Nasir Dijagokan PKB dan NU

January 13, 2012

Majalengka – DPC PKB dan sejumlah Badan Otonom (Banom) NU, semakin memantapkan kakinya menghadapi Pilkada Majalengka 2013 nanti.
Hal itu terlihat dari kesiapan sejumlah kader PKB serta Banom NU untuk mendorong kader terbaiknya maju dalam pilkada.
Nama M Nasir, SAg yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Majalengka, dipastikan akan mendapatkan rekomendasi palng kuat di Majalengka.
Sekretaris DPC PKB Majalengka, Drs. Abdul Muin, menuturkan, kuatnya dorongan NU dan kader PKB terhadap sosok M Nasir tidak terlepas dari munculnya restu Ketua DPW PKB, Dedi Wahidi, kepada politikus jebolan Pontren Tambak Beras Jombang tersebut.
Sosok M Nasir, sambung dia, juga dinilai cukup layak untuk menduduki kursi  MI atau M2 Majalengka. “Sampai saat ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan tim pemenangan pilkada, serta khidmat para Ulama NU, sosok Nasir masih menjadi pilihan utama bagi PKB sebagai kader yang diunggulkan untuk maju menjadi calon bupati atau wakil bupati yang diusung PKB dan NU,” katanya, kemarin.
Sementara itu, saat ditemui, M Nasir berharap soliditas dan sinergitas antara NU dan PKB akan terus tumbuh secara harmonis agar bisa bekerja sama dalam memberikan warna pada pemerintahan Kabupataen Majalengka.”Kami juga mohon barokah doa dari para masyayikh agar kami pengurus dan kader PKB Majalengka tetap istiqomah berkhidmat untuk umat dan bangsa khususnya bagi warga NU Majalengka”, tuturnya. (pai/Radar Majalengka)

Bupati Majalengka Tegaskan Menolak Propinsi Cirebon

January 10, 2012
Majalengka.- Bupati Majalengka kembali melakukan penolakan secara tegas terhadap pembentukan Provinsi Cirebon karena dianggap akan lebih menyengsarakan rakyat. Bahkan pemerintahpun dimungkinkan akan semakin kolaps.
Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka H.Sutrisno pada acara Ulang Tahun PDIP di Aula PDIP Jl.Pemuda Majalengka, Selasa (10/1) menyikapi kembali ramainya pembicaraan pembentukan Provinsi Cirebon di wiayah III Cirebon. “Bagi kita harga mati menolak pembentukan Provinsi Cirebon.” ungkap Bupati.
Soal adanya klaim dari Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon yang menyebutkan kalau Kabupaten Majalengka sudah ikut mendukung, menurut Bupati Majalengka biarkan, tidak perlu disikapi dengan serius. Yang pasti Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan ikut mendukungnya.
Ada banyak pertimbangannya tentang penolakan tersebut, di antaranya saja menurut Bupati adalah, pendapatan yang minim sementara banyak infrastuktur yang harus dibangun yang dananya tidak akan mencukupi untuk seluruh kebutuhan walapun mengerahkan seluruh potensi yang ada. Belum lagi persoalan personel yang demikian banyak dan butuh kesejahteraan, serta kondisi masyarakat yang tingkat kemiskinannya cukup banyak dan butuh oerhatian khusus.
“Bayangkan dengan APBD di wilayah tiga Cirebon yang hanya Rp 8 triliun, mana bisa membangun infrastuktur yang demikian banyak dan rusak. Ciayumajakuning itu infrastukturnya banyak yang rusak, jadi tidak mungkin bisa didanai dengan angka sebesar itu karena dana senilai Rp 8 triliun tesrebut termasuk untuk belanja tidak langsung. Makanya kalau kita berpisah dari Provinsi Jawa Barat akan semakin kolaps,” kata Bupati.
Hal yang sama juga diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Majalengka yang juga Ketua PD II PGRI Majalengka H.Aman Nurkamal. Menurutnya, tidak ada alasan yang kuat sehingga Majalengka harus memisahkan diri dengan Jawa Barat, terkecuali jika ingin menambah kesengsaraan dan beban bagi rakyat Majalengka. Karena tidak ada yang bisa diandalkan dari wilayah III Cirebon untuk mampu menghidupi dan memberikan kesejahteraan apalagi 5 hingga 10 tahun pertama pemerintahan dibentuk. (pikiranrakyat online/C-28/das)***

