Berita : Kilas Jawa Barat

#comments {display:none}h2.date-header {display:none}.meta_date,.meta_author,.meta_comments,.meta_edit,.meta_categories,.meta_tags {display:none}

Berita : Seputar Majalengka

#comments {display:none}h2.date-header {display:none}.meta_date,.meta_author,.meta_comments,.meta_edit,.meta_categories,.meta_tags {display:none}

Berita : Derap PKB Majalengka

#comments {display:none}h2.date-header {display:none}.meta_date,.meta_author,.meta_comments,.meta_edit,.meta_categories,.meta_tags {display:none}

Berita : Pojok Parlemen

#comments {display:none}h2.date-header {display:none}.meta_date,.meta_author,.meta_comments,.meta_edit,.meta_categories,.meta_tags {display:none}

Dewan Mulai Galang Tanda Tangan Interpelasi dan Angket

Yudha Sawala Majalengka–Penggunaan Hak Interpelasi dan Angket yang ditetapkan dalam Rekomendasi DPRD Majalengka terhadap LKPJ Bupati Tahun 2009 beberapa waktu yang lalu rupanya bukan isapan jempol belaka. Buktinya, Senin tadi (24/5) surat usulan penggunaan kedua hak tersebut mulai beredar di antara para wakil rakyat. Satu persatu mereka membubuhkan tanda tangan pada kolom pengusul.

Berdasarkan pantauan media ini, surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD itu terdiri dari dua surat. Surat pertama berisi usulan penggunaan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perijinan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan surat kedua berisi usulan penggunaan Hak Angket menyangkut Kebijakan Adendum kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan/infrastruktur tahun 2009. Hingga pukul 16.00 WIB kedua surat tersebut sudah dibubuhi 26 tanda tangan anggota dewan dari berbagai fraksi.

Menurut salah seorang inisiator Hak Interpelasi dan Hak Angket, Drs. Muhammad Jubaedi, Kedua surat usulan tersebut setelah ditandatangani oleh para anggota dewan akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan akan membahasnya dalam Badan Musyawarah DPRD pada akhir bulan ini. Namun, lanjut Anggota Fraksi PKB ini, Badan Musyawarah sudah tidak lagi membahas setuju atau tidak setuju terhadap usulan tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket sudah menjadi Keputusan DPRD pada saat penyampaian rekomendasi dewan terhadap LKPJ Bupati tahun 2009.

“Banmusy nantinya tinggal menggagendakan jadwal paripurna penyampaian Interpelasi Paripurna Jawaban Bupati dan Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket”, ungkap mantan Ketua Pansus LKPJ Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Majalengka Nasir, S.Ag, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku belum mengetahui adanya surat usulan Hak Interpelasi dan Hak Angket. Namun sebagai pimpinan lembaga legislatif ini, dirinya akan menindaklanjutinya jika surat itu sudah berada di tangannya.

“Sampai saat ini saya belum menerimanya. Kalau sudah tentu kami akan menindaklanjutinya di rapat Banmusy. Sesuai dengan tata tertib, penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket harus diusulkan oleh sedikitnya 7 anggota dewan yang bukan dari satu fraksi”, jelas Ketua DPC PKB Majalengka ini. (MN)

GP. Ansor Majalengka : PKB Harus Kawal Perubahan Majalengka

Majalengka–Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Majalengka meminta DPC PKB Majalengka menjadi pilar utama dalam mengawal perubahan di Kabupaten Majalengka. Demikian salah satu pesan moral PC GP Ansor Kabupaten Majalengka saat melakukan audiensi dengan jajaran DPC PKB Majalengka, Jum’at (21/5) kemarin.

Audiensi yang dilakukan di sekretariat DPC PKB Majalengka ini berlangsung hangat penuh kekeluargaan. Tampak hadir Ketua DPC PKB Majalengka Nasir, S.Ag beserta beberapa orang pengurus DPC PKB, Ketua Fraksi PKB DPRD Majalengka Ade Ganda Sasmita, A.Ma lengkap hadir bersama seluruh anggota Fraksinya. Dari Jajaran PC GP Ansor Majalengka hadir Ketua Umum Adhi Patria PR, SH beserta sekretarisnya Drs.M. Ridwan, Wakil Ketua Imam Royani AZ, Komandan Banser Nurjaya Lana, Wakil Sekretaris Agus, SIP, dan beberapa pengurus lainnya.

