Nasir Dijagokan PKB dan NU

Majalengka – DPC PKB dan sejumlah Badan Otonom (Banom) NU, semakin memantapkan kakinya menghadapi Pilkada Majalengka 2013 nanti.

Hal itu terlihat dari kesiapan sejumlah kader PKB serta Banom NU untuk mendorong kader terbaiknya maju dalam pilkada.

Nama M Nasir, SAg yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Majalengka, dipastikan akan mendapatkan rekomendasi palng kuat di Majalengka.

Sekretaris DPC PKB Majalengka, Drs. Abdul Muin, menuturkan, kuatnya dorongan NU dan kader PKB terhadap sosok M Nasir tidak terlepas dari munculnya restu Ketua DPW PKB, Dedi Wahidi, kepada politikus jebolan Pontren Tambak Beras Jombang tersebut.

Sosok M Nasir, sambung dia, juga dinilai cukup layak untuk menduduki kursi  MI atau M2 Majalengka. “Sampai saat ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan tim pemenangan pilkada, serta khidmat para Ulama NU, sosok Nasir masih menjadi pilihan utama bagi PKB sebagai kader yang diunggulkan untuk maju menjadi calon bupati atau wakil bupati yang diusung PKB dan NU,” katanya, kemarin.

Sementara itu, saat ditemui, M Nasir berharap soliditas dan sinergitas antara NU dan PKB akan terus tumbuh secara harmonis agar bisa bekerja sama dalam memberikan warna pada pemerintahan Kabupataen Majalengka.”Kami juga mohon barokah doa dari para masyayikh agar kami pengurus dan kader PKB Majalengka tetap istiqomah berkhidmat untuk umat dan bangsa khususnya bagi warga NU Majalengka”, tuturnya. (pai/Radar Majalengka)

Bupati Majalengka Tegaskan Menolak Propinsi Cirebon

Majalengka.- Bupati Majalengka kembali melakukan penolakan secara tegas terhadap pembentukan Provinsi Cirebon karena dianggap akan lebih menyengsarakan rakyat. Bahkan pemerintahpun dimungkinkan akan semakin kolaps.

Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka H.Sutrisno pada acara Ulang Tahun PDIP di Aula PDIP Jl.Pemuda Majalengka, Selasa (10/1) menyikapi kembali ramainya pembicaraan pembentukan Provinsi Cirebon di wiayah III Cirebon. “Bagi kita harga mati menolak pembentukan Provinsi Cirebon.” ungkap Bupati.

Soal adanya klaim dari Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon yang menyebutkan kalau Kabupaten Majalengka sudah ikut mendukung, menurut Bupati Majalengka biarkan, tidak perlu disikapi dengan serius. Yang pasti Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan ikut mendukungnya.

Ada banyak pertimbangannya tentang penolakan tersebut, di antaranya saja menurut Bupati adalah, pendapatan yang minim sementara banyak infrastuktur yang harus dibangun yang dananya tidak akan mencukupi untuk seluruh kebutuhan walapun mengerahkan seluruh potensi yang ada. Belum lagi persoalan personel yang demikian banyak dan butuh kesejahteraan, serta kondisi masyarakat yang tingkat kemiskinannya cukup banyak dan butuh oerhatian khusus.

“Bayangkan dengan APBD di wilayah tiga Cirebon yang hanya Rp 8 triliun, mana bisa membangun infrastuktur yang demikian banyak dan rusak. Ciayumajakuning itu infrastukturnya banyak yang rusak, jadi tidak mungkin bisa didanai dengan angka sebesar itu karena dana senilai Rp 8 triliun tesrebut termasuk untuk belanja tidak langsung. Makanya kalau kita berpisah dari Provinsi Jawa Barat akan semakin kolaps,” kata Bupati.