Proyek Bandara Kertajati Dipastikan Molor

December 21, 2011

Bandung– Target Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka yang mulai dilakukan pada 2012 diprediksi bakal molor. Pasalnya, ketersediaan anggaran untuk proses pembebasan lahan yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum maksimal. 

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat Herri Mei Oloan mengatakan, kebutuhan total anggaran untuk pembebasan lahan dalam pembangunan Bandara Kertajati tahap I membutuhkan dana sebesar Rp150 miliar. Sementara, Pemprov Jabar hanya menyediakan dana sebesar Rp70 miliar dari APBD murni 2012 untuk proses pembebasan lahan tersebut.

“Padahal sesuai perhitungan awal,proyek pembebasan lahan membutuhkan anggaran sebesar Rp150 miliar.Kalau lahan untuk runway dan terminal sudah selesai. Masyarakat tinggal menunggu pembayaran. Sekarang tinggal pembebasan lahan untuk kawasan aerocity seluas 74,40 hektare. Tetapi anggaran yang tersedia di APBD murni 2012 hanya sebagian kecil yaitu Rp70 miliar,” jelas Herri kepada wartawan kemarin.

Dia menilai sisa kebutuhan dana yang harus disiapkan Pemprov Jabar masih cukup besar yakni sekitar Rp80 miliar. “Uang sebesar itu berat. Masadisediakan di APBD perubahan,” tambahnya. Karena itu, pihaknya pesimistis jika proses pembangunan Bandara Kertajati dapat selesai sesuai jadwal. Menurut dia, seharusnya tahun ini proses pembebasan lahan telah selesai, sehingga pada 2013 mendatang sudah masuk pada pembangunan fisik.

Namun dengan keterbatasan anggaran,proses pembebasan lahan diperkirakan meleset dari target. “Jujur saja, awalnya kami hanya mengalokasikan Rp50 miliar.Tetapi setelah dibahas kembali, cukup berat harus menyiapkan sisa Rp100 miliar lagi. Kita lihat kemampuan keuangan, misalnya ada likuiditas keuangan pemprov. Soalnya kita berpedoman dan mengedepankan pada program sesuai RUPJM,terutama monumental seperti Kertajati,” tegasnya.

Namun banyak programprogram prioritas lainnya yaitu janji-janji Gubernur Jabar seperti program bergulir usaha mikro kecil menengah (UMKM). Setelah berhitung-hitung, ditambahkan Herri, dengan memasukkan program janji Gubernur Jabar lainnya yaitu pendidikan 20% ditambah kesehatan 7,5%, ternyata anggaran masih jauh dari target. “Karena itu akhirnya anggaran yang disiapkan untuk Bandara Kertajati hanya Rp70 miliar,”bebernya.

Ketua Tim Pantia Pengadaan Tanah (P2T) Ade Rahmat Ali menyebutkan, hingga saat ini proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah mencapai 630 hektare dari total kebutuhan seluas 1.800 hektare. “Proses pembebasan lahan telah berjalan dua tahun,pada 2010, 530 hektare lahan telah dibebaskan, dan pada 2011 ini sekitar 100 hektare kembali dibebaskan,” kata dia saat dihubungi SINDO,tadi malam. yugi prasetyo/ inin nastain /sindo


Pembebasan Lahan BIJB Mulai Dilaksanakan

December 10, 2011
Majalengka.- Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat pada tahun 2011 di dua desa di Kecamatan Kertajati masing-masing Bantarjati dan Desa Kertajati mulai dilaksanakan Kamis (8/12), belum jelas berapa luas yang bisa dibebaskan untuk kedua desa tersebut.

