Mukercab I Hasilkan 4 Target

December 27, 2011
Majalengka – Mukercab I DPC PKB Majalengka yang digelar di Ponpes Daarul Ma’arif Cikedung Maja, menghasilkan sejumlah butir kesepakatan dan target yang harus dicapai menghadapi 4 agenda politik. 
Target pertama adalah meloloskan calon internal PKB dalam Pilkada Jabar, yakni Ketua DPW PKB Jabar, Dedi Wahidi.
Target kedua adalah menaikkan jumlah perolehan suara pada pemilu di Majalengka dengan meraih minimal 10 kursi dari target 12 kursi yang ditetapkan DPW. Target ketiga yakni mengusung kader internal PKB dalam Pilkada Majalengka dengan mendorong M Nasir SAg maju sebagai cabup atau cawabup, dan target yang keempat yaitu mengembalikan kejayaan PKB di level nasional dengan meraih suara terbanyak pada Pemilu 2014.
Empat target tersebut menurut M Nasir SAg, merupakan target yang harus dimenangkan PKB. Untuk bisa mencapai itu, kata dia, tidak ada jalan lain kecuali dengan kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas serta meningkatkan koordinasi antarsemua lini.
“Target tersebut tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa adanya sebuah kerja keras dari semua kader dan simpatisan PKB. Untuk itu, saya minta agar semua kader mulai meningkatkan konsolidasi dan merapatkan barisan demi meraih kemenangan dalam pemilu maupun pilkada yang akan kita hadapi ini,” jelasnya, kemarin.
Senada diungkapkan Sekretaris DPC PKB Majalengka, Drs Abdul Muin. Dia mengatakan, selain memperkuat para kader dan simpatisan, PKB juga akan membidik para pemilih pemula yang akan dididik menjadi kader utama.
Pola dan strategi rekrutmen bagi para pemilih pemula tersebut sudah dipersiapkan tim pemenangan pemilu. “Selain memperkuat para kader dan simpatisan, target kami saat ini adalah mencari kantong-kantong baru PKB dan memperkuat barisan dilapisan pemilih pemula yang cukup potensial,” jelasnya, didampingi Wakil Sekretaris Aan Subarhan SPdI. (pai/Radar Majalengka)
Advertisements

DPP PKB Proyeksikan Nasir Cabup

December 26, 2011

Maja – Dalam rangka menyusun program kerja dan strategi pemilu, DPC PKB Kabupaten Majalengka periode 2011-2016, menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) di Pondok Pesantren Daarul Maarif Cikedung Kecamatan Maja, Minggu (25/12).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPW PKB Jabar, H. Dedi Wahidi, Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, Anas Nasihin, Ketua DKW Garda Bangsa Jabar, M. Sidkon Djampi, Anggota DPRD Jabar, Imas Masitoh, Rois Syuriah PCNU Majalengka, KH. Aban Banani, Ketua PCNU Majalengka, Drs. Iwan Bulyawan, M.MPd serta sejumlah petinggi PKB lainnya.
Ketua DPC PKB Majalengka, M. Nasir SAg mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Muscab PKB pada Juni lalu sebagai upaya penjabaran serta konsolidasi dan penguatan program kerja PKB 5 tahun ke depan.
Dikatakan dia, kegiatan tersebut sengaja dipusatkan di pesantren karena memiliki tujuan filosofis. Dimana, PKB ke depan akan menjadikan pesantren sebagai pusat kegiatan atau basecamp pengambilan kebijakan PKB dalam memutuskan sejumlah persoalan strategis menyangkut bangsa dan negara.
“Hal inilah yang mendorong kami untuk melaksanakan kegiatan Mukercab I masa bakti 2011-2016 di pesantren,” paparnya.
Ke depan, sambungnya, sedikitnya ada 2 strategi khusus yang akan diprioritaskan. Yakni, penguatan dan penataan organisasi internal, serta penguatan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jabar, H Dedi Wahidi mengingatkan agar DPC PKB Majalengka lebih mempererat tali silaturrahmi dan mendahulukan kepentingan NU serta khidmat kepada para kiai. Mantan Wakil Bupati Indramayu ini juga menegaskan jika Nasir akan diproyeksikan DPP untuk posisi M1 (cabup) atau M2 (cawabup). Untuk itu, dia meminta kepada kader PKB untuk siap menjalankan intruksi tersebut dan memenangkan kader PKB untuk posisi M1 atau M2.
“Dengan adanya intruksi langsung dari Ketua DPP PKB itu, artinya Pak Nasir sudah dipersiapkan PKB untuk maju dalam Pilkada Majalengka guna merebut posisi M1 ataupun M2,” jelasnya.
DPC PKB Majalengka menargetkan raihan suara pada pemilu nanti sebanyak 20% suara atau minimal 10 kursi dan 15 % suara untuk tingkat Jawa Barat.