Hal yang sama juga diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Majalengka yang juga Ketua PD II PGRI Majalengka H.Aman Nurkamal. Menurutnya, tidak ada alasan yang kuat sehingga Majalengka harus memisahkan diri dengan Jawa Barat, terkecuali jika ingin menambah kesengsaraan dan beban bagi rakyat Majalengka. Karena tidak ada yang bisa diandalkan dari wilayah III Cirebon untuk mampu menghidupi dan memberikan kesejahteraan apalagi 5 hingga 10 tahun pertama pemerintahan dibentuk. (pikiranrakyat online/C-28/das)***

Proyek Bandara Kertajati Dipastikan Molor

Bandung– Target Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka yang mulai dilakukan pada 2012 diprediksi bakal molor. Pasalnya, ketersediaan anggaran untuk proses pembebasan lahan yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum maksimal. 

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat Herri Mei Oloan mengatakan, kebutuhan total anggaran untuk pembebasan lahan dalam pembangunan Bandara Kertajati tahap I membutuhkan dana sebesar Rp150 miliar. Sementara, Pemprov Jabar hanya menyediakan dana sebesar Rp70 miliar dari APBD murni 2012 untuk proses pembebasan lahan tersebut.

“Padahal sesuai perhitungan awal,proyek pembebasan lahan membutuhkan anggaran sebesar Rp150 miliar.Kalau lahan untuk runway dan terminal sudah selesai. Masyarakat tinggal menunggu pembayaran. Sekarang tinggal pembebasan lahan untuk kawasan aerocity seluas 74,40 hektare. Tetapi anggaran yang tersedia di APBD murni 2012 hanya sebagian kecil yaitu Rp70 miliar,” jelas Herri kepada wartawan kemarin.

Dia menilai sisa kebutuhan dana yang harus disiapkan Pemprov Jabar masih cukup besar yakni sekitar Rp80 miliar. “Uang sebesar itu berat. Masadisediakan di APBD perubahan,” tambahnya. Karena itu, pihaknya pesimistis jika proses pembangunan Bandara Kertajati dapat selesai sesuai jadwal. Menurut dia, seharusnya tahun ini proses pembebasan lahan telah selesai, sehingga pada 2013 mendatang sudah masuk pada pembangunan fisik.

Namun dengan keterbatasan anggaran,proses pembebasan lahan diperkirakan meleset dari target. “Jujur saja, awalnya kami hanya mengalokasikan Rp50 miliar.Tetapi setelah dibahas kembali, cukup berat harus menyiapkan sisa Rp100 miliar lagi. Kita lihat kemampuan keuangan, misalnya ada likuiditas keuangan pemprov. Soalnya kita berpedoman dan mengedepankan pada program sesuai RUPJM,terutama monumental seperti Kertajati,” tegasnya.

Namun banyak programprogram prioritas lainnya yaitu janji-janji Gubernur Jabar seperti program bergulir usaha mikro kecil menengah (UMKM). Setelah berhitung-hitung, ditambahkan Herri, dengan memasukkan program janji Gubernur Jabar lainnya yaitu pendidikan 20% ditambah kesehatan 7,5%, ternyata anggaran masih jauh dari target. “Karena itu akhirnya anggaran yang disiapkan untuk Bandara Kertajati hanya Rp70 miliar,”bebernya.

Ketua Tim Pantia Pengadaan Tanah (P2T) Ade Rahmat Ali menyebutkan, hingga saat ini proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah mencapai 630 hektare dari total kebutuhan seluas 1.800 hektare. “Proses pembebasan lahan telah berjalan dua tahun,pada 2010, 530 hektare lahan telah dibebaskan, dan pada 2011 ini sekitar 100 hektare kembali dibebaskan,” kata dia saat dihubungi SINDO,tadi malam. yugi prasetyo/ inin nastain /sindo

Pembebasan Lahan BIJB Mulai Dilaksanakan

Majalengka.- Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat pada tahun 2011 di dua desa di Kecamatan Kertajati masing-masing Bantarjati dan Desa Kertajati mulai dilaksanakan Kamis (8/12), belum jelas berapa luas yang bisa dibebaskan untuk kedua desa tersebut.