Namun sebelumnya pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk tahun ini mencapai kurang lebih seluas 400 hektaran meliputi wilayah Desa Kertajati, Bantarjati dan Kertasari. Menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, pembebasan lahan di wilayahnya mencapai kurang lebih sekitar 29,2505 hektar, atau sebanyak 104 bidang, pembebasan akan dilakukan selama dua hari pada Kamis-Jumat (8-9/12) yang pembayarannya dilaksanakan di kantor balai desa setempat.


“Pembebasan kali ini untuk Blok Cintakarya, namun itupun baru areal sawah dan perkebunan, sedangkan perumahan baru sebagian yang dilaksanakan tahun lalu,” ungkap Mahpudin.


Mahpudin belum bersedia menyebutkan, berapa total uang ganti rugi yang diterima warganya tersebut. Alasannya, ganti rugi masih berlangsung, sehingga belum diketahui persis. Di samping itu, ganti rugi lahan sendiri bervariasi tergantung kelas tanah dan status kepemilikannya.


Salah seorang warga, Eti, dari Cintakarya, Desa Kertajati menyebutkan, ganti rugi lahan sawah yang diterimanya tersebut senilai Rp 38.500/meter2. Lahan sawahnya berada di pinggir jalan namun hanya bisa digarap dua kali dalam setahun dengan status kepemilikan akta jual beli.
Menurutnya apabila status kepemilikannya sertipikan maka uang ganti rugi yang diterima lebih besar 10 persen. “Nilai ganti rugi sawah Rp 38.500/meter2 yang bukti kepemilikannya hanya akta jual beli. Namun untuk bukti kepemilikan sertifikat ditambah sebesar 10 persen dari nilai tersebut. Sedangkan untuk lahan perkebunan senilai Rp 27 ribu/m2,” ungkap Eti yang mengaku seluruh tanahnya terkena pembebasan lahan.


Eti sendiri kini telah membeli rumah di Desa Kertajati dari hasil ganti rugi lahan sawah sebelumnya. Saat ini yang belum diganti rugi tinggal rumah dan pekarangannya. Harga ganti rugi lahan tersebut mengalami kenaikan dibanding harga ganti rugi tahun lalu, karena harga ganti rugi lahan tahun lalu untuk lahan kebun nilai terendah Rp 25 ribu/m, tertinngi senilai Rp 35 ribu/m. Untuk sawah nilai ganti rugi terendah juga Rp 25 ribu/m dan tertinggi Rp 37 ribu/m2, serta tanah darat atau pekarangan terendah Rp 30 ribu/m2 dan tertinggi Rp 47 ribu/m2.


Sementara itu, menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, harga pasaran tanah sawah dan perumahan di daerahnya sudah sangat tinggi mencapai Rp 2 juta/bata untuk lahan pekarangan, dan Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu/bata untuk lahan sawah, serta Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu/bata untuk lahan perkebunan. Angka tersebut hampir mendekati harga ganti rugi yang diterima masayrakat dari pemerintah. 


Disampaikannya, masyarakat yang telah menerima ganti rugi lahan perumahan sebagian telah membeli lahan baru dan memiliki rumah baru, sedangkan mereka yang belum menerima ganti rugi masih menempati rumahnya masing-masing.(Kabar Cirebon/C-28)