Target itu kata dia sangat realistis dan bukan perkara yang sulit, mengingat NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. (pai/adv Radar Majalengka)

Proyek Bandara Kertajati Dipastikan Molor

December 21, 2011

Bandung– Target Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka yang mulai dilakukan pada 2012 diprediksi bakal molor. Pasalnya, ketersediaan anggaran untuk proses pembebasan lahan yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum maksimal. 

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat Herri Mei Oloan mengatakan, kebutuhan total anggaran untuk pembebasan lahan dalam pembangunan Bandara Kertajati tahap I membutuhkan dana sebesar Rp150 miliar. Sementara, Pemprov Jabar hanya menyediakan dana sebesar Rp70 miliar dari APBD murni 2012 untuk proses pembebasan lahan tersebut.

“Padahal sesuai perhitungan awal,proyek pembebasan lahan membutuhkan anggaran sebesar Rp150 miliar.Kalau lahan untuk runway dan terminal sudah selesai. Masyarakat tinggal menunggu pembayaran. Sekarang tinggal pembebasan lahan untuk kawasan aerocity seluas 74,40 hektare. Tetapi anggaran yang tersedia di APBD murni 2012 hanya sebagian kecil yaitu Rp70 miliar,” jelas Herri kepada wartawan kemarin.

Dia menilai sisa kebutuhan dana yang harus disiapkan Pemprov Jabar masih cukup besar yakni sekitar Rp80 miliar. “Uang sebesar itu berat. Masadisediakan di APBD perubahan,” tambahnya. Karena itu, pihaknya pesimistis jika proses pembangunan Bandara Kertajati dapat selesai sesuai jadwal. Menurut dia, seharusnya tahun ini proses pembebasan lahan telah selesai, sehingga pada 2013 mendatang sudah masuk pada pembangunan fisik.

Namun dengan keterbatasan anggaran,proses pembebasan lahan diperkirakan meleset dari target. “Jujur saja, awalnya kami hanya mengalokasikan Rp50 miliar.Tetapi setelah dibahas kembali, cukup berat harus menyiapkan sisa Rp100 miliar lagi. Kita lihat kemampuan keuangan, misalnya ada likuiditas keuangan pemprov. Soalnya kita berpedoman dan mengedepankan pada program sesuai RUPJM,terutama monumental seperti Kertajati,” tegasnya.

Namun banyak programprogram prioritas lainnya yaitu janji-janji Gubernur Jabar seperti program bergulir usaha mikro kecil menengah (UMKM). Setelah berhitung-hitung, ditambahkan Herri, dengan memasukkan program janji Gubernur Jabar lainnya yaitu pendidikan 20% ditambah kesehatan 7,5%, ternyata anggaran masih jauh dari target. “Karena itu akhirnya anggaran yang disiapkan untuk Bandara Kertajati hanya Rp70 miliar,”bebernya.

Ketua Tim Pantia Pengadaan Tanah (P2T) Ade Rahmat Ali menyebutkan, hingga saat ini proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah mencapai 630 hektare dari total kebutuhan seluas 1.800 hektare. “Proses pembebasan lahan telah berjalan dua tahun,pada 2010, 530 hektare lahan telah dibebaskan, dan pada 2011 ini sekitar 100 hektare kembali dibebaskan,” kata dia saat dihubungi SINDO,tadi malam. yugi prasetyo/ inin nastain /sindo


Tunjangan Guru PAUD Akan Dinaikkan

December 12, 2011

Jakarta– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun depan akan memfokuskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini (PAUD).

Peningkatan kesejahteraan itu di antaranya dilakukan melalui pemberian beasiswa sarjana (S-1) dengan jumlah 19.000 orang. Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD NI) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, jumlah guru PAUD yang sudah mengikuti sertifikasi baru mencapai 262.000 atau sekitar 15% dari total guru PAUD yakni 450.000 orang.