Namun sebelumnya pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk tahun ini mencapai kurang lebih seluas 400 hektaran meliputi wilayah Desa Kertajati, Bantarjati dan Kertasari. Menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, pembebasan lahan di wilayahnya mencapai kurang lebih sekitar 29,2505 hektar, atau sebanyak 104 bidang, pembebasan akan dilakukan selama dua hari pada Kamis-Jumat (8-9/12) yang pembayarannya dilaksanakan di kantor balai desa setempat.


“Pembebasan kali ini untuk Blok Cintakarya, namun itupun baru areal sawah dan perkebunan, sedangkan perumahan baru sebagian yang dilaksanakan tahun lalu,” ungkap Mahpudin.


Mahpudin belum bersedia menyebutkan, berapa total uang ganti rugi yang diterima warganya tersebut. Alasannya, ganti rugi masih berlangsung, sehingga belum diketahui persis. Di samping itu, ganti rugi lahan sendiri bervariasi tergantung kelas tanah dan status kepemilikannya.


Salah seorang warga, Eti, dari Cintakarya, Desa Kertajati menyebutkan, ganti rugi lahan sawah yang diterimanya tersebut senilai Rp 38.500/meter2. Lahan sawahnya berada di pinggir jalan namun hanya bisa digarap dua kali dalam setahun dengan status kepemilikan akta jual beli.
Menurutnya apabila status kepemilikannya sertipikan maka uang ganti rugi yang diterima lebih besar 10 persen. “Nilai ganti rugi sawah Rp 38.500/meter2 yang bukti kepemilikannya hanya akta jual beli. Namun untuk bukti kepemilikan sertifikat ditambah sebesar 10 persen dari nilai tersebut. Sedangkan untuk lahan perkebunan senilai Rp 27 ribu/m2,” ungkap Eti yang mengaku seluruh tanahnya terkena pembebasan lahan.


Eti sendiri kini telah membeli rumah di Desa Kertajati dari hasil ganti rugi lahan sawah sebelumnya. Saat ini yang belum diganti rugi tinggal rumah dan pekarangannya. Harga ganti rugi lahan tersebut mengalami kenaikan dibanding harga ganti rugi tahun lalu, karena harga ganti rugi lahan tahun lalu untuk lahan kebun nilai terendah Rp 25 ribu/m, tertinngi senilai Rp 35 ribu/m. Untuk sawah nilai ganti rugi terendah juga Rp 25 ribu/m dan tertinggi Rp 37 ribu/m2, serta tanah darat atau pekarangan terendah Rp 30 ribu/m2 dan tertinggi Rp 47 ribu/m2.


Sementara itu, menurut Kuwu Kertajati, Mahpudin, harga pasaran tanah sawah dan perumahan di daerahnya sudah sangat tinggi mencapai Rp 2 juta/bata untuk lahan pekarangan, dan Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu/bata untuk lahan sawah, serta Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu/bata untuk lahan perkebunan. Angka tersebut hampir mendekati harga ganti rugi yang diterima masayrakat dari pemerintah. 


Disampaikannya, masyarakat yang telah menerima ganti rugi lahan perumahan sebagian telah membeli lahan baru dan memiliki rumah baru, sedangkan mereka yang belum menerima ganti rugi masih menempati rumahnya masing-masing.(Kabar Cirebon/C-28)

Jelang Konfercab Ansor, Bursa Kandidat Menghangat

Majalengka–Jelang Konferensi Cabang (Konfercab) GP Ansor NU Kabupaten Majalengka yang rencananya digelar Desember mendatang, suhu bursa kandidat Ketua Umum mulai menghangat. Informasi yang berhasil dihimpun pkbmajalengka.online, beberapa kandidat telah muncul, antara lain Sekretaris PC Ansor Majalengka saat ini Drs. Muhammad Ridwan, Ketua PAC GP Ansor Sumberjaya Aan Subarnas, SE., Sekretaris Taruna Merah putih Majalengka Ucu Supriatna dan Ketua GP Ansor incumbent Adhi Patria PR, SH.  

