Duet KH. Sarkosi-Dedi Wahidi Layak Pimpin PKB Jabar

November 27, 2011
Majalengka–Jelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah III (Muswil) PKB Jawa Barat,  Sabtu 3/12/11 mendatang, DPC PKB Majalengka memastikan diri akan mendukung DR. KH. Ahmad Sarkosi Subki sebagai Ketua Dewan Syura dan mantan Ketua PWNU Jabar H. Dedi Wahidi sebagai Ketua Tanfidz PKB Jabar. Kepastian itu disampaikan Ketua Dewan Syura DPC PKB Majalengka, KH. Badrussalam, dalam jumpa pers di Sekretariat Jalan Suha 204 Majalengka, Ahad (27/11/11).
“Duet DR. KH. Sarkosi Subki dan H. Dedi Wahidi adalah duet ideal untuk memimpin PKB Jabar lima tahun ke depan. Keduanya merupakan tokoh Jabar dan Tokoh Nasional”, kata KH. Badrussalam didampingi Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir, SAg dan sejumlah pengurus lainnya.
Menurut Kyai kharismatik asal Desa Cihaur Kecamatan Maja ini, PKB Jawa Barat ke depan membutuhkan pigur pemimpin yang sudah teruji dan terbukti mampu menaikkan suara PKB di daerahnya. H. Dedi Wahidi, lanjutnya, saat menjadi Wakil Bupati Indramayu mampu menaikkan kursi PKB Indramayu dari 6 menjadi 8 kursi. Beliau juga memiliki jaringan luas saat menjadi Ketua PWNU Jabar. Sementara KH. Sarkosi Subki, merupakan ulama kharismatik yang telah diakui ketokohannya di Jawa Barat. Di tingkat lokal, beliau pernah menjabat Rois Syuriyah PCNU Majalengka tiga periode berturut-turut, Ketua MUI Majalengka, Ketua Dewan Syura PKB Majalengka dan memiliki jaringan alumni ponpes Mansyaul Huda yang menyebar di Jabar.
“Keduanya sudah berpengalaman dan terbukti mampu menaikkan suara PKB. Insya Allah, duet ini akan membangkitkan suara PKB Jabar pada pemilu 2014 mendatang”, ujarnya optimis.
Sementara Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir SAg, mengaku keinginan menduetkan kedua tokoh ini merupakan aspirasi yang berkembang di kalangan warga nahdhiyyin dan pekabiyyin (sebutan kader PKB, red) Majalengka. Peluang terpilihnya duet ini sangat terbuka lebar. Pasalnya, hingga kini belum muncul kandidat Ketua Dewan Syura di kalangan DPC-DPC se-jabar. KH. Sarksosi sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syura DPW PKB Jabar. Sementara untuk Ketua Dewan Tanfidz hampir dipastikan mengerucut pada H. Dedi Wahidi sebagai calon tunggal. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan sowan kepada KH. Sarkosi untuk meminta restunya. Langkah selanjutnya, akan mensosialisasikan duet ini kepada DPC PKB lainnya.
“Pak wahidi sendiri dalam sebuah acara pernah mengatakan, tidak akan memilah dan memilih siapa yang akan menjadi Ketua Dewan Syura. Prinsipnya, beliau siap berduet dengan siapapun. Artinya, ini peluang untuk menduetkan beliau dengan A Oci (KH. Sarkosi Subki, red)”, kata Wakil Ketua DPRD Majalengka yang santer digadang-gadang menjadi Sekjen DPW PKB Jabar ini.

Musyawarah Wilayah (Muswil) III PKB Jabar menurut rencana akan dilaksanakan hari Sabtu (3/11/11) di Pondok Pesantren Mansyaul Huda Heuleut Kadipaten Kabupaten Majalengka. Acara pembukaan akan dihadiri Ketua Umum DPP PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi H.A. Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB Jabar yang juga Menteri PDT H.A. Helmy Faisal Zaini, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan. (asep)

Advertisements

Data Dimanipulasi, Sertifikasi Guru Diperketat

November 26, 2011
Jakarta--Proses pengajuan sertifikasi guru harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud) Ainun Naim mengatakan, selama ini banyak kasus di daerah yang melakukan kecurangan dan manipulasi data guru yang menjadi peserta sertifikasi.
Salah satu kecurangan yang kerap terjadi adalah persyaratan jam mengajar guru. Syarat sertifikasi adalah guru harus memenuhi jumlah total jam mengajar sebanyak 24 jam dalam satu minggu. Jika dalam satu minggu jumlah total jam mengajar hanya enam jam, itu dipastikan tidak lolos sertifikasi.

