Mukercab I Hasilkan 4 Target
December 27, 2011DPP PKB Proyeksikan Nasir Cabup
December 26, 2011Maja – Dalam rangka menyusun program kerja dan strategi pemilu, DPC PKB Kabupaten Majalengka periode 2011-2016, menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) di Pondok Pesantren Daarul Maarif Cikedung Kecamatan Maja, Minggu (25/12).
Proyek Bandara Kertajati Dipastikan Molor
December 21, 2011Bandung– Target Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka yang mulai dilakukan pada 2012 diprediksi bakal molor. Pasalnya, ketersediaan anggaran untuk proses pembebasan lahan yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum maksimal.
“Padahal sesuai perhitungan awal,proyek pembebasan lahan membutuhkan anggaran sebesar Rp150 miliar.Kalau lahan untuk runway dan terminal sudah selesai. Masyarakat tinggal menunggu pembayaran. Sekarang tinggal pembebasan lahan untuk kawasan aerocity seluas 74,40 hektare. Tetapi anggaran yang tersedia di APBD murni 2012 hanya sebagian kecil yaitu Rp70 miliar,” jelas Herri kepada wartawan kemarin.
Dia menilai sisa kebutuhan dana yang harus disiapkan Pemprov Jabar masih cukup besar yakni sekitar Rp80 miliar. “Uang sebesar itu berat. Masadisediakan di APBD perubahan,” tambahnya. Karena itu, pihaknya pesimistis jika proses pembangunan Bandara Kertajati dapat selesai sesuai jadwal. Menurut dia, seharusnya tahun ini proses pembebasan lahan telah selesai, sehingga pada 2013 mendatang sudah masuk pada pembangunan fisik.
Namun dengan keterbatasan anggaran,proses pembebasan lahan diperkirakan meleset dari target. “Jujur saja, awalnya kami hanya mengalokasikan Rp50 miliar.Tetapi setelah dibahas kembali, cukup berat harus menyiapkan sisa Rp100 miliar lagi. Kita lihat kemampuan keuangan, misalnya ada likuiditas keuangan pemprov. Soalnya kita berpedoman dan mengedepankan pada program sesuai RUPJM,terutama monumental seperti Kertajati,” tegasnya.
Namun banyak programprogram prioritas lainnya yaitu janji-janji Gubernur Jabar seperti program bergulir usaha mikro kecil menengah (UMKM). Setelah berhitung-hitung, ditambahkan Herri, dengan memasukkan program janji Gubernur Jabar lainnya yaitu pendidikan 20% ditambah kesehatan 7,5%, ternyata anggaran masih jauh dari target. “Karena itu akhirnya anggaran yang disiapkan untuk Bandara Kertajati hanya Rp70 miliar,”bebernya.
Ketua Tim Pantia Pengadaan Tanah (P2T) Ade Rahmat Ali menyebutkan, hingga saat ini proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah mencapai 630 hektare dari total kebutuhan seluas 1.800 hektare. “Proses pembebasan lahan telah berjalan dua tahun,pada 2010, 530 hektare lahan telah dibebaskan, dan pada 2011 ini sekitar 100 hektare kembali dibebaskan,” kata dia saat dihubungi SINDO,tadi malam. yugi prasetyo/ inin nastain /sindo
Tunjangan Guru PAUD Akan Dinaikkan
December 12, 2011Jakarta– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun depan akan memfokuskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini (PAUD).
Dengan pemberian beasiswa ini, peningkatan sertifikasi guru PAUD dapat terjadi pula. Para guru itu juga akan diajarkan pelatihan potensi guna mencapai kualitas yang sesuai peraturan. Sedangkan untuk guru PAUD swasta yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, Kemendikbud akan memberikan tunjangan sebesar Rp150.000 per bulan dari awalnya Rp100.000. “Honorarium mereka ratarata Rp300.000 per bulan. Kita dorong terus supaya mereka tidak menggantungkan pada sistem honorarium,” kata Hamid di Jakarta kemarin.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud ini juga menjelaskan, angka partisipasi PAUD saat ini baru 56%. Karena itu, Kemendikbud berupaya untuk menaikkannya minimal 4% per tahun. Hal ini untuk mengejar target Education for All (EFA) yang dicanangkan UNESCO, di mana 22,5 juta anak usia dini harus masuk lembaga PAUD. Hingga saat ini di Indonesia baru ada 16 juta anak usia dini yang masuk PAUD.