Wakil Ketua Pengurus GP Ansor NU Kabupaten Majalengka, Imam Royani AZ saat ditemui di ruang kerjanya tidak menampik munculnya nama-nama kandidat tersebut. Menurut Imam, sapaan akrab pengusaha asal Kadipten ini, munculnya banyak kandidat yang akan memperebutkan kursi nomor satu di GP Ansor NU Majalengka ini patut diapresiasi positif. Hal ini menunjukkan kader-kader Ansor banyak yang sudah siap menjadi pemimpin. Lebih dari itu, lanjutnya, gairah untuk memajukan Ansor di Majalengka sudah semakin menguat.

“Melihat latar belakang pekerjaan para kandidat yang beragam, saya optimis Ansor Majalengka ke depan akan lebih maju. Saya harap sahabat-sahabat kami ini dapat bersaing secara sehat. Siapapun yang nantinya terpilih semuanya dapat bersatu kembali untuk bersama-sama memajukan Ansor”, katanya.

Sementara Ketua PAC GP Ansor NU Kecamatan Bantarujeg, Cecep Sholeh Somantrie mengaku bersyukur munculnya banyak kandidat ini. “Saya sungguh bersyukur banyak kader Ansor yang berniyat mengabdikan dirinya secara total untuk kemajuan Ansor”, kata Cecep saat diubungi melalui telepon selulernya.

Saat ditanya siapa diantara kandidat yang akan ia pilih? Cecep mengaku belum memutuskan pilihannya. “Belum, belum…saat ini saya belum memutuskan (untuk memilih siapa, red). Masih dalam tahap mempelajari, menilai dan mendalami visi dan misi mereka. Insya Allah dalam satu dua minggu ini akan kami putuskan”, ujarnya sambil melanjutkan, yang paling penting calon itu benar-benar Ansor dan NU tulen “Artinya, tidak pernah masuk organisasi yang idiologinya berbeda dengan Ansor dan NU”, pungkasnya. (aan) 

Nahdhiyyin Majalengka Kecewa Gus Dur Tak Jadi Pahlawan Nasional

Majalengka – Penganugerahan gelar pahlawan nasional yang disampaikan langsung  presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di istana negara kemarin (8/11) menyisakan perasaan tidak enak di  kalangan warga nahdhiyyin Kabupaten Majalengka.  Pasalnya nama mantan Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak termasuk ke dalam 10 orang pahlawan baru tersebut.

Sekretaris PCNU Majalengka, Drs. Dedi Mulyadi MM saat dimintai komentarnya tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. “Jelas kami selaku warga nahdliyin merasa kecewa atas keputusan pemerintah yang tidak memasukkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional”, ungkapnya. 

Dikatakannya, sosok Gus Dur yang selama hidupnya mengabdikan diri untuk menjaga keutuhan NKRI sudah sangat layak dianugerahi Pahlawan Nasional oleh pemerintah.  Ketokohan Gus Dur bukan saja telah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional. Maka sangat disayangkan, lanjutnya, jika pemerintah tidak mau memberikan gelar Pahlawan kepada mantan presiden RI keempat ini.

Sementara tokoh muda NU Majalengka, Aan Subarhan, S.PdI, menilai tidak masuknya nama Gus Dur dalam penganugerahan Pahlawan Nasional tahun ini merupakan tindakan kontra produktif pemerintah dengan keinginan rakyatnya. Alasan yang dikemukakan pemerintah bahwa tidak ada pihak yang mengusulkan pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur dinilai Aan sebagai alasan yang lucu dan mengada-ada. Pasalnya, sejak Gus Dur wafat sudah banyak kelompok masyarakat yang mengusulkan hal itu. PBNU dan Fraksi PKB DPR RI secara resmi sudah mengajukan usulan itu. Bahkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan resmi menyatakan diri sebagai pihak yang akan mengajukan usulan tersebut.
“Saya mendengar dan membaca di beberapa media, pemprop Jawa Timur sampai harus beberapa kali ke Jakarta untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Kok sekarang tiba-tiba alasannya belum ada yang mengusulkan, ada apa ini?” kata Aan.

