB dilaksanakan di Puncak, Bogor, selama dua hari. Tema besar yang diambil dalam acara yang juga menghadirkan para pengurus PKB daerah seluruh Indonesia itu adalah “Memperkuat Perjuangan Basis untuk Pemenangan PKB.” Tentunya, bagi pemenuhan target perolehan suara pada Pemilu 2014 nanti yang sudah ditetapkan sebesar 15 persen, atau minimal 10 persen. (dyn/Radar Cirebon)

Didukung Para Kyai, PKB Optimis Raih 15-20 Persen

Jakarta – Pemilu 2014 masih beberapa tahun lagi. Sejumlah persiapan sudah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena mendapat dukungan dari kiai dan ulama kampung, PKB yakin dapat meraih target suara 10-15 persen.

“PKB mempersiapkan diri untuk Pemilu 2014 di mana kita memiliki target 10 dan maksimal 15 persen. Kita sangat yakin itu karena mesin partai sudah siap dan mendapat dukungan dari kiai dan ulama kampung,” ujar Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikan dia dalam konferensi pers Muspimnas PKB bertema ‘Memperkuat perjuangan basis untuk pemenangan pemilu 2014’ di Kantor DPP PKB JL Raden Saleh, Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Menurutnya, kiai dan ulama kampung konsisten mendukung PKB. Karena itulah kalangan itu menjadi bagian kekuatan partai yang mengidentikkan dengan warna hijau ini.

“Pemetaan kekuatan PKB ada di grass root berbasis NU dan pesantren, kalangan muda NU dan non-NU, serta perempuan. 3 Hal tersebut jadi garapan PKB,” sambung pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Terkait besaran parliamentary threshold (PT), menurutnya, angka PT harus terukur dan profesional agar tidak banyak suara hilang. Angka ideal PT, sambung Cak Imin, adalah 3-4 persen.

“Kalau terlalu tinggi bisa-bisa 30 juta suara hilang,” tambah pria yang juga Menakertrans ini. (detiknews.com)

Parpol Harus Kawal Kuota 30% Perempuan

Jakarta– Anggota Komisi II DPR Ida Fauziah mengakui, kualitas sebagian perempuan yang menjadi wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD masih perlu ditingkatkan agar dipandang sejajar dengan legislator pria.

Selain menjadi tantangan bagi mereka, peningkatan kapasitas dan kualitas keseluruhan anggota DPR/DPRD perempuan juga tanggung jawab parpol yang memasangnya saat pencalegan. “Tentu hal ini bagian dari tugas parpol. Jangan sembarangan memasang caleg, tapi harus ada proses persiapan sebelumnya. Kalau mau kuat, parpol memang harus memberi perhatian besar pada kader perempuan. Apalagi segmen pemilih perempuan juga banyak,”ungkap Ida di Jakarta kemarin.

Dia mengakui, hampir setiap partai sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik dan kapasitas kader perempuannya.Kelahiran regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen melalui UU Nomor 2/2011 tentang Parpol bahkan hasil kesepakatan parpol-parpol. Dalam UU itu secara eksplisit diwajibkan ada 30% perempuan dalam struktur pengurus harian parpol. Dalam Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu, ada penegasan bahwa di antara tiga nama dalam daftar caleg harus ada minimal satu caleg perempuan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga ketua umum Fatayat NU ini menambahkan, RUU Pemilu mendatang juga masih menjamin peluang bagi perempuan untuk dipilih sebagai anggota parlemen. Sebelumnya,politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan, fraksinya tidak merasa perlu mengusulkan sanksi bagi parpol-parpol yang mengesampingkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg mereka.
 mohammad sahlan/sindo

Parpol Bisa Gugat Hasil Verifikasi KPU

Jakarta– DPR dan pemerintah menyepakati klausul bahwa parpol bisa menggugat hasil verifikasi calon peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Perwakilan pemerintah dan DPR dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang- Undang (RUU) Pemilu juga menyepakati bahwa parpol pun bisa banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara jika tidak puas dengan putusan di tingkat PTUN. ”Soalpersyaratan,pendaftaran, verifikasi,dan keberatan telah disepakati menggunakan PTUN sebagai sarana upaya hukumnya,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Gde Pasek Suardika kepada SINDOkemarin.

Pasek mengungkapkan,dalam konsinyering yang dilakukan Panja DPR dan pemerintah akhir pekan lalu, pengajuan gugatan keberatan atas hasil verifikasi ada batasan waktu yang tegas. Dengan begitu, kepastian hukum tahapan pemilu tetap terjaga.Pembahasan lain seperti tahapan penyelenggaraan pemilu juga sebenarnya 30% sudah selesai meskipun belum utuh karena terkendala hitungan jadwal. ”Tahapan penyelenggaraan pemilu sudah disepakati, hanya semuanya itu menunggu hitungan pasti kapan UU selesai sehingga dimasukkan ke tim perumus,”ujarnya.