Jelang Konfercab Ansor, Bursa Kandidat Menghangat

November 18, 2011
Majalengka–Jelang Konferensi Cabang (Konfercab) GP Ansor NU Kabupaten Majalengka yang rencananya digelar Desember mendatang, suhu bursa kandidat Ketua Umum mulai menghangat. Informasi yang berhasil dihimpun pkbmajalengka.online, beberapa kandidat telah muncul, antara lain Sekretaris PC Ansor Majalengka saat ini Drs. Muhammad Ridwan, Ketua PAC GP Ansor Sumberjaya Aan Subarnas, SE., Sekretaris Taruna Merah putih Majalengka Ucu Supriatna dan Ketua GP Ansor incumbent Adhi Patria PR, SH.  
Wakil Ketua Pengurus GP Ansor NU Kabupaten Majalengka, Imam Royani AZ saat ditemui di ruang kerjanya tidak menampik munculnya nama-nama kandidat tersebut. Menurut Imam, sapaan akrab pengusaha asal Kadipten ini, munculnya banyak kandidat yang akan memperebutkan kursi nomor satu di GP Ansor NU Majalengka ini patut diapresiasi positif. Hal ini menunjukkan kader-kader Ansor banyak yang sudah siap menjadi pemimpin. Lebih dari itu, lanjutnya, gairah untuk memajukan Ansor di Majalengka sudah semakin menguat.
“Melihat latar belakang pekerjaan para kandidat yang beragam, saya optimis Ansor Majalengka ke depan akan lebih maju. Saya harap sahabat-sahabat kami ini dapat bersaing secara sehat. Siapapun yang nantinya terpilih semuanya dapat bersatu kembali untuk bersama-sama memajukan Ansor”, katanya.
Sementara Ketua PAC GP Ansor NU Kecamatan Bantarujeg, Cecep Sholeh Somantrie mengaku bersyukur munculnya banyak kandidat ini. “Saya sungguh bersyukur banyak kader Ansor yang berniyat mengabdikan dirinya secara total untuk kemajuan Ansor”, kata Cecep saat diubungi melalui telepon selulernya.
Saat ditanya siapa diantara kandidat yang akan ia pilih? Cecep mengaku belum memutuskan pilihannya. “Belum, belum…saat ini saya belum memutuskan (untuk memilih siapa, red). Masih dalam tahap mempelajari, menilai dan mendalami visi dan misi mereka. Insya Allah dalam satu dua minggu ini akan kami putuskan”, ujarnya sambil melanjutkan, yang paling penting calon itu benar-benar Ansor dan NU tulen “Artinya, tidak pernah masuk organisasi yang idiologinya berbeda dengan Ansor dan NU”, pungkasnya. (aan) 


Nahdhiyyin Majalengka Kecewa Gus Dur Tak Jadi Pahlawan Nasional

November 9, 2011

Majalengka – Penganugerahan gelar pahlawan nasional yang disampaikan langsung  presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di istana negara kemarin (8/11) menyisakan perasaan tidak enak di  kalangan warga nahdhiyyin Kabupaten Majalengka.  Pasalnya nama mantan Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak termasuk ke dalam 10 orang pahlawan baru tersebut.

Sekretaris PCNU Majalengka, Drs. Dedi Mulyadi MM saat dimintai komentarnya tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. “Jelas kami selaku warga nahdliyin merasa kecewa atas keputusan pemerintah yang tidak memasukkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional”, ungkapnya. 

Dikatakannya, sosok Gus Dur yang selama hidupnya mengabdikan diri untuk menjaga keutuhan NKRI sudah sangat layak dianugerahi Pahlawan Nasional oleh pemerintah.  Ketokohan Gus Dur bukan saja telah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional. Maka sangat disayangkan, lanjutnya, jika pemerintah tidak mau memberikan gelar Pahlawan kepada mantan presiden RI keempat ini.

Sementara tokoh muda NU Majalengka, Aan Subarhan, S.PdI, menilai tidak masuknya nama Gus Dur dalam penganugerahan Pahlawan Nasional tahun ini merupakan tindakan kontra produktif pemerintah dengan keinginan rakyatnya. Alasan yang dikemukakan pemerintah bahwa tidak ada pihak yang mengusulkan pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur dinilai Aan sebagai alasan yang lucu dan mengada-ada. Pasalnya, sejak Gus Dur wafat sudah banyak kelompok masyarakat yang mengusulkan hal itu. PBNU dan Fraksi PKB DPR RI secara resmi sudah mengajukan usulan itu. Bahkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan resmi menyatakan diri sebagai pihak yang akan mengajukan usulan tersebut.
“Saya mendengar dan membaca di beberapa media, pemprop Jawa Timur sampai harus beberapa kali ke Jakarta untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Kok sekarang tiba-tiba alasannya belum ada yang mengusulkan, ada apa ini?” kata Aan.