Saat ditanya apakah ada muatan politis dalam hal ini? Alumnus Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo ini menjawab diplomatis “Semua urusan pemerintahan sarat dengan muatan politis, apalagi Gus Dur adalah pendiri PKB”, ujar Aan sambil tersenyum. (asep)

Wow….Larang Pasang Baligho PKB, Bendera PDIP Dibiarkan !

Leuwimunding Majalengka–Arogansi politik kembali dipertontonkan oleh penguasa pemerintah di Kabupaten Majalengka. Setelah beberapa waktu lalu Pemkab Majalengka mendapat sorotan dan cibiran dari masyarakat terkait ‘merahisasi’ kantor-kantor milik pemkab, kini giliran baligho DPC PKB Kabupaten Majalengka dilarang dipasang di arena MTQ tingkat Kabupaten Majalengka, sementara bendera PDIP tetap dibiarkan berkibar di lokasi yang  sama.

Kejadian ini bermula dari pemasangan Baligho PKB Majalengka ukuran 4×3 meter bergambar ketua DPC PKB Majalengka Nasir, SAg pada Senin malam (17/10/11) di depan alun-alun Kecamatan Leuwimunding. Lokasi ini rencananya akan dijadikan sebagai tempat pembukaan dan penutupan MTQ Tingkat Kabupaten Majalengka yang berlangsung mulai besok Rabu (19/10/11) hingga Jum’at (21/10/11). Saat pemasangan baligho berlangsung tidak terjadi apa-apa walaupun terlihat ada panitia lokal dan pegawai kecamatan yang menyaksikannya. Namun tadi pagi, Selasa (18/10/11) ada utusan dari pihak kecamatan meminta agar baligho tersebut dicabut dan dipindah ke tempat lain. 

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ketua DPC PKB Majalengka Nasir, SAg, membenarkan kejadian itu. Dirinya mengaku dihubungi Camat Leuwimunding Junaidi yang meminta balighonya dicabut dan dipindahkan ke tempat yang netral. Awalnya dia menolak dengan alasan baligho itu hanya sebagai bentuk dukungan moral dan do’a dari dia sebagai anggota dewan dari Kecamatan Leuwimunding. Selain itu, di lokasi juga ada bendera PDIP ukuran jumbo yang dibiarkan berkibar. Namun karena pihak camat meminta pengertiannya akhirnya dia memilih mengalah. Baligho tersebut rencanana nanti malam akan dicabut dan dipindahkan ke tempat lain.

“Saya ini asli kelahiran Leuwimunding, rasanya sangat pantas jika pada momen MTQ yang dilaksanakan di wilayah kelahiran saya ini menyampaikan dukungan dan do’a agar kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. masa sih begitu saja ga boleh?”, kata Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.

Terpisah, wakil ketua DPC PKB Majalengka bidang informasi, komunikasi dan hubungan antar lembaga , Imam Royani Az, mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Pihaknya tidak habis pikir dengan perilaku aparat pemkab Majalengka. Hanya untuk menyenangkan Bupati yang notebene ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka sampai membuat tindakan tidak adil dalam memperlakukan parpol di Majalengka. Kejadian seperti itu menurut pengusaha asal Kadipaten ini sering terjadi. Imam mencontohkan adanya ‘merahisasi’ kantor-kantor milik pemkab dan berkibarnya bendera PDIP saat Bupati melakukan kunjungan ke daerah.  

“Masa sih setiap bupati berkunjung ke daerah bendera PDIP selalu dikibarkan? padahal itu acara masyarakat bukan acara partai”, katanya.

Ditambahkannya, dirinya meyakini bupati Sutrisno tidak memberikan instruksi kepada  aparat di bawahnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun dia mengharapkan agar Bupati juga memberikan arahan dan teguran agar aparatnya tidak melakukan perilaku itu. Jika Bupati membiarkan hal ini terus berlangsung, maka  tindakan aparatnya tersebut hanya akan merugikan Bupati sendiri karena masyarakat akan menilai Pemkab Majalengka bersikap arogan dalam berpolitik. (AN)

Harapan TKW Majalengka Makin Tipis

Jelang Vonis Pancung, SBY Belum Temui Raja Saudi

Jakarta-Sejumlah elemen masyarakat terus mendesak Presiden SBY bertandang langsung ke Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz, untuk memohon ampunan vonis pancung terhadap Tuti Tursilawati. Pemerintah masih menggunakan kekuatan satgas TKI/WNI yang terancam hukuman pancung sebagai senjata menggalang ampunan.