Sementara itu,Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LiMa) Ray Rangkuti menegaskan, penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu memang tidak boleh luput dalam pembahasan RUU Pemilu. Belajar dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, di setiap pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres,maupun pilkada terdapat berbagai pelanggaran yang penanganannya tidak tuntas. ”Bila pun tuntas, hak pemilih atau calon tidak bisa dikembalikan karena pemilu tetap berjalan bersamaan dengan proses klaim pelanggaran yang berlangsung lama sehingga hak mereka terabaikan,”sesal Ray.

Dia mengemukakan, ada tiga tahapan penting untuk dipertimbangkan dalam penegakan hukum penyelenggaraan pemilu. Di antaranya pemilih terdaftar dengan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap. Data ini perlu dicek secara terperinci oleh petugas pencatatan pemilu sebab pada Pemilu 2009 hampir 20% pemilih tidak tercatat. ”Hak-hak para calon peserta pemilu pun seperti caleg, parpol,dan capres-cawapres jangan sampai ada yang terabaikan. Dalam konteks penegakan hukum, hak seseorang mengajukan gugatan atas hasil penghitungan suara memang sangat penting,”tandasnya.

Sementara itu, Direktur Monitoring,Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri kembali mengemukakan rasa pesimistisnya bahwa RUU Pemilu dapat diselesaikan sesuai target pada Maret mendatang sebagaimana janji DPR. Ronald memprediksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan lebih dulu terbentuk ketimbang pengesahan RUU Pemilu.

”Sisa waktu DPR untuk merampungkan pembahasan RUU Pemilu sekitar dua bulan lagi. Sedangkan akhir Maret, DPR kembali memasuki masa reses. Dengan sisa waktu tersebut, kecil kemungkinan mereka (DPR) dapat menuntaskannya,” paparnya. Sementara itu, lanjut dia, Tim Seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu telah menyaring para calon anggota KPU-Bawaslu. Pada Maret mendatang diperkirakan sudah terpilih para anggota baru KPU dan Bawaslu.Padahal, KPU-Bawaslu tidak dapat bekerja tanpa ada UU Pemilu.

Dampak dari hal tersebut akan berpengaruh pada logistik, kapasitas, dan persiapan KPU-Panwaslu di daerah. ”Tidak mungkin mereka bekerja tanpa aturan main,”ujarnya. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi optimistis pembahasan RUU Pemilu selesai dua bulan ke depan. ”Karena pembahasannya cukup lancar,”katanya. rahmat sahid/ mohammad sahlan/ dyah ayu pamela/sindo

Nasir Dijagokan PKB dan NU

Majalengka – DPC PKB dan sejumlah Badan Otonom (Banom) NU, semakin memantapkan kakinya menghadapi Pilkada Majalengka 2013 nanti.

Hal itu terlihat dari kesiapan sejumlah kader PKB serta Banom NU untuk mendorong kader terbaiknya maju dalam pilkada.

Nama M Nasir, SAg yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Majalengka, dipastikan akan mendapatkan rekomendasi palng kuat di Majalengka.

Sekretaris DPC PKB Majalengka, Drs. Abdul Muin, menuturkan, kuatnya dorongan NU dan kader PKB terhadap sosok M Nasir tidak terlepas dari munculnya restu Ketua DPW PKB, Dedi Wahidi, kepada politikus jebolan Pontren Tambak Beras Jombang tersebut.

Sosok M Nasir, sambung dia, juga dinilai cukup layak untuk menduduki kursi  MI atau M2 Majalengka. “Sampai saat ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan tim pemenangan pilkada, serta khidmat para Ulama NU, sosok Nasir masih menjadi pilihan utama bagi PKB sebagai kader yang diunggulkan untuk maju menjadi calon bupati atau wakil bupati yang diusung PKB dan NU,” katanya, kemarin.

Sementara itu, saat ditemui, M Nasir berharap soliditas dan sinergitas antara NU dan PKB akan terus tumbuh secara harmonis agar bisa bekerja sama dalam memberikan warna pada pemerintahan Kabupataen Majalengka.”Kami juga mohon barokah doa dari para masyayikh agar kami pengurus dan kader PKB Majalengka tetap istiqomah berkhidmat untuk umat dan bangsa khususnya bagi warga NU Majalengka”, tuturnya. (pai/Radar Majalengka)