Dengan pemberian beasiswa ini, peningkatan sertifikasi guru PAUD dapat terjadi pula. Para guru itu juga akan diajarkan pelatihan potensi guna mencapai kualitas yang sesuai peraturan. Sedangkan untuk guru PAUD swasta yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, Kemendikbud akan memberikan tunjangan sebesar Rp150.000 per bulan dari awalnya Rp100.000. “Honorarium mereka ratarata Rp300.000 per bulan. Kita dorong terus supaya mereka tidak menggantungkan pada sistem honorarium,” kata Hamid di Jakarta kemarin.

Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud ini juga menjelaskan, angka partisipasi PAUD saat ini baru 56%. Karena itu, Kemendikbud berupaya untuk menaikkannya minimal 4% per tahun. Hal ini untuk mengejar target Education for All (EFA) yang dicanangkan UNESCO, di mana 22,5 juta anak usia dini harus masuk lembaga PAUD. Hingga saat ini di Indonesia baru ada 16 juta anak usia dini yang masuk PAUD.

Itu pun masih digabung dengan siswa taman pendidikan keagamaan. Program untuk meningkatkan angka partisipasi ini, kata Hamid, salah satunya dengan mendirikan PAUD terpadu, di mana pada satu TK akan didorong untuk membuka kelompok bermain atau taman pendidikan keagamaan dan begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, program ini akan menambah 65.000 kelompok bermain baru. Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, diperlukan rencana strategi tentang standar pelaksanaan PAUD. Menurut dia, pelaksanaan PAUD saat ini masih berbeda antara satu dan yang lain. Selain itu, ada PAUD yang berbiaya mahal dan tidak dapat dijangkau semua kalangan. neneng zubaidah/sindo


Pemilu 2014 Terancam Pakai UU Lama

December 12, 2011

Jakarta– Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 terancam tidak memiliki aturan baru jika pembahasan revisi Undang–Undang (UU) Pemilu tidak bisa diselesaikan maksimal Maret 2012. 

Jika hal itu terjadi, pelaksanaan Pemilu 2014 tetap menggunakan aturan UU Pemilu yang lama. Divisi Hubungan Internasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pipit Apriani mengatakan,pemerintah dan DPR harus bisa menyelesaikan pembahasan revisi UU Pemilu maksimal Maret 2012.

Jika lewat dari tanggal itu, persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 akan sangat mepet dan riskan dilaksanakan. “Ada kemungkinan pelaksanaan pemilu kembali ke UU yang lama bila Maret ini tidak selesai. Kalau kembali ke UU yang lama, ini yang harusnya dikhawatirkan,” ungkap Pipit di Jakarta kemarin. Menurut dia, Pemilu 2014 akan kacau jika tetap menggunakan UU yang lama sebab justru menimbulkan banyak perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga saat ini bahkan banyak dari perkara tersebut yang belum diselesaikan. Pipit menjelaskan,pada pemilu lalu pasangan yang kalah kerap memerkarakannya ke MK. Padahal,MK hanya berwenang memutus hasil pemilu. Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke MK.

“Hal itulah yang membuat Pemilu 2009 kurang berjalan baik. Bila Pemilu 2014 tetap menggunakan UU yang lama, diprediksi hasilnya tidak berbeda dengan pemilu yang lalu. Nah,ini yang dikhawatirkan.Jadi, kami berharap RUU Pemilu selesai dibahas,”tandasnya. Hal senada diungkapkan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw.

Dia mengaku pesimistis RUU Pemilu dapat disahkan pada Maret 2012 seperti yang dijanjikan DPR. Jeirry pun menyatakan sudah tidak percaya lagi dengan DPR yang terkesan hanya mengobral janji, sebab tak satu pun janji tersebut yang ditepati. Menurut Jeirry, DPR sebenarnya telah melanggar aturan yang disepakatinya sendiri.

Dalam UU Partai Politik (Parpol) disebutkan bahwa verifikasi parpol dilakukan dua setengah tahun sebelum pemilu. Kenyataannya, DPR tidak menepati jadwal yang telah mereka tentukan. “Kemarin dijanjikan RUU Pemilu selesai bulan Desember. Namun, sampai sekarang belum selesai. Alasannya, belum disampaikan ke pemerintahlah, belum ada tanggapan lah, dan sebagainya. Kini dijanjikan bulan Maret 2012 selesai. Dari mana kita percaya Maret selesai?”tandasnya.