Itu pun masih digabung dengan siswa taman pendidikan keagamaan. Program untuk meningkatkan angka partisipasi ini, kata Hamid, salah satunya dengan mendirikan PAUD terpadu, di mana pada satu TK akan didorong untuk membuka kelompok bermain atau taman pendidikan keagamaan dan begitu pula sebaliknya.
Dengan demikian, program ini akan menambah 65.000 kelompok bermain baru. Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, diperlukan rencana strategi tentang standar pelaksanaan PAUD. Menurut dia, pelaksanaan PAUD saat ini masih berbeda antara satu dan yang lain. Selain itu, ada PAUD yang berbiaya mahal dan tidak dapat dijangkau semua kalangan. neneng zubaidah/sindo
Pemilu 2014 Terancam Pakai UU Lama
December 12, 2011Jakarta– Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 terancam tidak memiliki aturan baru jika pembahasan revisi Undang–Undang (UU) Pemilu tidak bisa diselesaikan maksimal Maret 2012.
Jika lewat dari tanggal itu, persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 akan sangat mepet dan riskan dilaksanakan. “Ada kemungkinan pelaksanaan pemilu kembali ke UU yang lama bila Maret ini tidak selesai. Kalau kembali ke UU yang lama, ini yang harusnya dikhawatirkan,” ungkap Pipit di Jakarta kemarin. Menurut dia, Pemilu 2014 akan kacau jika tetap menggunakan UU yang lama sebab justru menimbulkan banyak perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hingga saat ini bahkan banyak dari perkara tersebut yang belum diselesaikan. Pipit menjelaskan,pada pemilu lalu pasangan yang kalah kerap memerkarakannya ke MK. Padahal,MK hanya berwenang memutus hasil pemilu. Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke MK.
“Hal itulah yang membuat Pemilu 2009 kurang berjalan baik. Bila Pemilu 2014 tetap menggunakan UU yang lama, diprediksi hasilnya tidak berbeda dengan pemilu yang lalu. Nah,ini yang dikhawatirkan.Jadi, kami berharap RUU Pemilu selesai dibahas,”tandasnya. Hal senada diungkapkan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw.
Dia mengaku pesimistis RUU Pemilu dapat disahkan pada Maret 2012 seperti yang dijanjikan DPR. Jeirry pun menyatakan sudah tidak percaya lagi dengan DPR yang terkesan hanya mengobral janji, sebab tak satu pun janji tersebut yang ditepati. Menurut Jeirry, DPR sebenarnya telah melanggar aturan yang disepakatinya sendiri.
Dalam UU Partai Politik (Parpol) disebutkan bahwa verifikasi parpol dilakukan dua setengah tahun sebelum pemilu. Kenyataannya, DPR tidak menepati jadwal yang telah mereka tentukan. “Kemarin dijanjikan RUU Pemilu selesai bulan Desember. Namun, sampai sekarang belum selesai. Alasannya, belum disampaikan ke pemerintahlah, belum ada tanggapan lah, dan sebagainya. Kini dijanjikan bulan Maret 2012 selesai. Dari mana kita percaya Maret selesai?”tandasnya.
Karena itu, Jeirry mendesak pemerintah dan DPR secepatnya mengesahkan RUU Pemilu. Bila semakin lama, dampaknya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu. Molornya pembahasan RUU Pemilu tidak terlepas dari kepentingan politis, sebab masing- masing anggota DPR masih tetap berusaha memasukkan kepentingan partainya dalam RUU Pemilu tersebut.
Hal itulah,ujarnya,yang membuat pembahasan RUU Pemilu molor. Dia bahkan menduga pembahasan RUU tersebut semakin molor karena belum ada poin yang disepakati. Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang juga menyatakan hal yang sama.Menurut dia,molornya RUU Pemilu akan memengaruhi tahapan pemilu.
Akibatnya, persiapan dalam setiap tahapan pemilu dilakukan secara terburu-buru.“Kalau waktunya sudah mepet, tidak mungkin verifikasi parpol dan data pemilih dilakukan dengan benar,”tegasnya. Anggota Pansus RUU Pemilu Abdul Malik Haramain membenarkan ada tarik-menarik dalam pembahasan RUU Pemilu.