“Kita ingin mengingatkan agar pemberian sertifikasi guru harus sesuai aturan yang berlaku. Kalau ada kekeliruan harus diklarifikasi. Kalau ada kecurangan harus ditindak karena sudah ada peraturan bersama lima kementerian,” tegas Ainun kepada JPNN di Jakarta, Sabtu (26/11).

Namun begitu, Ainun membantah jika semakin ketatnya seleksi sertifikasi ini karena ingin membatasi jumlah guru penerima tunjangan profesi. “Bukan membatasi, tetapi pemerintah ingin meningkatkan kualitas guru. Memang banyak jumlah guru di Indonesia, tetapi apakah berkualitas atau tidak? Alat ukurnya ya harus ada sertifikasi,” jelasnya.

Selain itu, ketatnya pelaksanaan sertifikasi guru ini juga terkait dengan masalah tunjangan profesi. Menurutnya, tidak adil jika semua guru mendapat besaran penghasilan yang sama. Padahal, guru yang sudah bersertifikat berhak mendapatkan tunjangan profesi. “Kan tidak adil kalau tunjangannya sama dengan yang belum sertifikasi,” imbuhnya.

Selain itu, terkait dengan masalah distribusi guru, maka guru  yang sudah tersertifikasi juga harus bersedia melakukan penugasan yang diterimanya, yakni ditugaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Distribusi guru ini tidak hanya antarsekolah saja, melainkan juga antar kabupaten/kota.

“Jika daerah tidak melakukan, dan guru tak bersedia, maka sudah ada sanksi. Nantinya, sanksi itu juga disesuaikan dengan jenis pelanggarannya,” lanjutnya.(cha/jpnn)


RUU Pemilu : Caleg Terpilih Berdasar Suara Terbanyak

November 25, 2011
Jakarta– Pemerintah mengusulkan agar aspek utama penentu calon anggota legislatif (caleg) terpilih bukan lagi berdasarkan nomor urut melainkan suara terbanyak. 
Hal ini tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, penentuan calon terpilih pemilu legislatif bukan lagi berdasarkan nomor urut, melainkan atas perolehan suara terbanyak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.22-24/ PUU-VI/2008. ”Ini menunjukkan kemajuan dalam kehidupan demokrasi. Anggota dewan betul-betul merupakan representasi dari rakyat,” katanya di Jakarta kemarin.

Secara tidak langsung, Gamawan hendak menegaskan bahwa pemerintah tetap ingin mempertahankan sistem suara terbanyak.Di DPR,setidaknya ada dua fraksi yang cenderung ingin kembali ke penerapan sistem nomor urut,yakni Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Soal angka parliamentary threshold (PT), Gamawan memahami bahwa hal ini akan menjadi salah satu materi kunci yang paling alot dibahas.Partai Demokrat, misalnya, mengusung 4%.Partai Golkar dan PDIP mendukung PT naik hingga 5%, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di angka 3–4%.

Sementara fraksi yang lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ingin mempertahankan PT sama dengan Pemilu 2009 yakni 2,5%. Pemerintah juga mengusulkan untuk memperbanyak jumlah daerah pemilihan (dapil) berdasarkan jumlah penduduk.

Untuk itu,alokasi kursi DPR yang semula 3–10 kursi, berubah diperkecil menjadi 3–6 kursi. Sementara itu,alokasi kursi dapil untuk DPRD juga dipersempit dari 3–12 kursi menjadi 3–10 kursi.Gamawan menyebut pengurangan alokasi kursi dapil ini akan meningkatkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen,menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, dan mempermudah pemilih dalam menentukan pilihannya.

”Secara teknis, surat suara tidak terlalu lebar serta tidak membingungkan pemilih.Terkait rangkaian penghitungan kursi, pemerintah berharap mekanisme sisa suara ditarik ke provinsi yang berlaku pada Pemilu 2009 tetap dipertahankan. Masih relevan untuk digunakan,” pungkas Gamawan. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Taufiq Hidayat mengatakan, pembahasan RUU Pemilu menjadi tak fokus karena hanya terpusat pada pembahasan PT dan dapil.

Apalagi, ada tuduhan dari beberapa kalangan bahwa usulan kenaikan PT adalah rencana partai-partai besar untuk menggusur partai lain dari parlemen. ”Ini kan untuk membenahi sistem. Dengan kenaikan PT, sistem presidensial kita akan berjalan efektif karena kepartaian yang sederhana,” tandas politikus Golkar ini.

Politikus PPP yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi menyatakan, fraksinya bisa saja memilih walk out jika partai-partai besar memaksakan kehendak dengan menaikkan PT hingga 4–5%. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, logika yang dibangun partai besar dalam upaya penyederhanaan partai tidak efektif dalam memperbaiki sistem kepartaian. “Inti dari penyederhanaan partai itu bukan jumlah parpol, tapi perbaikan kualitas partai politik dan kualitas parlemen,” katanya. radi saputro/ rahmat sahid/ hendry sihaloho/sindo      


Jaya Suprana : Kirab Resolusi Jihad NU Catat Rekor Dunia

November 25, 2011
Jakarta — Kirab resolusi jihad Nadhlatul Ulama (NU) menorehkan rekor dunia. Pengakuan itu disampaikan oleh pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana, pada puncak acara kirab yang dilakukan di tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat (25/11).