Karena itu, Jeirry mendesak pemerintah dan DPR secepatnya mengesahkan RUU Pemilu. Bila semakin lama, dampaknya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu. Molornya pembahasan RUU Pemilu tidak terlepas dari kepentingan politis, sebab masing- masing anggota DPR masih tetap berusaha memasukkan kepentingan partainya dalam RUU Pemilu tersebut.

Hal itulah,ujarnya,yang membuat pembahasan RUU Pemilu molor. Dia bahkan menduga pembahasan RUU tersebut semakin molor karena belum ada poin yang disepakati. Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang juga menyatakan hal yang sama.Menurut dia,molornya RUU Pemilu akan memengaruhi tahapan pemilu.

Akibatnya, persiapan dalam setiap tahapan pemilu dilakukan secara terburu-buru.“Kalau waktunya sudah mepet, tidak mungkin verifikasi parpol dan data pemilih dilakukan dengan benar,”tegasnya. Anggota Pansus RUU Pemilu Abdul Malik Haramain membenarkan ada tarik-menarik dalam pembahasan RUU Pemilu.

Dia bahkan menyatakan khawatir jika pelaksanaan Pemilu 2014 tidak berjalan dengan baik bila RUU pembahasan RUU Pemilu tidak selesai pada Maret 2012. Karena itu, Abdul Malik menyatakan akan mengintensifkan lobi-lobi guna mencapai kesepakatan. “Kalau tidak selesai juga, ya kembali ke undang-undang yang lama,” ungkap politikus PKB itu.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, saat ini sedang diupayakan ada titik temu pembahasan RUU Pemilu dalam forum rapat Setgab Koalisi.Pertemuan itu diharapkan bisa menyepakati jalan tengah yang bisa mengakomodasi keinginan semua anggota Setgab. “Memang, tidak mungkin memuaskan semua pihak sepenuhnya. Tapi, paling tidak perbedaanperbedaan yang muncul bisa didekatkan dengan cara mengambil jalan tengah,”ucapnya.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Teguh Juwarno mengatakan, prinsipnya PAN mengajak mitra koalisi untuk melihat RUU Pemilu ini sebagai fondasi dari kerangka bangunan yang bernama Indonesia dengar latar budaya penduduknya yang beragam. Karena itu,dibutuhkan kebesaran hati untuk melihat rumah besar ini sebagai rumah bersama. henry sihaloho/ mohammad sahlan/sindo


PKB Majalengka Seriusi Pengaduan Masyarakat

December 12, 2011
Majalengka–Langkah DPC PKB Majalengka membuka layanan pengaduan masyarakat mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Terbukti dengan masuknya sejumlah pengaduan ke meja sekretariat DPC PKB Majalengka. Menurut kepala Sekretariat DPC PKB Majalengka, Asep Nurjaman SAg, sejak layanan ini dibuka dua minggu yang lalu pihaknya sudah menerima 7 pengaduan dari masyarakat. Enam diantaranya menyangkut perilaku kader PKB dan satu menyangkut pelayanan publik aparat pemerintah desa.
“alhamdulillah, respon masyarakat terhadap layanan pengaduan ini cukup tinggi. Sampai saat ini sudah ada 7 pengaduan masyarakat. Enam menyangkut perilaku kader internal dan satu menyangkut pelayanan publik “, terang politisi asal Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi ini, Senin (12/12/11).
Dijelaskannya, pengaduan yang menyangkut disiplin kader internal kini sedang ditangani oleh Dewan Etik (Detik) PKB Majalengka. Sedangkan yang menyangkut pelayanan publik akan ditindaklanjuti oleh anggota Fraksi PKB DPRD Majalengka.
“Prinsipnya, semua pengaduan dari masyarakat akan kami tindalanjuti secara serius dengan tetap menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan kemaslahatan”, katanya.
Terpisah, salah seorang anggota Detik Mas Zainal Muhyiddin SAg saat dihubungi melalui telepon selulernya membenarkan pihaknya saat ini sedang menangani 6 pengaduan masyarakat menyangkut perilaku disiplin kader PKB. “Benar, ada 6 pengaduan yang sedang kami dalami”, jawabnya singkat tanpa menjelaskan lebih detail pengaduan apa dan siapa kader yang dimaksud.
Menurut salah seorang pengurus DPC PKB Majalengka yang tidak mau disebutkan namanya, beberapa hari terakhir ini dirinya melihat banyak masyarakat yang datang ke sekretariat DPC PKB Majalengka. Mereka langsung diterima oleh petugas sekretariat di ruang tertutup. Dirinya tidak tahu persis apa keperluan mereka. Namun ia menduga mereka akan menyampaikan pengaduan. “Urusan pengaduan ini memang hal yang khusus, tidak semua pengurus tahu pengaduan apa dan siapa yang diadukan”, katanya. “denger-denger sih mereka mengadukan kader PKB yang melakukan tindakan merugikan orang lain secara materi dan kader yang melanggar norma agama”, tambahnya sambil wanti-wanti agar namanya tidak disebutkan. (Aan)