Menurut Adhi Patria, Audiensi ini dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antara Jajaran pengurus GP. Ansor dan DPC PKB Majalengka, mengingat kedua organisasi ini sama-sama dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, lanjut Adhi, pertemuan ini merupakan dukungan moral kepada DPC dan Fraksi PKB DPRD Majalengka untuk selalu menegakkan amar ma,ruf nahi munkar, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dan tentunya meminta PKB tetap konsisten dalam perjuangan membela yang benar sesuai dengan mottonya.

“Di tengah-tengah atmosfir politik yang kian memanas di Kabupaten Majalengka ini, kami memberikan pesan moral kepada PKB Majalengka untuk tetap konsisten membela yang benar. Kami juga mendukung sikap politik PKB yang selama ini menjadi penyeimbang pemerintah daerah. PKB harus menjadi garda terdepan dalam mengawal perubahan ini”, ungkap pria asal desa dan kecamatan Dawuan ini saat membacakan pernyataan tertulisnya.

Sementara Ketua DPC PKB Majalengka Nasir, S.Ag, menyampaikan rasa terimakasihnya atas kunjungan shilaturrahmi dan pesan moral PC GP Ansor Majalengka. Pihaknya berjanji akan melaksanakan komitmen politiknya dan konsisten dalam perjuangan membela yang benar.

“Selama saya menjadi ketua DPC PKB Majalengka, saya tegaskan PKB tidak akan main-main dalam membela kebenaran, dalam situasi dan kondisi apapun”, kata politisi asal Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding yang juga Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.

Pantauan media ini, pertemuan yang diakhiri pukul 17.15 WIB ini selain membahas persoalan-persoalan politik di Kabupaten Majalengka, juga disinggung hubungan Ansor dengan PKB Majalengka. Menurut Adhi Patria, Ansor Majalengka memiliki potensi besar dalam pergulatan politik di Majalengka, Jumlah pengurusnya saja mencapai lebih dari 11 ribu orang dari mulai cabang sampai dengan ranting/desa/kelurahan.

“Kunjungan ini merupakan komitmen Ansor, bahwa Ansor adalah PKB dan PKB adalah Ansor, mari kita pererat hubungan ini agar lebih harmonis dan PKB ke depan lebih besar lagi, syukur kalau nanti dapat menduduki kursi Bupati atau setidaknya Wakil Bupati,” kata Adhi Patria. (AS)

Rihlah Siyasah Fraksi PKB Dapil Majalengka 4

Ligung Majalengka–Untuk kesekian kalinya Fraksi PKB DPRD Majalengka menggelar Rihlah Siyasah (wisata politik). Kali ini kegiatan dilaksanakan Sabtu (15/5) bertempat di kediaman anggota FPKB, Drs. Muhammad Jubaidi, Desa Wanasalam Kecamatan Ligung.

Hadir pada kesempatan itu seluruh anggota Fraksi PKB beserta keluarga. Tak ketinggalan para pengurus DPAC PKB se-daerah pemilihan Majalengka 4 yang meliputi kecamatan Ligung, Jatiwangi, Jatitujuh dan kertajati. Dari Jajaran DPC PKB Majalengka tampak hadir sekretaris dewan syura K. Qasim Mubarok dan wakilnya Syamsuri Hader, sekretaris dewan tanfidz Drs. Abdul Muin dan wakilnya Asep Nurjaman, S.Ag., wakil ketua Masduki, S.Sos, anggota dewan syura K. Asro serta beberapa tokoh masyarakat setempat.

Acara dimulai dengan tahlil dan istighotsah. Kemudian dilanjutkan dengan dialog antara DPC PKB, Fraksi PKB dan para pengurus DPAC PKB. Pada sesi dialog ini, umumnya para pengurus DPAC PKB dan tokoh masyarakat mengeluhkan terhadap kebijakan Bupati Majalengka yang kurang pro rakyat dan cenderung egois hanya mementingkan golongan partainya sendiri.

“Kami sangat jengah melihat kantor-kantor pemerintah bahkan sekolah dicat merah, secara psikologis akan membuat masyarakat yang bukan PDIP merasa minder untuk minta pelayanan kepada pihak pemerintah, karena khawatir dianaktirikan”, ungkap Sholeh ketua DPAC PKB Jatiwangi.

“Dan faktanya banyak program-program pemerintah yang dilaksanakan secara pilih kasih, yang jelas-jelas bukan PDIP biasanya sulit untuk mendapatkannya,” tambah Otong Ketua DPAC PKB Kertajati.

Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Ketua Fraksi PKB Ade Ganda Sasmita, A.Ma. berjanji akan memaksimalkan peran politiknya di dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan pihak eksekutif.

Seusai makan siang dan sholat berjamaah dluhur, acara kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi Fraksi PKB dengan DPC PKB. Rapat kali lebih memfokuskan pada persiapan fraksi dalam pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket Dewan. (AS)

Ansor Dukung Rekomendasi PBNU Hapus Pilkada Langsung

Pemalang — dpp-pkb.or.id–Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor mendukung rekomendasi PBNU yang mendesak pemerintah agar menghapus Pemilu Kepala Daerah Langsung, baik pemilihan di tingkat Gubernur maupun Bupati atau Wali Kota.

“Kami sangat mendukung upaya PBNU menghapus pemilu gubernur dan Bupati atau Wali Kota Langsung,” ujar Ketua PP GP Ansor Khotibul Umam Wiranu di sela rapat konsolidasi Pengurus Wilayah GP Ansor untuk eks Karesidanan Pekalongan di Pantai Widuri Pemalang, Selasa (12/5).

Menurutnya, Pemilu Kepala Daerah Langsung sangat tidak efektif terutama dalam penganggaran. Dalam Pemilu langsung tersebut, uang Negara yang digelontorkan untuk perhelatan tersebut mencapai 6 sampai 7 miliar per Kabupaten/Kota. Padahal jumlah Kabupaten dan Kota se Indonesia mencapai 497. Sedangkan jumlah provinsi ada 33. Sungguh jumlah “Ini berarti mengurangi dana jatah rakyat untuk kesejahteraan,” tuturnya.

Belum lagi ongkos yang dikeluarkan para calon. Setiap calon akan mengeluarkan ongkos skitar 10 sampai 15 miliar. Ongkos tersebut, tidak mugkin akan bisa tertutup selama masa jabatannya yang 5 tahun itu. “Bila di asumsikan gaji Bupati sebesar 8 juta perbulan ditambah penghasilan lainnya sampai 30 juta maka selama 5 hanya terkumpul 1,8 miliar saja,” paparnya.

Makanya, Bupati atau wali kota terpilih cenderung akan korup selama memegang tapuk kepemimpinannya.

Akan sangat efektif, lanjutnya, bila pemilihan Gubernur atau Bupati dan Wali Kota di kembalikan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Toh DPRD sudah dipilih rakyat secara langsung,” ungkitnya.

Khotibul Umam Wiranu yang juga anggota Komisi II DPR RI itu lebih jauh menjelaskan, kalau Gubernur itu kepanjangan tangan pemerintahan pusat. “Jadi mengapa harus dipilih oleh rakyat secara langsung?” gugatnya.

Dia memandang kalau pemilihan umum langsung itu, payung hukumnya demokrasi liberal. Bukan demokrasi pancasila lagi. Karena yang terpilih dapat dipastikan yang punya uang banyak. Sementara Integritas, kapabilitas, kualitas dan kapasitasnya sebagai pemimpin rakyat masih dipertanyakan. “Bukti dari itu, jabatan Bupati atau Wali Kota cuma dijadikan ajang bisnis, yang penting untung meski rakyat harus bunting,” kritiknya.

Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah timbulnya konflik social akibat beda pilihan pada pilkada langsung itu. Eksesnya, berimbas pada organisasi kemasyarakatan seperti Ansor. “Mau tidak mau, sebagai aktivis organisasi pasti kader Ansor dimintai bantuan untuk menjadi tim sukses. Otomatis, akan terjadi gejolak ditubuh orgnisasi. Dan untuk pembenahannya dibutuhkan waktu yang cukup lama,” ujarnya.

Tidak ada jalan lain, Ansor sepakat dengan Keputusan Muktamar ke-32 NU di Makassar yang menghendaki dihapuskannya pemilihan langsung Gubernur ataupun Bupati dan Wali Kota. (sumber: nu.or.id, was)

K. Endin : FPKB Harus Kawal Penggunaan Hak Angket dan Hak Interpelasi

Majalengka–Bergulirnya rencana penggunaan Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Majalengka mendapat perhatian serius jajaran DPC PKB Majalengka. Ketua Dewan Syura DPC PKB Majalengka, KH. Moh. Endin Sholehuddin kemarin malam, Kamis (13/5) secara mendadak memanggil jajaran Dewan Tanfidz ke tempat kediamannya, pondok pesantren Nashirul Huda Nagarakembang Cingambul. 