”Pengukuhan rekor dunia ini diberikan untuk kategori kirab bendera merah putih dan NU yang terpanjang di dunia karena telah melewati 35 kabupaten-kota dengan peserta lebih dari 27 ribu peserta,” kata Jaya pada saat pengukuhan.

Pengukuhan rekor ini sekaligus juga mempertebal keyakinan ketua dewan pengarah nasional Kirab Resolusi Jihad, Muhaimin Iskandar. ”Insya Allah tahun depan akan kembali digelar,” ujarnya kepada Republika.

Dalam sambutannya, Gus Imin — demikian ia akrab disapa — kembali menegaskan kirab ini dilakukan sebagai usaha untuk mengingatkan nilai-nilai perjuangan para kiai NU. ”Selama ini resolusi jihad masih belum banyak diketahui masyarakat. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini bisa mengingatkan,” ujarnya.

Resolusi Jihad merupakan sebuah momentum bersejarah sebelum pecahnya perang 10 November 1945 di Surabaya. Resolusi ini bertujuan untuk menjaga NKRI dari pendudukan kembali Belanda yang datang melalui NICA. Dari resolusi itu, Rais Akbar NU, KH Hasyim Asy?ari, bersama para kiai NU lainnya menyerukan jihad fi sabilillah untuk mempertahankan NKRI.

Sementara itu Ketua Pengurus Besar (PB) NU, Said Aqil Siradj, menegaskan resolusi jihad ini perlu kembali dihidupkan di dalam generasi muda masa kini. Ia juga mendesak pemerintah agar menyoalisasikan hadirnya resolusi jihad ini ke dalam buku pelajaran sejarah pendidikan nasional. ”Mumpung menteri pendidikannya orang NU. Kan namanya Muh Nuh. Di sana ada NU,” katanya berseloroh.

Kang Said — begitu Said Aqil biasa disapa — juga menegaskan lewat kegiatan kirab ini NU ingin menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan paham-paham teroris. Tetapi resolusi jihad yang diusung oleh NU ini adalah untuk menjaga kesatuan Indonesia.

”Teroris itu musuh bersama, tidak hanya polri saja tetapi juga seluruh umat NU di Indonesia,” ujarnya. (REPUBLIKA.CO.ID, )

Tahapan Pemilu 2014 Dimulai Juni 2012

November 24, 2011
Jakarta– Pemerintah mengusulkan agar tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dimulai Juni 2012.“Usul kami,tahapan dimulai sekurangkurangnya 22 bulan sebelum pemungutan suara. 
Dengan demikian, starting-nya Juni 2012,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Reydonnyzar Moenek di Jakarta kemarin.Usulan ini disampaikan Kemdagri dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang RUU Perubahan atas UU No 10/2008 tentang Pemilu.

DPR sebelumnya mengusulkan agar jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dimulai 30 bulan sebelum pemungutan suara. “Artinya ini baru usulan pemerintah, sehingga kepastian waktu dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 masih dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR,”ungkap Reydonnyzar.

Dia menjelaskan,ruang perubahan tentang waktu pelaksanaan tahapan pemilu sangat terbuka, terlebih UU No 10/2008 yang berlaku sekarang tidak mengatur secara tegas waktu dimulainya tahapan pemilu. Karena itu, revisi UU Pemilu diharapkan dapat mempertegas persoalan waktu dimulainya tahapan pemilu.

“Dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah, masalah jadwal tahapan pemilu merupakan salah satu dari 22 isu yang perlu diperhatikan,” tandasnya. Terkait tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilu, Reydonnyzar menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan sekurang kurangnya 16 bulan sebelum tahapan pemungutan suara atau sekitar Desember 2012.

Hal ini didasarkan pada rancangan pemerintah yang memperkirakan RUU Pemilu ditetapkan Maret 2012. Sementara itu,Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo menjelaskan, pemerintah dan DPR sebenarnya sepakat me-ngebut pembahasan revisi UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD,dan DPRD.RUU ini wajib tuntas pada April 2012 atau dua tahunsebelumPemilu2014.