  


Pembebasan Lahan BIJB Mulai Dilaksanakan

December 10, 2011
Majalengka.- Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat pada tahun 2011 di dua desa di Kecamatan Kertajati masing-masing Bantarjati dan Desa Kertajati mulai dilaksanakan Kamis (8/12), belum jelas berapa luas yang bisa dibebaskan untuk kedua desa tersebut.

Namun sebelumnya pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk tahun ini mencapai kurang lebih seluas 400 hektaran meliputi wilayah Desa Kertajati, Bantarjati dan Kertasari. Menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, pembebasan lahan di wilayahnya mencapai kurang lebih sekitar 29,2505 hektar, atau sebanyak 104 bidang, pembebasan akan dilakukan selama dua hari pada Kamis-Jumat (8-9/12) yang pembayarannya dilaksanakan di kantor balai desa setempat.


“Pembebasan kali ini untuk Blok Cintakarya, namun itupun baru areal sawah dan perkebunan, sedangkan perumahan baru sebagian yang dilaksanakan tahun lalu,” ungkap Mahpudin.


Mahpudin belum bersedia menyebutkan, berapa total uang ganti rugi yang diterima warganya tersebut. Alasannya, ganti rugi masih berlangsung, sehingga belum diketahui persis. Di samping itu, ganti rugi lahan sendiri bervariasi tergantung kelas tanah dan status kepemilikannya.


Salah seorang warga, Eti, dari Cintakarya, Desa Kertajati menyebutkan, ganti rugi lahan sawah yang diterimanya tersebut senilai Rp 38.500/meter2. Lahan sawahnya berada di pinggir jalan namun hanya bisa digarap dua kali dalam setahun dengan status kepemilikan akta jual beli.
Menurutnya apabila status kepemilikannya sertipikan maka uang ganti rugi yang diterima lebih besar 10 persen. “Nilai ganti rugi sawah Rp 38.500/meter2 yang bukti kepemilikannya hanya akta jual beli. Namun untuk bukti kepemilikan sertifikat ditambah sebesar 10 persen dari nilai tersebut. Sedangkan untuk lahan perkebunan senilai Rp 27 ribu/m2,” ungkap Eti yang mengaku seluruh tanahnya terkena pembebasan lahan.


Eti sendiri kini telah membeli rumah di Desa Kertajati dari hasil ganti rugi lahan sawah sebelumnya. Saat ini yang belum diganti rugi tinggal rumah dan pekarangannya. Harga ganti rugi lahan tersebut mengalami kenaikan dibanding harga ganti rugi tahun lalu, karena harga ganti rugi lahan tahun lalu untuk lahan kebun nilai terendah Rp 25 ribu/m, tertinngi senilai Rp 35 ribu/m. Untuk sawah nilai ganti rugi terendah juga Rp 25 ribu/m dan tertinggi Rp 37 ribu/m2, serta tanah darat atau pekarangan terendah Rp 30 ribu/m2 dan tertinggi Rp 47 ribu/m2.


Sementara itu, menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, harga pasaran tanah sawah dan perumahan di daerahnya sudah sangat tinggi mencapai Rp 2 juta/bata untuk lahan pekarangan, dan Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu/bata untuk lahan sawah, serta Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu/bata untuk lahan perkebunan. Angka tersebut hampir mendekati harga ganti rugi yang diterima masayrakat dari pemerintah. 


Disampaikannya, masyarakat yang telah menerima ganti rugi lahan perumahan sebagian telah membeli lahan baru dan memiliki rumah baru, sedangkan mereka yang belum menerima ganti rugi masih menempati rumahnya masing-masing.(Kabar Cirebon/C-28)