Kabar tersebut diutarakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (menakertrans) Muhaimin Iskandar di sela-sela kunjungannya di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan (BP3) TKI, Ciaracas, Jakarta Timur. Dia mengatakan, khusus untuk menangani ancaman mati yang dijatuhkan kepada Tuti, presiden mengirim dua orang anggota satgas. Mereka adalah Alwi Shihab dan Maftuh Basuni.

Menteri yang sempat terserempet kasus suap Kemenakertrans itu memaparkan, kunci persoalan yang membelut Tuti adalah keluarga korban.” Jika keluarga korban memberikan ampunan, persoalan beres,” katanya. Nah, untuk mengupayakan ampunan ini, kedua anggota satgas tadi diberi tugas untuk menghadap keluarga besar korban, gubernur Makkah, hingga raja Saudi.

“Jika upaya permohonan maaf di tiga titik itu bisa metakinkan, bisa tercapai permaafan,” papar Muahaimin. Dia juga menolak jika Kemenakertrans disebut melepas kasus yang membelit Tuti ini.

Muhaimin menjelaskan, Kemenakertrans terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi untuk meng-update perkembangan upaya permaafan kasus Tuti. Kabar terakhir yang didapat Kemenakertrans bulan lalu menyebutkan, keluarga besar korban kejahatan Tuti masih belum mau mengeluarkan pengampunan atau permaafan.

Sebelumnya, Tuti yang berasal dari Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat divonis bersalah oleh pengadilan setempat karena terbutki membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utaibi pada 11 Mei 2010 lalu.

Suud tewas terkapar setelah dipukul setelah dipukul dengan sebatang kayu. TKI kelahiran 6 Juni 1984 itu berangkat ke Saudi melalui PT Arunda Bayu pada awal September 2009 lalu. Keluarga korban untuk sementara menuntut eksekusi mati bagi Tuti setelah musim haji 2011 selesai.

Seperti diketahui, Saudi sampai saat ini masih menggunakan hukum qisas. Jika terbukti membunuh, maka hukumannya dibunuh. Setelah pengadilan menjatuhkan vonis hukuman pancung, pihak keluarga meminta eksekusi dilakukan setelah musim haji 2011 selesai.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menuturkan, hasil dari pertemuan Komisi Tinggi Ham PBB 12 Oktober lalu, terungkap jika sepanjang 2011 pemerintah Saudi telah mengeksekusi pancung 58 orang. ‘Dari jumlah itu, 20 diantaranya buruh migrant,” kata Anis. Diantara yang membuat miris Anis dan rekan-rekannya, dalam pertemuan PBB itu terungkap pula jika Saudi beberapa waktu lalu telah mengeksekusi pancung delapan buruh migrant asal Bangladesh secara bersama-sama.

Anis menjelaskan, ancaman hukuman mati bagi Tuti tidak adil. Sebab, Tuti bertindak sampai membunuhkarena mempertahankan diri dari kebiadaban majikannya. Anis juga pesimis terhadap kinerja satgas pembelaan TKI yang teracam hukuman mati. Sebab, mula dibentuk Juli lalu, satgas belum melaporkan kinerjanya kepada publik. “Ujung tombak upaya pembebasan Tuti sejatinya ada di SBY. Harus melakukan diplomasi tingkat tinggi,” tandasnya. (wan/Radar Cirebon)

Pengangkatan Honorer, BKD Tunggu Pengesahan RPP

Majalengka-Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer dinyatakan sudah beres oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI. Namun, RPP tersebut belum ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia belum bisa dilakukan.

Termasuk di Kabupaten Majalengka yang masih menunggu disahkannya RPP menjadi PP oleh Presiden SBY.