“Kesepakatan kita memang disegerakan. Agenda krusial soal PT (parliamentary threshold) , dapil (daerah pemilihan), juga soal pengaturan kampanye harus dicarikantitiktemu segera,karena ini termasuk agenda mendesak,” ungkap Arif. Dia mengatakan, pembahasan RUU Pemilu dengan pemerintah kemungkinan besar terdiri atas empat tahapan besar yakni soal sistem pemilu, PT,dapil,dan cara penghitungan kursi.“Setidaknya akan ada empat kali raker dengan pemerintah,” katanya. mohammad sahlan/ radi saputro/sindo


Charly Jalan Kaki Ikut Kirab Resolusi Jihad, Pantura Macet 10 KM

November 23, 2011

Cirebon  – Dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmi Faisal Zaeni, turut serta dalam pawai Kirab Resolusi Jihad di jalur Pantura dengan menaiki Singa Depok (kesenian khas Cirebon), Rabu (23/11) siang.

Selain, dua menteri tersebut, ikut dalam kirab tersebut Charly (mantan vokalis band ST 12). Berbeda dengan menteri, Charly datang berjalan kaki dikawal ketat anggota Banser NU. Acara kirab sendiri dipusatkan di terminal Losari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lepas dari Cirebon, rombongan kirab rencananya akan melanjutkan perjalanan ke Indramayu.
Pantauan di lapangan, kedatangan rombongan konvoi kirab dari Jawa Tengah tersebut tak urung memacetkan arus kendaraan menuju Jakarta. Pasalnya lajur pantura (tujuan Jakarta) didominasi anggota kirab. Kemacetan mencapai 10 kilometer yang membentang dari ujung Jawa Barat (Losari) hingga Pantura Brebes (Jawa Tengah).
Kapolres Cirebon Kabupaten Cirebon AKBP Hero Henrianto Bachtiar, pihaknya tidak bisa mengalihkan arus kendaraan yang datang dari arah Brebes menuju Cirebon, karena jalur yang biasa digunakan sebagai jalur alternatif justru berada di sisi panggung, tempat acara kirab. “Tidak ada pengalihan arus,” kata kapolres yang ditemui di jalur pantura Cirebon.
Hingga berita ini diturunkan Pantauan dilapangan, ribuan warga masih berada disekitar acara terminal Losari, lokasi pemusatan kirab resolusi jihad. (Pos Kota)

PKB Majalengka Buka Layanan Pengaduan Masyarakat

November 23, 2011
Majalengka–Satu langkah maju kembali dilakukan DPC PKB Majalengka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PKB Majalengka mulai hari ini Rabu (23/11/11) membuka layanan pengaduan masyarakat. 
Pengaduan masyarakat tersebut menurut Wakil Ketua DPC PKB Majalengka Bidang Kajian Strategis dan Pelayanan Publik, Drs. Muhammad Jubaedi, dapat berupa pengaduan yang bersifat internal partai dan pengaduan atas pelayanan  Pemkab Majalengka. Caranya, datang langsung ke sekretariat DPC PKB Majalengka sambil membawa poto copy KTP dan bukti-bukti yang diperlukan jika ada. Petugas DPC PKB nantinya akan mencatat semua pengaduan masyarakat tersebut. Pihaknya tidak membuka pengaduan lewat SMS atau kotak surat, karena khawatir tidak jelas pengirimnya.
“Jika masyarakat menemukan kader PKB, baik yang menjadi dewan maupun tidak, yang melakukan tindakan merugikan orang lain, silahkan adukan kepada kami. Kami akan memprosesnya dan jika terbukti kami tidak segan-segan akan memecatnya”, terang Ketua Fraksi PKB ini di kantor DPC PKB Majalengka, Jalan Suha 204 Majalengka.
Langkah ini menurutnya diilhami oleh adanya rumor yang berkembang di sebagian masyarakat atas perilaku kader PKB yang dinilai merugikan masyarakat. Namun hingga kini, pihaknya belum pernah mendapat pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan. Karenanya, DPC PKB Majalengka meminta masukan, laporan atau pengaduan dari masyarakat jika ada kader PKB yang melakukan hal itu. 
“Ini bagian dari pendidikan politik. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan kami berikan hak seluas-luasnya untuk mengadukan anggota partai kami jika melakukan tindakan-tindakan yang merugikan”, tegasnya.
Sementara pengaduan yang bersifat kebijakan Pemkab Majalengka, menurut politisi asal Kecamatan Ligung ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontrol partainya terhadap pelayanan pemkab kepada masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak optimal dari aparat pemerintah, atau mendapat pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dapat menyampaikan pengaduan kepada DPC PKB Majalengka.
“Dari pengaduan tersebut kami akan lakukan investigasi ke lapangan. Jika memang terbukti kami akan sampaikan kepada Bupati Majalengka untuk diperbaiki”, katanya.
Bagaimana andaikan Bupati tidak mau mengindahkan temuan PKB? Jubaidi hanya menjawab singkat “jangan berandai-andai lah, kita lihat saja nanti” ucapnya. (aan)