Musyawarah Wilayah (Muswil) III PKB Jabar menurut rencana akan dilaksanakan hari Sabtu (3/11/11) di Pondok Pesantren Mansyaul Huda Heuleut Kadipaten Kabupaten Majalengka. Acara pembukaan akan dihadiri Ketua Umum DPP PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi H.A. Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB Jabar yang juga Menteri PDT H.A. Helmy Faisal Zaini, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan. (asep)
Duet KH. Sarkosi-Dedi Wahidi Layak Pimpin PKB Jabar
November 27, 2011Data Dimanipulasi, Sertifikasi Guru Diperketat
November 26, 2011“Kita ingin mengingatkan agar pemberian sertifikasi guru harus sesuai aturan yang berlaku. Kalau ada kekeliruan harus diklarifikasi. Kalau ada kecurangan harus ditindak karena sudah ada peraturan bersama lima kementerian,” tegas Ainun kepada JPNN di Jakarta, Sabtu (26/11).
Namun begitu, Ainun membantah jika semakin ketatnya seleksi sertifikasi ini karena ingin membatasi jumlah guru penerima tunjangan profesi. “Bukan membatasi, tetapi pemerintah ingin meningkatkan kualitas guru. Memang banyak jumlah guru di Indonesia, tetapi apakah berkualitas atau tidak? Alat ukurnya ya harus ada sertifikasi,” jelasnya.
Selain itu, ketatnya pelaksanaan sertifikasi guru ini juga terkait dengan masalah tunjangan profesi. Menurutnya, tidak adil jika semua guru mendapat besaran penghasilan yang sama. Padahal, guru yang sudah bersertifikat berhak mendapatkan tunjangan profesi. “Kan tidak adil kalau tunjangannya sama dengan yang belum sertifikasi,” imbuhnya.
Selain itu, terkait dengan masalah distribusi guru, maka guru yang sudah tersertifikasi juga harus bersedia melakukan penugasan yang diterimanya, yakni ditugaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Distribusi guru ini tidak hanya antarsekolah saja, melainkan juga antar kabupaten/kota.
“Jika daerah tidak melakukan, dan guru tak bersedia, maka sudah ada sanksi. Nantinya, sanksi itu juga disesuaikan dengan jenis pelanggarannya,” lanjutnya.(cha/jpnn)
RUU Pemilu : Caleg Terpilih Berdasar Suara Terbanyak
November 25, 2011Secara tidak langsung, Gamawan hendak menegaskan bahwa pemerintah tetap ingin mempertahankan sistem suara terbanyak.Di DPR,setidaknya ada dua fraksi yang cenderung ingin kembali ke penerapan sistem nomor urut,yakni Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Soal angka parliamentary threshold (PT), Gamawan memahami bahwa hal ini akan menjadi salah satu materi kunci yang paling alot dibahas.Partai Demokrat, misalnya, mengusung 4%.Partai Golkar dan PDIP mendukung PT naik hingga 5%, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di angka 3–4%.
Sementara fraksi yang lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ingin mempertahankan PT sama dengan Pemilu 2009 yakni 2,5%. Pemerintah juga mengusulkan untuk memperbanyak jumlah daerah pemilihan (dapil) berdasarkan jumlah penduduk.
Untuk itu,alokasi kursi DPR yang semula 3–10 kursi, berubah diperkecil menjadi 3–6 kursi. Sementara itu,alokasi kursi dapil untuk DPRD juga dipersempit dari 3–12 kursi menjadi 3–10 kursi.Gamawan menyebut pengurangan alokasi kursi dapil ini akan meningkatkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen,menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, dan mempermudah pemilih dalam menentukan pilihannya.
”Secara teknis, surat suara tidak terlalu lebar serta tidak membingungkan pemilih.Terkait rangkaian penghitungan kursi, pemerintah berharap mekanisme sisa suara ditarik ke provinsi yang berlaku pada Pemilu 2009 tetap dipertahankan. Masih relevan untuk digunakan,” pungkas Gamawan. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Taufiq Hidayat mengatakan, pembahasan RUU Pemilu menjadi tak fokus karena hanya terpusat pada pembahasan PT dan dapil.
Apalagi, ada tuduhan dari beberapa kalangan bahwa usulan kenaikan PT adalah rencana partai-partai besar untuk menggusur partai lain dari parlemen. ”Ini kan untuk membenahi sistem. Dengan kenaikan PT, sistem presidensial kita akan berjalan efektif karena kepartaian yang sederhana,” tandas politikus Golkar ini.
Politikus PPP yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi menyatakan, fraksinya bisa saja memilih walk out jika partai-partai besar memaksakan kehendak dengan menaikkan PT hingga 4–5%. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, logika yang dibangun partai besar dalam upaya penyederhanaan partai tidak efektif dalam memperbaiki sistem kepartaian. “Inti dari penyederhanaan partai itu bukan jumlah parpol, tapi perbaikan kualitas partai politik dan kualitas parlemen,” katanya. radi saputro/ rahmat sahid/ hendry sihaloho/sindo
Jaya Suprana : Kirab Resolusi Jihad NU Catat Rekor Dunia
November 25, 2011Tahapan Pemilu 2014 Dimulai Juni 2012
November 24, 2011DPR sebelumnya mengusulkan agar jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dimulai 30 bulan sebelum pemungutan suara. “Artinya ini baru usulan pemerintah, sehingga kepastian waktu dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 masih dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR,”ungkap Reydonnyzar.
Dia menjelaskan,ruang perubahan tentang waktu pelaksanaan tahapan pemilu sangat terbuka, terlebih UU No 10/2008 yang berlaku sekarang tidak mengatur secara tegas waktu dimulainya tahapan pemilu. Karena itu, revisi UU Pemilu diharapkan dapat mempertegas persoalan waktu dimulainya tahapan pemilu.
“Dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah, masalah jadwal tahapan pemilu merupakan salah satu dari 22 isu yang perlu diperhatikan,” tandasnya. Terkait tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilu, Reydonnyzar menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan sekurang kurangnya 16 bulan sebelum tahapan pemungutan suara atau sekitar Desember 2012.
Hal ini didasarkan pada rancangan pemerintah yang memperkirakan RUU Pemilu ditetapkan Maret 2012. Sementara itu,Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo menjelaskan, pemerintah dan DPR sebenarnya sepakat me-ngebut pembahasan revisi UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD,dan DPRD.RUU ini wajib tuntas pada April 2012 atau dua tahunsebelumPemilu2014.
“Kesepakatan kita memang disegerakan. Agenda krusial soal PT (parliamentary threshold) , dapil (daerah pemilihan), juga soal pengaturan kampanye harus dicarikantitiktemu segera,karena ini termasuk agenda mendesak,” ungkap Arif. Dia mengatakan, pembahasan RUU Pemilu dengan pemerintah kemungkinan besar terdiri atas empat tahapan besar yakni soal sistem pemilu, PT,dapil,dan cara penghitungan kursi.“Setidaknya akan ada empat kali raker dengan pemerintah,” katanya. mohammad sahlan/ radi saputro/sindo
Charly Jalan Kaki Ikut Kirab Resolusi Jihad, Pantura Macet 10 KM
November 23, 2011Cirebon – Dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmi Faisal Zaeni, turut serta dalam pawai Kirab Resolusi Jihad di jalur Pantura dengan menaiki Singa Depok (kesenian khas Cirebon), Rabu (23/11) siang.