Dia bahkan menyatakan khawatir jika pelaksanaan Pemilu 2014 tidak berjalan dengan baik bila RUU pembahasan RUU Pemilu tidak selesai pada Maret 2012. Karena itu, Abdul Malik menyatakan akan mengintensifkan lobi-lobi guna mencapai kesepakatan. “Kalau tidak selesai juga, ya kembali ke undang-undang yang lama,” ungkap politikus PKB itu.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, saat ini sedang diupayakan ada titik temu pembahasan RUU Pemilu dalam forum rapat Setgab Koalisi.Pertemuan itu diharapkan bisa menyepakati jalan tengah yang bisa mengakomodasi keinginan semua anggota Setgab. “Memang, tidak mungkin memuaskan semua pihak sepenuhnya. Tapi, paling tidak perbedaanperbedaan yang muncul bisa didekatkan dengan cara mengambil jalan tengah,”ucapnya.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Teguh Juwarno mengatakan, prinsipnya PAN mengajak mitra koalisi untuk melihat RUU Pemilu ini sebagai fondasi dari kerangka bangunan yang bernama Indonesia dengar latar budaya penduduknya yang beragam. Karena itu,dibutuhkan kebesaran hati untuk melihat rumah besar ini sebagai rumah bersama. henry sihaloho/ mohammad sahlan/sindo
PKB Majalengka Seriusi Pengaduan Masyarakat
December 12, 2011
Pembebasan Lahan BIJB Mulai Dilaksanakan
December 10, 2011Namun sebelumnya pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk tahun ini mencapai kurang lebih seluas 400 hektaran meliputi wilayah Desa Kertajati, Bantarjati dan Kertasari. Menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, pembebasan lahan di wilayahnya mencapai kurang lebih sekitar 29,2505 hektar, atau sebanyak 104 bidang, pembebasan akan dilakukan selama dua hari pada Kamis-Jumat (8-9/12) yang pembayarannya dilaksanakan di kantor balai desa setempat.
“Pembebasan kali ini untuk Blok Cintakarya, namun itupun baru areal sawah dan perkebunan, sedangkan perumahan baru sebagian yang dilaksanakan tahun lalu,” ungkap Mahpudin.
Mahpudin belum bersedia menyebutkan, berapa total uang ganti rugi yang diterima warganya tersebut. Alasannya, ganti rugi masih berlangsung, sehingga belum diketahui persis. Di samping itu, ganti rugi lahan sendiri bervariasi tergantung kelas tanah dan status kepemilikannya.
Salah seorang warga, Eti, dari Cintakarya, Desa Kertajati menyebutkan, ganti rugi lahan sawah yang diterimanya tersebut senilai Rp 38.500/meter2. Lahan sawahnya berada di pinggir jalan namun hanya bisa digarap dua kali dalam setahun dengan status kepemilikan akta jual beli.
Menurutnya apabila status kepemilikannya sertipikan maka uang ganti rugi yang diterima lebih besar 10 persen. “Nilai ganti rugi sawah Rp 38.500/meter2 yang bukti kepemilikannya hanya akta jual beli. Namun untuk bukti kepemilikan sertifikat ditambah sebesar 10 persen dari nilai tersebut. Sedangkan untuk lahan perkebunan senilai Rp 27 ribu/m2,” ungkap Eti yang mengaku seluruh tanahnya terkena pembebasan lahan.
Eti sendiri kini telah membeli rumah di Desa Kertajati dari hasil ganti rugi lahan sawah sebelumnya. Saat ini yang belum diganti rugi tinggal rumah dan pekarangannya. Harga ganti rugi lahan tersebut mengalami kenaikan dibanding harga ganti rugi tahun lalu, karena harga ganti rugi lahan tahun lalu untuk lahan kebun nilai terendah Rp 25 ribu/m, tertinngi senilai Rp 35 ribu/m. Untuk sawah nilai ganti rugi terendah juga Rp 25 ribu/m dan tertinggi Rp 37 ribu/m2, serta tanah darat atau pekarangan terendah Rp 30 ribu/m2 dan tertinggi Rp 47 ribu/m2.
Sementara itu, menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, harga pasaran tanah sawah dan perumahan di daerahnya sudah sangat tinggi mencapai Rp 2 juta/bata untuk lahan pekarangan, dan Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu/bata untuk lahan sawah, serta Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu/bata untuk lahan perkebunan. Angka tersebut hampir mendekati harga ganti rugi yang diterima masayrakat dari pemerintah.
Disampaikannya, masyarakat yang telah menerima ganti rugi lahan perumahan sebagian telah membeli lahan baru dan memiliki rumah baru, sedangkan mereka yang belum menerima ganti rugi masih menempati rumahnya masing-masing.(Kabar Cirebon/C-28)
F-PKB Dukung 10 Persen Dana APBN untuk Desa
December 6, 2011