Dengan jumlah tenaga honorer yang akan diangkat sebanyak 52 orang untuk kategori I, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka mengaku belum bisa melakukan tindak lanjut. Salah satunya adalah pemberkasan dan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Kepala BKD Kabupaten Majalengka H. Siswantoro Stoven mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum menerima petunjuk langsung dari Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) RI untuk mengangkat tenaga honorer kategori I.

Namun, Siswantoro sedikit resah dengan proses pemberkasan. Sebab, pemerintah pusat menargetkan pengangkatan tenaga honorer kategori I yang ada pada RPP tentang pengangkatan tenaga honorer harus selesai awal tahun 2012.

“Sudah kami cek ke Kemenpan RI, namun belum ada keputusan dari Presiden. Nah, kalau keputusan penetapan RPP tersebut sudah ada, baru bisa ditindaklanjuti. Sebelum ada penetapan, kami tidak bisa bertindak,” ujarnya, kemarin (14/10).

Siswantoro juga mendesak segera disahkannya RPP tentang pengangkatan tenaga honorer. Kalau tidak, mustahil target awal tahun 2012 tenaga honorer kategori I bisa diangkat menjadi PNS.

Bukan hanya di Kabupaten Majalengka. Tapi juga hal ini terjadi di seluruh Indonesia. “Sekarang sudah bulan Oktober 2011. Pemberkasan itu longgarnya dalam tempo dua bulan. Kecuali ada kebijakan lain dari pemerintah,” tegasnya.

Pria yang hobi olah raga pagi ini menegaskan, ada 52 tenaga honorer kategori I yang siap diangkat menjadi PNS jika RPP tentang pengangkatan tenaga honorer disahkan oleh Presiden. “Karena ini serentak, maka Kabupaten Majalengka belum ada keputusan pengangkatan terkait RPP tersebut,” lanjutnya.

Lebih jauh Siswantoro menerangkan, pihaknya tetap menunggu finalisasi RPP dari pemerintah pusat. Kalau memang belum ada, maka diharapkan kepada 52 tenaga honorer kategori I di Kabupaten Majalengka untuk bersabar.

“Semoga aj ada kepastian secepatnya dari pemerintah pusat. Untuk memantau kapan segera terbit RPP tersebut, kami tetap melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Kemenpan RI,” ungkap Siswantoro. (mid).

Lagi, TKI Asal Majalengka Terancam Hukuman Pancung

(gambar ilustrasi)

Majalengka– Kasus hukuman pancung kembali mengancam tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Majalengka.

Ancaman hukuman pancung ini sekarang mengarah pada Tuti Trusilawati, warga RT01/01, Blok Manis, Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Dirinya dikabarkan terancam hukuman pancung setelah dituduh membunuh majikannya di Arab Saudi. PT Arunda Bayu selaku penyalur Tuti memberikan kabar buruk itu kepada pihak keluarga melalui Petugas Lapangan (PL).

“Informasinya dari PJTKI melalui sponsor (PL). Sekarang prosesnya tidak tahu, sudah sejauh mana,” kata Juarma, paman Tuti saat ditemui kemarin. Dia menyebutkan, saat ini orang tua Tuti sedang mencari informasi lebih jauh dan meminta perlindungan kepada Pemerintah Indonesia.“Orang tua Tuti sedang menuju Jakarta bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cirebon sejak Selasa (11/10).Jadi,rumahnya sepi,”tegas dia.

Dia menyebutkan,informasi yang diterima keluarga terhadap kasus Tuti adalah membunuh majikan laki-laki di tempat dia bekerja.“Katanya,Tuti terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Tapi, tindakan itu karena aksi pembelaan diri akibat dia mau diperkosa,”tegas dia.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrasn) Majalengka Eman Suherman membenarkan, soal laporan pengaduan dari pihak keluarga Tuti. Sehingga, kata dia, Dinsosnakertrans Majalengka segera menindak lanjuti pengaduan itu dengan mengirimkan surat ke BNP2TKI terkait kasus yang dialami Tuti. inin nastain sindo