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPC PKB Majalengka Nasir,S.Ag. didampingi sekretarisnya Drs. Abdul Muin. Hadir pula sekretaris dewan syura K. Qasim Mubarok,S.Ag., wakil ketua Ade Moh. Romdon, A.Ma, Masduki,S.Sos, Wakil Sekretaris Aan Sutisna, SH, Asep Nurjaman, S.Ag., Zainal Abidin, Ade Moh. Abduh, Wakil Bendahara H. Nurdin, S.Ag. serta beberapa  pengurus lainnya.

Ketua Dewan Syura KH.Moh. Endin Sholehuddin didampingi Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir, S.Ag seusai rapat tertutup tersebut menyampaikan, pada prinsipnya pertemuan ini adalah pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja partai.  Pihaknya selaku Ketua Dewan Syura berhak meminta laporan perkembangan PKB dan situasi politik Majalengka dari Dewan Tanfidz. 

“Ini agenda rutin bulanan, ga ada yang istimewa. hanya mengevaluasi kinerja partai dan fraksi di dewan”, ungkap Alumnus Pondok Pesantren Manonjaya Tasikmalaya ini.

Saat didesak agenda terpenting dalam pertemuan itu, Kyai Endin tidak menampik kalau dalam pertemuan tersebut dibahas masalah Hak Angket dan Hak Interpelasi yang akan digunakan DPRD Majalengka dalam menindaklanjuti LKPJ Bupati.

“Partai mendukung penuh sikap fraksi untuk menggunakan hak itu (angket dan Interpelasi, red) sebagai bagian dari watawashau bil haq,” katanya.

Ditambahkannya, pihak DPC PKB Majalengka akan mengawasi sikap fraksi dalam penggunakan kedua hak tersebut. Pihaknya telah menginstruksikan kepada fraksi PKB agar dapat mengawal pelaksanaan Hak Angket dan Hak Interpelasi sesuai dengan tujuan awalnya yaitu membela kebenaran. Jika menemukan kesalahan atau pelanggaran pada Bupati maka jangan ragu-rahu untuk mengungkapkannya. dan jika bupati benar jangan sungkan-sungkan untuk mendukungnya. Pihak DPC tidak akan segan-segan untuk memberikan peringatan atau sanksi jika ada anggota fraksi yang melenceng dari koridor kebijakan partai.

Sementara Nasir, S.Ag ditempat yang sama mengharapkan partisipasi masyarakat mengawal kinerja dewan dalam pelaksanaan kedua hak tersebut, khususnya kinerja fraksi PKB.

“Kami juga mengharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja fraksi kami. Jika menemukan anggota fraksi kami yang ‘masuk angin’ mohon dapat menyampaikannya kepada kami, tentunya dengan bukti dan fakta”, jelas alumnus Pondok Pesantren Tambakberas Jombang ini. (MN)

AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa

http://viewer.docstoc.com/var docstoc_docid=”105402852″;var docstoc_title=”ad art pkb”;var docstoc_urltitle=”ad art pkb”; #main-wrapper, .post{width:830px;border:1px solid #cdf498;padding-left:25px;background:#bff3b1;margin-bottom:15px;padding:10px 10px 0 10px;}.post-title{color:#1b450b;margin:0 0 10px 0;padding:0;font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;font-size:18px;line-height:20px;font-weight:bold;}.post-title a,.post-title a:visited,.post-title strong{display:block;text-decoration:none;color:#1b450b;}.post-title strong,.post-title a:hover{text-decoration:none;color:#F28510;}.post-body{width:805px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;font-size:12px;line-height: 20px;text-align:justify;color:black;}.post-body img{width:auto; height:auto;padding:6px 6px 6px 6px;background: #fff;border:1px solid #CCCCCC;margin:0 4px 4px 0;}.post-footer{margin:2px 0;color:$sidebarcolor;font:$postfooterfont;}.comment-link{margin-$startSide:.6em} #lsidebar-wrapper {display:none;}#rsidebar-wrapper {display:none;}h2.date-header{font-size:10px;margin:1.5em 0 .5em;display:none;}.meta_date,.meta_author,.meta_comments,.meta_edit,.meta_categories,.meta_tags{display:none;}