Saat ditanya apakah ada muatan politis dalam hal ini? Alumnus Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo ini menjawab diplomatis “Semua urusan pemerintahan sarat dengan muatan politis, apalagi Gus Dur adalah pendiri PKB”, ujar Aan sambil tersenyum. (asep)


Wow….Larang Pasang Baligho PKB, Bendera PDIP Dibiarkan !

October 18, 2011
Leuwimunding Majalengka–Arogansi politik kembali dipertontonkan oleh penguasa pemerintah di Kabupaten Majalengka. Setelah beberapa waktu lalu Pemkab Majalengka mendapat sorotan dan cibiran dari masyarakat terkait ‘merahisasi’ kantor-kantor milik pemkab, kini giliran baligho DPC PKB Kabupaten Majalengka dilarang dipasang di arena MTQ tingkat Kabupaten Majalengka, sementara bendera PDIP tetap dibiarkan berkibar di lokasi yang  sama.
Kejadian ini bermula dari pemasangan Baligho PKB Majalengka ukuran 4×3 meter bergambar ketua DPC PKB Majalengka Nasir, SAg pada Senin malam (17/10/11) di depan alun-alun Kecamatan Leuwimunding. Lokasi ini rencananya akan dijadikan sebagai tempat pembukaan dan penutupan MTQ Tingkat Kabupaten Majalengka yang berlangsung mulai besok Rabu (19/10/11) hingga Jum’at (21/10/11). Saat pemasangan baligho berlangsung tidak terjadi apa-apa walaupun terlihat ada panitia lokal dan pegawai kecamatan yang menyaksikannya. Namun tadi pagi, Selasa (18/10/11) ada utusan dari pihak kecamatan meminta agar baligho tersebut dicabut dan dipindah ke tempat lain. 
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ketua DPC PKB Majalengka Nasir, SAg, membenarkan kejadian itu. Dirinya mengaku dihubungi Camat Leuwimunding Junaidi yang meminta balighonya dicabut dan dipindahkan ke tempat yang netral. Awalnya dia menolak dengan alasan baligho itu hanya sebagai bentuk dukungan moral dan do’a dari dia sebagai anggota dewan dari Kecamatan Leuwimunding. Selain itu, di lokasi juga ada bendera PDIP ukuran jumbo yang dibiarkan berkibar. Namun karena pihak camat meminta pengertiannya akhirnya dia memilih mengalah. Baligho tersebut rencanana nanti malam akan dicabut dan dipindahkan ke tempat lain.
“Saya ini asli kelahiran Leuwimunding, rasanya sangat pantas jika pada momen MTQ yang dilaksanakan di wilayah kelahiran saya ini menyampaikan dukungan dan do’a agar kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. masa sih begitu saja ga boleh?”, kata Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.
Terpisah, wakil ketua DPC PKB Majalengka bidang informasi, komunikasi dan hubungan antar lembaga , Imam Royani Az, mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Pihaknya tidak habis pikir dengan perilaku aparat pemkab Majalengka. Hanya untuk menyenangkan Bupati yang notebene ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka sampai membuat tindakan tidak adil dalam memperlakukan parpol di Majalengka. Kejadian seperti itu menurut pengusaha asal Kadipaten ini sering terjadi. Imam mencontohkan adanya ‘merahisasi’ kantor-kantor milik pemkab dan berkibarnya bendera PDIP saat Bupati melakukan kunjungan ke daerah.  
“Masa sih setiap bupati berkunjung ke daerah bendera PDIP selalu dikibarkan? padahal itu acara masyarakat bukan acara partai”, katanya.
Ditambahkannya, dirinya meyakini bupati Sutrisno tidak memberikan instruksi kepada  aparat di bawahnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun dia mengharapkan agar Bupati juga memberikan arahan dan teguran agar aparatnya tidak melakukan perilaku itu. Jika Bupati membiarkan hal ini terus berlangsung, maka  tindakan aparatnya tersebut hanya akan merugikan Bupati sendiri karena masyarakat akan menilai Pemkab Majalengka bersikap arogan dalam berpolitik. (AN)